Serikat Buruh Riau Gelar Rapat Guna Rumuskan Langkah Strategis Sejahterakan Pekerja 

rmrbnews.com, DURI – Serikat Buruh Provinsi Riau menggelar Rapat sekaligus diskusi bertempat di Duri, Kabupaten Bengkalis, bersama para buruh dari berbagai sektor membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Riau,(30/01/2026)

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Serikat Buruh Provinsi Riau dalam memperjuangkan hak-hak serta kesejahteraan para pekerja dan buruh di wilayah Provinsi Riau.

Rapat ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Serikat Buruh Provinsi Riau, Joni Karlos, S.H., serta Wakil Ketua Umum, Rozi Ervan, dan turut dihadiri oleh jajaran struktur kepengurusan lainnya, termasuk sekretaris, bendahara, koordinator bidang, serta perwakilan anggota serikat buruh dari berbagai sektor ketenagakerjaan.

Acara rapat dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Joni Karlos, S.H. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau saat ini menghadapi berbagai tantangan, di antaranya persoalan upah yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, status hubungan kerja yang tidak jelas, serta masih ditemukannya pelanggaran terhadap hak-hak normatif buruh.

“Oleh karena itu, rapat diskusi ini dianggap penting sebagai wadah untuk menyerap aspirasi, menyatukan pandangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Serikat Buruh Provinsi Riau ke depan,”ucapnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Rozi Ervan menyampaikan pemaparan mengenai kondisi aktual ketenagakerjaan di beberapa wilayah di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Bengkalis.

“Pentingnya penguatan organisasi, solidaritas antarburuh, serta peningkatan komunikasi dengan pihak perusahaan dan pemerintah daerah guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkeadilan,” pungkasnya.

Dalam sesi diskusi, para peserta rapat secara aktif menyampaikan pendapat, masukan, serta laporan terkait permasalahan ketenagakerjaan yang mereka hadapi di lapangan. Beberapa isu utama yang dibahas antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK), jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan hukum bagi buruh. Seluruh masukan tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan program kerja organisasi.

Rapat diskusi berlangsung dengan tertib, demokratis, dan penuh semangat kebersamaan. Sebagai hasil rapat, disepakati bahwa Serikat Buruh Provinsi Riau akan terus memperkuat advokasi ketenagakerjaan, meningkatkan koordinasi internal organisasi, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait demi meningkatkan kesejahteraan buruh di Provinsi Riau.***

Eks Menteri PDT Apresiasi Pelayanan Lapas Pekanbaru: Prosedur Cepat, Transparan, dan Lingkungan Bersih

rmrbnews.com, INFO_PAS – PEKANBARU – Mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT), Lukman Edi, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelayanan dan tata kelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru.

Hal tersebut disampaikan politisi partai PKB tersebut saat melakukan kunjungan silaturahmi dengan Kepala Lapas Pekanbaru, Yuniarto.

Dalam kunjungannya itu, Lukman Edi mengungkapkan rasa syukur dan kepuasannya atas sistem pelayanan yang diterapkan di Lapas Pekanbaru.

Lukman Edi menilai prosedur kunjungan berjalan sederhana, cepat, dan tertib, sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang berkunjung.

“Alhamdulillah, saya bisa bersilaturahmi dengan Kalapas Pekanbaru, Pak Yuniarto. Saya sudah dua kali berkunjung ke Lapas ini dan saya melihat sendiri prosedurnya sangat simpel dan cepat,” ujar Lukman Edi, Kamis, 29 Januari 2026.

Menurutnya, mekanisme kunjungan di Lapas Pekanbaru sudah tertata dengan baik sejak awal kedatangan. Pengunjung diarahkan untuk mengambil nomor antrean, kemudian diberikan petunjuk secara jelas oleh petugas.

“Saya ambil nomor antrean, lalu diberikan petunjuk. Setelah itu saya lapor ke pintu masuk, dipanggil satu per satu, lalu menyerahkan handphone dan dompet untuk dititipkan. Setelah itu masuk untuk screening dan memastikan tidak membawa barang-barang berbahaya,” jelasnya.

Lukman Edi menambahkan, setelah melalui proses pemeriksaan, pengunjung diwajibkan melapor ke pos penjagaan dan mendapatkan stempel tanda telah berkunjung ke Lapas.

Prosedur ini, menurutnya, menunjukkan komitmen petugas dalam menjaga keamanan sekaligus memberikan pelayanan yang profesional.

“Ketika keluar pun diperiksa kembali. Menurut saya, ini sudah sangat baik,” imbuhnya.

Tak hanya menyoroti pelayanan, Lukman Edi juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi lingkungan Lapas Pekanbaru. Dari dua kali kunjungannya, ia menilai kebersihan dan kerapian Lapas menjadi salah satu keunggulan yang patut diapresiasi.

“Satu hal yang saya lihat dari dua kali kunjungan, Lapas ini bersih. Itu penting, karena lingkungan yang bersih mencerminkan pengelolaan yang baik” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lukman Edi juga mengaku banyak berdiskusi dengan Kalapas Pekanbaru terkait visi dan arah pengembangan Lapas ke depan.

Lukman Edi menilai Yuniarto memiliki pandangan yang progresif dalam membangun Lapas tidak hanya sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai institusi pelayanan publik yang humanis.

“Saya berbincang cukup banyak dengan Kalapas. Beliau punya visi yang bagus ke depan. Beberapa aspirasi yang disampaikan sangat wajar dan perlu dikomunikasikan dengan para stakeholder terkait,” ungkapnya.

Lukman menegaskan bahwa aspirasi tersebut memiliki tujuan yang baik dan tulus, yakni bagaimana menjadikan Lapas sebagai lembaga yang terus berkembang dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, tanpa mengesampingkan fungsi pembinaan dan keamanan.

“Tujuannya jelas, bagaimana menjadikan Lapas ini lebih baik lagi, berkembang, dan pelayanannya semakin maksimal untuk masyarakat,” tutup.

Apresiasi dari tokoh nasional tersebut menjadi dorongan positif bagi jajaran Lapas Kelas IIA Pekanbaru untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, serta sinergi dengan berbagai pihak demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang modern, aman, dan berorientasi pada pelayanan publik.***

Kasat Lantas Polres Kampar Pimpin Jumat Berkah, Sentuh Hati Pengguna Jalan!”

rmrbnews.com, BANGKINANG – Satlantas Polres Kampar melaksanakan kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan makanan kepada masyarakat yang kurang mampu dan pengguna jalan yang tertib aturan lalu lintas, Jumat (30/01/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas AKP Wulan Afdhalia Ramdhani, S.Trk.,S.I.K, bersama Kanit Regident Iptu Sulthon Sekar Jagat, S.Trk, KBO Ipda Ferry Irawan, Kanit Turjagwali Ipda Brilian Sendi Putra Darpita, S.Trk, Kanit Gakkum Ipda Eka Putera., S.E., M.M, dan 6 personel Satlantas Polres Kampar.

Kegiatan Jumat Berkah ini dilaksanakan di Pasar Ramayana Bangkinang dan Jalan Prof. M. Yamin S.H Bangkinang.

Dalam kegiatan tersebut, Kasat Lantas AKP Wulan Afdhalia Ramdhani, S.Trk.,S.I.K menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Satlantas Polres Kampar terhadap masyarakat.

Polres Kampar melalui Satlantas Polres Kampar ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang kurang mampu dan memberikan apresiasi kepada pengguna jalan yang tertib aturan lalu lintas. Kami berharap, kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.”

Kegiatan Jumat Berkah ini diharapkan dapat menciptakan situasi kamtibmas yang aman di wilayah Hukum Polres Kampar, menciptakan Kamseltibcar Lantas yang aman dan taat aturan lalu lintas, serta menumbuhkan kedekatan hubungan emosional dengan masyarakat.***

Kenaikan Layanan Umrah Imbas Kepadatan di Saudi, TRG Tegaskan Jamaah Tetap Diberangkatkan

SultraAkurat.com,Kendari — Manajemen travel umrah Tajak Ramadhan Grup (TRG) angkat bicara terkait adanya penyesuaian biaya layanan yang terjadi selama proses keberangkatan jamaah. Penambahan biaya tersebut disebut dipicu oleh kondisi kepadatan (crowded) di Arab Saudi yang berdampak pada kenaikan hampir seluruh layanan pendukung ibadah umrah.

Humas Tajak Ramadhan Grup (TRG), Diman, menjelaskan bahwa situasi di Arab Saudi saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal, sehingga pihak travel harus melakukan penyesuaian agar keberangkatan jamaah tetap berjalan.

“Penambahan ini terjadi akibat kondisi crowded di Saudi, sehingga semua layanan mengalami kenaikan dan tidak sesuai dengan perencanaan awal,” ujar Diman saat dikonfirmasi.

Meski demikian, Diman menegaskan bahwa penyesuaian tersebut tidak bersifat memaksa. Pihak travel, kata dia, terlebih dahulu menyampaikan kondisi riil kepada jamaah dan menawarkan opsi yang tersedia secara terbuka.

“Semua ditawarkan tanpa paksaan. Intinya, kami dari pihak travel, apa pun kondisinya, tetap berkomitmen memberangkatkan jamaah,” tegasnya.

Saat ini, TRG memastikan bahwa proses pemberangkatan jamaah tetap berjalan. Sekitar 200 jamaah umrah dilaporkan telah berada di Arab Saudi dan tengah menjalankan rangkaian ibadah.

“Kurang lebih 200 jamaah sudah berada di Saudi untuk beribadah,” kata Diman.

Pihak TRG juga menyatakan akan terus melakukan koordinasi dan penyesuaian layanan agar jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar di tengah tingginya mobilitas dan kepadatan di Tanah Suci.

*IMPIB Kendari Soroti Lemahnya Kesiapsiagaan Damkar Pemda Bombana, Desak Pemerataan Layanan hingga Kecamatan*

SultraAkurat.Com, Bombana — Ikatan Mahasiswa Pelajar Indonesia Bombana (IMPIB) Kendari memandang lemahnya kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Bombana dalam penanganan kebakaran sebagai catatan serius terhadap kualitas pelayanan publik yang tidak dapat diabaikan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan masyarakat dari ancaman bencana kebakaran.

Sorotan tersebut menguat setelah terjadinya insiden kebakaran di Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, pada Kamis, 22 Januari 2026 sekitar pukul 12.00 WITA. Kebakaran yang dipicu oleh korsleting listrik tersebut terjadi di kawasan padat penduduk, sehingga api dengan cepat merambat dan menghanguskan salah satu rumah warga.

Situasi kebakaran semakin sulit dikendalikan karena diperparah oleh cuaca panas dan angin kencang pada saat kejadian. Akibat peristiwa tersebut, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, meskipun tidak terdapat korban jiwa.

Ketua Umum IMPIB Kendari, Nurul Latifa Musfa, menilai tidak hadirnya armada Pemadam Kebakaran (Damkar) di lokasi kejadian sebagai bentuk kelalaian serius pemerintah daerah. “Dalam kondisi darurat seperti kebakaran, kehadiran Damkar merupakan kebutuhan mendasar yang menyangkut keselamatan masyarakat dan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa jarak tempuh yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten menyebabkan waktu respons penanganan kebakaran menjadi sangat lambat. Kondisi ini seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah dalam merancang sistem layanan pemadam kebakaran yang efektif dan merata.

IMPIB Kendari menilai ketergantungan pada armada Damkar yang terpusat di pusat pemerintahan kabupaten tidak sebanding dengan luas wilayah serta kondisi geografis Bombana. Situasi tersebut sangat berisiko, terutama bagi wilayah padat penduduk yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.

Lebih lanjut, IMPIB Kendari menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara melalui pemerintah daerah. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan pemerataan layanan pemadam kebakaran harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam sistem pelayanan publik.

IMPIB Kendari mendesak Pemerintah Daerah Bombana untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanggulangan kebakaran, termasuk penyediaan armada, fasilitas, serta sumber daya manusia Damkar di setiap kecamatan, khususnya wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan jarak tempuh yang jauh dari pusat layanan.

IMPIB Kendari menegaskan bahwa tanpa langkah nyata dan perbaikan serius, peristiwa kebakaran serupa berpotensi terus terulang dan kembali merugikan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan tidak lagi bersikap reaktif, melainkan hadir secara nyata dan merata dalam memastikan perlindungan, keselamatan, serta rasa aman bagi seluruh warga Kabupaten Bombana.

Selain mendorong perbaikan sistem pelayanan publik, IMPIB Kendari turut mengambil langkah kemanusiaan dengan membuka penggalangan donasi bagi warga yang terdampak musibah kebakaran di Desa Mulaeno. Melalui upaya ini, IMPIB Kendari mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi memberikan bantuan sebagai wujud solidaritas, guna meringankan beban korban dan mendukung proses pemulihan kehidupan mereka secara layak.

Pelayanan Damkar Bombana Tidak Merata, IMPIB Kendari Desak Pemerataan Layanan Hingga Tingkat Kecamatan

SultraAkurat.com, Bombana — Ikatan Mahasiswa Pelajar Indonesia Bombana (IMPIB) Kendari memandang lemahnya kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Bombana dalam penanganan kebakaran sebagai catatan serius terhadap kualitas pelayanan publik yang tidak dapat diabaikan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan masyarakat dari ancaman bencana kebakaran.

Sorotan tersebut menguat setelah terjadinya insiden kebakaran di Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, pada Kamis, 22 Januari 2026 sekitar pukul 12.00 WITA. Kebakaran yang dipicu oleh korsleting listrik tersebut terjadi di kawasan padat penduduk, sehingga api dengan cepat merambat dan menghanguskan salah satu rumah warga.

Situasi kebakaran semakin sulit dikendalikan karena diperparah oleh cuaca panas dan angin kencang pada saat kejadian. Akibat peristiwa tersebut, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, meskipun tidak terdapat korban jiwa.

Ketua Umum IMPIB Kendari, Nurul Latifa Musfa, menilai tidak hadirnya armada Pemadam Kebakaran (Damkar) di lokasi kejadian sebagai bentuk kelalaian serius pemerintah daerah. “Dalam kondisi darurat seperti kebakaran, kehadiran Damkar merupakan kebutuhan mendasar yang menyangkut keselamatan masyarakat dan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa jarak tempuh yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten menyebabkan waktu respons penanganan kebakaran menjadi sangat lambat. Kondisi ini seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah dalam merancang sistem layanan pemadam kebakaran yang efektif dan merata.

IMPIB Kendari menilai ketergantungan pada armada Damkar yang terpusat di pusat pemerintahan kabupaten tidak sebanding dengan luas wilayah serta kondisi geografis Bombana. Situasi tersebut sangat berisiko, terutama bagi wilayah padat penduduk yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.

Lebih lanjut, IMPIB Kendari menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara melalui pemerintah daerah. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan pemerataan layanan pemadam kebakaran harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam sistem pelayanan publik.

IMPIB Kendari mendesak Pemerintah Daerah Bombana untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanggulangan kebakaran, termasuk penyediaan armada, fasilitas, serta sumber daya manusia Damkar di setiap kecamatan, khususnya wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan jarak tempuh yang jauh dari pusat layanan.

IMPIB Kendari menegaskan bahwa tanpa langkah nyata dan perbaikan serius, peristiwa kebakaran serupa berpotensi terus terulang dan kembali merugikan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan tidak lagi bersikap reaktif, melainkan hadir secara nyata dan merata dalam memastikan perlindungan, keselamatan, serta rasa aman bagi seluruh warga Kabupaten Bombana.

Selain mendorong perbaikan sistem pelayanan publik, IMPIB Kendari turut mengambil langkah kemanusiaan dengan membuka penggalangan donasi bagi warga yang terdampak musibah kebakaran di Desa Mulaeno. Melalui upaya ini, IMPIB Kendari mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi memberikan bantuan sebagai wujud solidaritas, guna meringankan beban korban dan mendukung proses pemulihan kehidupan mereka secara layak.

Pemkot Ambon Bangun Jalan Lingkar Hutumuri Sepanjang 1,6 Kilometer, Tiga Jembatan Telah Rampung

Ambon,LensoMerah.com – Pemerintah Kota Ambon terus melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pesisir dan pinggiran kota guna meningkatkan konektivitas serta akses pelayanan masyarakat. Salah satu proyek strategis yang tengah dikerjakan adalah pembangunan Jalan Baru Lingkar Hutumuri di Kecamatan Leitimur Selatan.

Hal tersebut disampaikan Melianus Latuihamallo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota Ambon, dalam keterangannya kepada media LensoMerah.com, di ruang Kerjannya pada Rabu (21/1/2026).

Melianus menjelaskan, panjang ruas Jalan Lingkar Hutumuri yang dibangun mencapai sekitar 1,6 kilometer, terhitung dari gapura hingga akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas setempat.

“Panjang jalannya kurang lebih 1,6 kilometer. Untuk jembatan, yang sudah dibangun langsung oleh Pemerintah Kota Ambon ada tiga jembatan dan satu gorong-gorong,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan jalan tersebut dilakukan secara bertahap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Awalnya, pembukaan badan jalan di kawasan atas dilakukan untuk mengantisipasi apabila akses jalan lama di bagian bawah terhambat, terutama saat terjadi kegiatan kampung atau kondisi darurat.

“Waktu itu pemerintah kota membuka jalan di bagian atas sebagai jalur alternatif. Ke depan, kawasan ini juga berpotensi berkembang menjadi wilayah permukiman,” ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, pembangunan dilanjutkan dengan pembenahan infrastruktur pendukung, khususnya jembatan. Selain tiga jembatan yang telah rampung dan satu gorong-gorong yang sudah dibangun, masih terdapat dua gorong-gorong dan satu jembatan yang belum dikerjakan.

“Yang belum itu akan dibangun menggunakan dana Inpres. Setelah seluruh jembatan dan gorong-gorong selesai, pekerjaan akan dilanjutkan dengan pengaspalan jalan,” tambah Melianus.

Terkait status lahan, Melianus menegaskan bahwa lokasi jalan tersebut merupakan lahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Negeri Hutumuri kepada Pemerintah Kota Ambon. Proses penyerahan lahan disertai dengan perjanjian resmi antara kedua belah pihak.

“Memang sempat ada komplain, tetapi sudah diselesaikan melalui jalur pengadilan. Tidak ada bukti yang menyatakan pemerintah kota bermasalah dalam proses ini. Lahan sudah diserahkan secara sah oleh pemerintah negeri,” tegasnya.

Pembangunan Jalan Lingkar Hutumuri di Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas warga, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Ambon.

Proyek ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menghadirkan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, aman, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.(LM01)

Wakil Wali Kota Ambon Tinjau Puskesmas Hative Kecil, Pastikan Layanan Kesehatan Dasar Terus Meningkat

Ambon,LensoMerah.com– Upaya memastikan layanan kesehatan dasar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kota Ambon. Pada Rabu (21/1/2026), Ely Toisutta turun langsung meninjau pelayanan kesehatan di Puskesmas Negeri Hative Kecil sebagai wujud komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan.

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Wali Kota memfokuskan perhatian pada proses pelayanan kepada pasien, ketersediaan fasilitas kesehatan, serta kinerja tenaga medis. Ia juga berdialog langsung dengan tenaga kesehatan dan masyarakat guna menyerap kebutuhan, masukan, serta harapan pasien terhadap pelayanan kesehatan di tingkat dasar.

Dari hasil pemantauan lapangan, pelayanan di Puskesmas Hative Kecil dinilai telah berjalan cukup baik. Meski demikian, Ely menegaskan masih terdapat ruang untuk peningkatan agar layanan kesehatan semakin maksimal, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Menurutnya, predikat pelayanan publik yang baik tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Evaluasi dan pembenahan harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar mutu pelayanan kesehatan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

“Pelayanan yang baik harus terus ditingkatkan. Evaluasi dan perbaikan akan selalu kami lakukan demi memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas,” ujar Ely Toisutta di sela-sela peninjauan.

Pemerintah Kota Ambon menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan pelayanan prima di puskesmas menjadi prioritas utama, sejalan dengan upaya memperkuat sistem kesehatan daerah.

Langkah peninjauan lapangan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga seluruh warga Kota Ambon dapat merasakan manfaat pelayanan kesehatan yang humanis, profesional, dan berkeadilan.(LM01)

DPRD Ambon Dorong Penguatan Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak dan Publik

Ambon,LensoMerah.com – Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka publik yang ramah anak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting tidak hanya sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial antara pemerintah dan warga.

Hal itu disampaikan Lucky Leonard Upulatu Nikijuluw, Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam wawancara pada Rabu (21/1/2026).

Menurut Lucky, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik memiliki banyak fungsi strategis. Selain menjadi tempat masyarakat beraktivitas, berolahraga, dan bersantai (healing), ruang tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pertemuan langsung antara wali kota dan masyarakat dalam suasana yang lebih informal.

“Ruang terbuka hijau dan ruang publik ramah anak itu kewajiban pemerintah. Di situ masyarakat bisa rekreasi, bersosialisasi, bahkan menjadi ruang dialog antara pemimpin dan rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya fungsi ekologis ruang terbuka hijau, terutama dalam menjaga ketersediaan air tanah. Lucky mengingatkan adanya program yang pernah dijalankan Dinas Pertanian terkait pembangunan sumur resapan sebagai bagian dari upaya menjaga suplai air tanah.

“Program sumur resapan itu penting supaya air tanah tetap tersuplai dan Kota Ambon tidak terdampak krisis air di masa depan. Jadi RTH bukan hanya soal taman, tetapi juga soal keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

Lucky menyebutkan bahwa pemerintah kota telah membangun sejumlah ruang terbuka publik, termasuk pada tahun lalu. Namun, jika ke depan ingin dilakukan penambahan, maka persoalan utama yang harus diselesaikan adalah ketersediaan lahan.

“Kalau mau ditambah, pertanyaannya tanahnya ada di mana. Apakah itu milik pemerintah kota atau bukan. Ini yang harus dikaji secara serius,” katanya.

Ia mencontohkan daerah-daerah di Pulau Jawa, di mana ruang terbuka hijau dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Warga datang untuk berolahraga, bersantai, dan berkumpul bersama keluarga.

Namun demikian, Lucky menegaskan bahwa keberadaan ruang publik juga harus diimbangi dengan tanggung jawab bersama dalam menjaga fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

“Kalau fasilitas itu sudah ada, masyarakat juga harus ikut menjaga. Jangan sampai disalahgunakan,” tegasnya.

Ia secara khusus menyoroti kawasan Pattimura Park dan Lapangan Merdeka, yang merupakan aset penting milik pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Menurutnya, kenyamanan dan keamanan di kawasan tersebut harus dijaga secara konsisten.

“Pemerintah bertanggung jawab atas fasilitas dan keamanannya. Satpol PP harus aktif mengontrol agar tidak terjadi hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan atau kenakalan lainnya,” ujarnya.

Lucky menilai, ruang publik yang aman, nyaman, dan terawat akan memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata.

Wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara, akan merasa aman dan tertarik berkunjung jika melihat Ambon sebagai kota yang damai, tertib, dan memiliki fasilitas publik yang memadai.

“Kalau ruang publik kita tertata dan aman, itu menjadi wajah kota. Orang luar akan melihat bahwa Ambon sudah aman, damai, dan layak dikunjungi,” pungkasnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang publik bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan, serta mendorong citra positif Kota Ambon di tingkat nasional maupun internasional.(LM01)

Pemotongan TKD Tekan Kinerja Pemkot Ambon, DPRD Ingatkan Prioritas Infrastruktur dan Kesejahteraan ASN

Ambon,LensoMerah.com – Pemotongan Tambahan Penghasilan Daerah (TKD) sebagai dampak kebijakan efisiensi fiskal pemerintah pusat dinilai memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kota Ambon. Dampak tersebut terutama dirasakan pada sektor pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).

Penilaian itu disampaikan Lucky Leonard Upulatu Nikijuluw, Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam wawancara pada Rabu (21/1/2026).

Lucky menjelaskan, pemotongan TKD tidak hanya berdampak pada belanja modal, tetapi juga memengaruhi sejumlah pos pengeluaran lainnya, seperti perjalanan dinas dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Akibat keterbatasan fiskal tersebut, Pemerintah Kota Ambon saat ini hanya mampu membayarkan TPP sebesar 50 persen dari nilai normal.

Kondisi tersebut, lanjut Lucky, kemudian disiasati melalui kebijakan pengaturan pola kerja ASN, yakni tiga hari bekerja di kantor dan dua hari bekerja dari rumah sebagai bagian dari langkah efisiensi tambahan.

“Pemotongan ini merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi investasi dan transfer ke daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Suka atau tidak suka, semua daerah merasakan dampaknya, termasuk Kota Ambon,” ujar Lucky.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini berada di pundak wali kota dan wakil wali kota yang harus tetap merealisasikan janji-janji politik kepada masyarakat di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Ia mengungkapkan, terdapat 17 program prioritas Pemerintah Kota Ambon yang harus terus diperjuangkan. Program-program tersebut mencakup penyediaan air bersih, pembangunan dan perbaikan jalan, penerangan jalan umum, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penataan drainase.

“Program prioritas itu adalah janji politik kepada masyarakat. Infrastruktur seperti jalan raya, kawasan pantai, sungai, teluk, hingga drainase tetap wajib diperhatikan meskipun kondisi fiskal terbatas,” tegasnya.

Lucky menambahkan, TPP pada dasarnya bukan komponen gaji wajib ASN, melainkan diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Namun sebagai bentuk kebijakan dan keberpihakan kepada aparatur, pemerintah kota tetap menyalurkannya meski hanya separuh dari nilai normal.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut untuk selalu siap melakukan intervensi cepat apabila terjadi kondisi force majeure, seperti banjir atau longsor, yang membutuhkan respons anggaran secara mendesak.

Ia menilai, sejumlah program infrastruktur yang sebelumnya dirancang dalam proyeksi beberapa tahun ke depan kini harus disesuaikan secara lebih realistis dengan kondisi fiskal yang ada.

“Kegiatan yang sudah diskenariokan harus diatur ulang dan dikerjakan sesuai kemampuan keuangan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer yang tersedia,” jelasnya.

Selain itu, Lucky menyinggung adanya dana insentif atau penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Ambon, termasuk bantuan bernilai puluhan miliar rupiah, yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong belanja modal infrastruktur.

Menurutnya, seluruh sumber pendanaan—baik berupa dana insentif, transfer daerah, maupun PAD—harus dikelola secara optimal, transparan, dan tepat sasaran.

“Tugas kita bersama adalah mengontrol dan memastikan skala prioritas anggaran. Yang paling bersentuhan langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, itulah yang harus diutamakan,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah tekanan fiskal yang kuat, keberpihakan anggaran serta keberanian mengambil keputusan strategis menjadi kunci agar pembangunan dan pelayanan publik di Kota Ambon tetap berjalan secara berkelanjutan.(LM01)