Komisi I DPRD Ambon Soroti Pelaksanaan Program MBG, Jam Kerja Tak Sesuai hingga Dugaan Kasus Keracunan Anak
Ambon,LensoMerah.com – Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Aris Soulisa, menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Ambon.
Penegasan ini disampaikan Soulisa dalam wawancara pada Selasa, 20 Januari 2026, menyusul sejumlah temuan lapangan yang dinilai memprihatinkan.
Menurut Soulisa, selain kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pihak pengelola MBG juga wajib memastikan seluruh pekerja terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Namun, Komisi I menemukan adanya persoalan serius terkait jam kerja para pekerja MBG.
“Kami temukan ada pekerja yang jam kerjanya tidak sesuai mekanisme. Ada yang bekerja lebih dari 12 jam, pembagian kerjanya juga tidak merata,” ungkap Soulisa.
Ia juga menyoroti aspek kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak, terutama terkait porsi dan standar gizi yang seharusnya menjadi tanggung jawab ahli gizi. Bahkan, Komisi I menerima informasi adanya dugaan kasus keracunan anak yang disebut-sebut sempat ditutupi.
“Ini yang harus dipertanyakan ke ahli gizi. Ada beberapa kasus yang diduga ditutupi, termasuk anak-anak yang mengalami keracunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Soulisa mengungkapkan informasi serius yang diterima Komisi I dari kalangan jurnalis dan masyarakat. Disebutkan, di wilayah Wayame terdapat laporan bahwa selama kurang lebih tiga bulan, pihak pengelola MBG tidak memberikan makanan kepada anak-anak penerima manfaat.
“Tiga bulan itu bukan waktu yang singkat, dan ini serius. Informasinya sudah dilaporkan, sehingga pasti akan kami tindak lanjuti,” katanya.
Komisi I DPRD Kota Ambon, lanjut Soulisa, akan segera memanggil pihak pengelola MBG untuk dimintai klarifikasi. Langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai amanat Presiden.
“Kami berharap sentilan dari Komisi I ini menjadi langkah pencegahan, agar pihak MBG lebih serius. Program ini sangat menguras APBN, setiap hari anggarannya triliunan rupiah,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar Kota Ambon tidak menjadi sorotan nasional akibat buruknya pelaksanaan program MBG. Selain persoalan distribusi, kualitas makanan juga menjadi perhatian, terutama jika proses pengolahan hingga pendistribusian memakan waktu lama.
“Kalau sayur itu lebih dari delapan jam, kualitasnya bisa menurun bahkan berpotensi menjadi racun. Ini harus diperhatikan betul,” jelas Soulisa.
Soulisa menekankan pentingnya pengawasan bersama, baik oleh masyarakat maupun DPRD sebagai lembaga pengawas. Ia menegaskan bahwa Komisi I berkomitmen mengawal pelaksanaan MBG di Kota Ambon agar berjalan optimal, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak.
“Setelah ini pasti kami panggil pihak MBG. Ini bagian dari tanggung jawab kami agar program Presiden bisa berjalan baik dan tepat sasaran,” pungkasnya.(LM01)
