Komisi III DPRD Ambon Minta Klarifikasi Dinas PU soal Perbaikan Jalan Prioritas 2026
Ambon,LensoMerah.com – Komisi III DPRD Kota Ambon berencana meminta klarifikasi kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Ambon terkait program perbaikan jalan yang berbatasan langsung dengan jalan kota dan masuk dalam skala prioritas tahun 2026.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan warga terhadap kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan parah namun belum juga mendapatkan penanganan.(LM01)
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Far Far, kepada wartawan di Ambon, Rabu (14/1/2026), menjelaskan bahwa penanganan perbaikan jalan telah memiliki skala prioritas yang datanya berada di Dinas PU Kota Ambon.
Menurutnya, Komisi III akan mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah daerah agar perbaikan jalan dapat segera direalisasikan, mengingat infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Komisi III akan mendorong upaya perbaikan, karena jalan adalah sarana prasarana penting yang menunjang aktivitas dan mobilitas masyarakat,” ujar Hary.
Politisi Partai Perindo ini juga mengakui bahwa revitalisasi dan perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah.
Hary mengungkapkan, pada tahun 2025 terdapat anggaran sekitar Rp28 miliar yang terkena kebijakan efisiensi. Padahal, dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemeliharaan sejumlah ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Ambon.
“Dana itu seharusnya digunakan untuk maintenance sebagian ruas jalan. Namun dengan kondisi keuangan daerah saat ini, pemerintah tidak bisa serta-merta melakukan perbaikan secara menyeluruh,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD Kota Ambon tetap berkomitmen mendorong agar setiap anggaran yang tersedia dapat direalisasikan secara maksimal dan tepat sasaran, khususnya untuk kebutuhan infrastruktur dasar.
Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar, sembari DPRD terus mengawal dan mendorong pemerintah daerah agar perbaikan jalan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Kami minta masyarakat bersabar. Yang terpenting, jika ada anggaran, harus benar-benar direalisasikan untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Hary.(LM01)