rmrbnews.com, PEKANBARU — Lembaga Pengawal Penegakan Hukum (LPPH) Riau melakukan audiensi dan silaturahmi ke Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi dengan tokoh adat serta seluruh elemen yang memiliki perhatian terhadap masa depan Provinsi Riau.
Kedatangan jajaran LPPH Riau disambut hangat oleh para Datuk dan pengurus LAM Riau di Balai Adat Melayu Riau. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan, adat dan semangat untuk bersama-sama memikirkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Riau.
Dalam pertemuan tersebut, LPPH Riau menyampaikan maksud kedatangannya untuk bersilaturahmi, meminta tunjuk ajar, serta memohon nasihat dan pandangan dari para pemangku adat Melayu Riau dalam menjalankan kiprah organisasi di tengah masyarakat.
Saat ini, kepengurusan LAM Riau dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil. Dalam sejumlah agenda LAMR tahun 2026, kedua pimpinan tersebut masih aktif menjalankan fungsi kelembagaan adat di tingkat Provinsi Riau. (Media Center Riau)
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai sejumlah persoalan aktual yang dirasakan masyarakat Riau, di antaranya persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar, persoalan hukum, kepentingan masyarakat, serta berbagai persoalan sosial dan pembangunan lainnya.
LPPH Riau: Kami Datang untuk Minta Tunjuk Ajar
Sekretaris Jenderal LPPH Riau, Mirwansyah, S.H., M.H., mengatakan bahwa audiensi tersebut bukan semata-mata kunjungan kelembagaan, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun hubungan yang baik dengan LAM Riau sebagai lembaga adat yang memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Melayu di Riau.
“Kami datang bukan merasa paling tahu. Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus meminta tunjuk ajar kepada para Datuk di LAM Riau. Bagi kami, nasihat dan pandangan para pemangku adat sangat penting agar langkah LPPH Riau dalam mengawal persoalan hukum dan kepentingan masyarakat tetap berada dalam koridor adat, etika dan hukum,” ujar Mirwansyah.
Menurutnya, LPPH Riau menyadari bahwa persoalan Riau tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu lembaga atau satu kelompok.
“Riau ini besar dengan persoalannya yang juga kompleks. Ada persoalan karhutla, persoalan masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum, kelangkaan solar, persoalan lingkungan, konflik kepentingan, sampai berbagai persoalan sosial lainnya. Karena itu, diperlukan sinergi antara tokoh adat, masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Apresiasi Sambutan LAM Riau
LPPH Riau mengapresiasi sambutan para Datuk dan pengurus LAM Riau yang menerima audiensi tersebut dengan penuh kehangatan.
Mirwansyah menyebut, suasana pertemuan memberikan pesan bahwa lembaga adat dan organisasi yang bergerak dalam bidang pengawalan hukum dapat membangun komunikasi yang sehat untuk kepentingan masyarakat.
“Kami sangat berterima kasih kepada para Datuk di LAM Riau yang menyambut kami dengan luar biasa. Kami mendapatkan banyak tunjuk ajar, nasihat dan pandangan. Ini menjadi bekal bagi LPPH Riau untuk terus memperbaiki diri dan menjalankan organisasi dengan mengedepankan adab, etika dan hukum,” ujarnya.
Bersama Mengawal Masa Depan Riau
Mirwansyah menegaskan bahwa LPPH Riau tidak ingin mengambil posisi berhadap-hadapan dengan pemerintah maupun aparat penegak hukum.
Sebaliknya, LPPH Riau ingin membangun kemitraan dan sinergi kritis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan persoalan masyarakat mendapatkan perhatian dan penyelesaian berdasarkan hukum.
“Kami ingin LPPH Riau menjadi bagian dari solusi. Kalau ada persoalan hukum, kita dorong penyelesaiannya melalui mekanisme hukum. Kalau ada persoalan masyarakat, kita kawal agar mendapatkan perhatian. Dan kalau ada kebijakan yang perlu dikritisi, kita sampaikan secara konstruktif,” kata Mirwansyah.
Ia menambahkan, komunikasi dengan LAM Riau akan menjadi salah satu bagian penting dalam membangun jejaring kelembagaan LPPH Riau ke depan.
“Harapan kami, silaturahmi ini tidak berhenti pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan ada ruang komunikasi dan sinergi yang berkelanjutan antara LPPH Riau dengan LAM Riau, termasuk dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya,” ujarnya.
Menjaga Riau dengan Adat, Hukum dan Keadilan
LPPH Riau menilai bahwa adat dan hukum tidak harus ditempatkan sebagai dua hal yang berseberangan. Keduanya dapat berjalan bersama dalam membangun kehidupan masyarakat yang tertib, berkeadilan dan bermartabat.
“Kita ingin Riau ke depan menjadi daerah yang kuat secara hukum, kuat secara adat, kuat secara ekonomi dan kuat dalam menjaga kepentingan masyarakat. Karena itu, semua pihak harus duduk bersama dan membicarakan persoalan Riau dengan kepala dingin dan hati yang terbuka,” ujar Mirwansyah.
Ia berharap silaturahmi tersebut menjadi awal dari komunikasi yang lebih luas antara LPPH Riau dan LAM Riau dalam menyikapi berbagai persoalan strategis di Provinsi Riau.
“Kami datang dengan niat baik. Kami meminta tunjuk ajar. Kami ingin belajar dari para Datuk, sekaligus menawarkan ruang kerja sama dalam bidang yang menjadi perhatian LPPH Riau. Semoga sinergi ini membawa manfaat bagi masyarakat dan memberikan kontribusi nyata untuk Riau,” tutupnya.**
LPPH RIAU
Lembaga Pengawal Penegakan Hukum Riau
Bersinergi Mengawal Hukum, Keadilan dan Kepentingan Masyarakat Riau
BANGKINANG KOTA – media rmrbnews. Com Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), untuk memiliki rumah layak huni. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui program stimulus pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
