Blog

𝐏𝐄𝐋𝐀𝐋𝐀𝐖𝐀𝐍 —– 𝐌𝐞𝐧𝐣𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐫𝐢 𝐔𝐥𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚𝐡𝐮𝐧 (𝐇𝐔𝐓) 𝐤𝐞-𝟐𝟕 𝐊𝐚𝐛𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧, 𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧 𝐇 𝐙𝐮𝐤𝐫𝐢 𝐒𝐌 𝐌𝐌 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐮𝐦𝐮𝐦𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐚𝐛𝐚𝐫 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐠𝐞𝐦𝐛𝐢𝐫𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐛𝐚𝐠𝐢 𝐦𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭. 𝐏𝐫𝐨𝐬𝐞𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐬𝐢 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝟑.𝟎𝟕𝟔 𝐜𝐚𝐥𝐨𝐧 𝐩𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐧 𝐣𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐠𝐚𝐬 𝐛𝐮𝐦𝐢 (𝐣𝐚𝐫𝐠𝐚𝐬) 𝐫𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚 𝐭𝐚𝐡𝐚𝐩 𝐈𝐈 𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐫𝐞𝐬𝐦𝐢 𝐭𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬.

𝐃𝐞𝐦𝐢𝐤𝐢𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧 𝐇 𝐙𝐮𝐤𝐫𝐢 𝐒𝐌 𝐌𝐌  𝐉𝐮𝐦𝐚𝐭 (𝟐𝟓/𝟗). 𝐃𝐢𝐤𝐚𝐭𝐚𝐤𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚, 𝐛𝐚𝐡𝐰𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐜𝐚𝐩𝐚𝐢𝐚𝐧 𝐢𝐧𝐢 𝐦𝐞𝐫𝐮𝐩𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐤𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐭𝐢𝐦 𝐣𝐚𝐫𝐠𝐚𝐬 𝐤𝐚𝐛𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐄𝐒𝐃𝐌 𝐑𝐈 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐓 𝐍𝐨𝐨𝐫𝐞𝐥𝐥. 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐬 𝐧𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐀𝐏𝐁𝐍 𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐢𝐣𝐚𝐝𝐰𝐚𝐥𝐤𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐝𝐢 𝐤𝐚𝐝𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐢𝐚𝐥 𝐛𝐚𝐠𝐢 𝐰𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐝𝐢 𝐭𝐢𝐠𝐚 𝐤𝐞𝐥𝐮𝐫𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐜𝐚𝐦𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢, 𝐲𝐚𝐤𝐧𝐢 𝐊𝐞𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐭, 𝐊𝐞𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢 𝐊𝐨𝐭𝐚, 𝐝𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢 𝐓𝐢𝐦𝐮𝐫.

” 𝐘𝐚 𝐚𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡, 𝐢𝐧𝐢 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐚𝐝𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐝𝐚𝐡 𝐝𝐢 𝐮𝐥𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 𝐤𝐚𝐛𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐤𝐢𝐭𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐞-𝟐𝟕. 𝐈𝐧𝐬𝐲𝐚 𝐀𝐥𝐥𝐚𝐡, 𝟑.𝟎𝟕𝟔 𝐦𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐝𝐢 𝐭𝐢𝐠𝐚 𝐥𝐨𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐛𝐮𝐭 𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐠𝐞𝐫𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐢𝐤𝐦𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐦𝐚𝐬𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐠𝐚𝐬 𝐫𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬, 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐚𝐬𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐨𝐦𝐩𝐨𝐫,”𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠𝐧𝐲𝐚.

𝐙𝐮𝐤𝐫𝐢 𝐣𝐮𝐠𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐚𝐭𝐚𝐤𝐚𝐧,𝐛𝐚𝐡𝐰𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐢𝐧𝐢 𝐦𝐞𝐫𝐮𝐩𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐰𝐮𝐣𝐮𝐝 𝐧𝐲𝐚𝐭𝐚 𝐮𝐩𝐚𝐲𝐚 𝐩𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐡 𝐝𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐝𝐢𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐟𝐚𝐚𝐭 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐬𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐝𝐚𝐲𝐚 𝐠𝐚𝐬 𝐛𝐮𝐦𝐢 𝐥𝐨𝐤𝐚𝐥 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐤𝐞𝐬𝐞𝐣𝐚𝐡𝐭𝐞𝐫𝐚𝐚𝐧 𝐫𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭. 𝐊𝐞𝐮𝐧𝐠𝐠𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐮𝐭𝐚𝐦𝐚 𝐣𝐚𝐫𝐠𝐚𝐬 𝐫𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐞𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐝𝐢𝐚𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐬𝐞𝐥𝐚𝐦𝐚 𝟐𝟒 𝐣𝐚𝐦, 𝐬𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐤𝐚𝐫𝐚𝐤𝐭𝐞𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐤𝐧𝐲𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐫𝐚𝐡, 𝐦𝐮𝐝𝐚𝐡, 𝐧𝐲𝐚𝐦𝐚𝐧, 𝐝𝐚𝐧 𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐠𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧.

” 𝐒𝐚𝐲𝐚 𝐦𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚 𝐛𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚, 𝐤𝐚𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐢𝐧𝐢, 𝐊𝐚𝐛𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐝𝐢 𝐬𝐚𝐭𝐮-𝐬𝐚𝐭𝐮𝐧𝐲𝐚 𝐝𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐬𝐢 𝐑𝐢𝐚𝐮, 𝐝𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐭𝐮 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐡𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐭𝐢𝐠𝐚 𝐰𝐢𝐥𝐚𝐲𝐚𝐡 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐏𝐮𝐥𝐚𝐮 𝐒𝐮𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚—𝐛𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐛𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐧𝐣𝐮𝐧𝐠 𝐉𝐚𝐛𝐮𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐭 (𝐉𝐚𝐦𝐛𝐢) 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐬𝐤𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐣𝐚𝐫𝐠𝐚𝐬 𝐫𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚 𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐊𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐄𝐒𝐃𝐌 𝐑𝐈. 𝐒𝐚𝐲𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐚𝐬𝐭𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦, 𝐝𝐢𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐬𝐚𝐲𝐚 𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐬𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐎𝐏𝐃 𝐭𝐞𝐤𝐧𝐢𝐬 𝐦𝐞𝐥𝐚𝐥𝐮𝐢 𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐃𝐫𝐬 𝐅𝐚𝐤𝐡𝐫𝐢𝐳𝐚𝐥 𝐌𝐒𝐢 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐭𝐞𝐫𝐮𝐬 𝐛𝐞𝐫𝐤𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐩𝐮𝐬𝐚𝐭,”𝐮𝐣𝐚𝐫𝐧𝐲𝐚

𝐒𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐢𝐭𝐮, 𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐭𝐝𝐚𝐤𝐚𝐛 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧 𝐃𝐫𝐬 𝐅𝐚𝐤𝐡𝐫𝐢𝐳𝐚𝐥 𝐌𝐒𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐚𝐦𝐛𝐚𝐡𝐤𝐚𝐧, 𝐛𝐚𝐡𝐰𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐧𝐲𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐢𝐦𝐛𝐚𝐮 𝐦𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐟𝐚𝐚𝐭 𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐠𝐚 𝐟𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐛𝐢𝐣𝐚𝐤 𝐝𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐠𝐞𝐫𝐚 𝐦𝐞𝐥𝐚𝐩𝐨𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐧𝐝𝐚𝐥𝐚 𝐤𝐞𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐏𝐓 𝐏𝐆𝐍 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐥𝐮𝐫𝐚𝐡 𝐬𝐞𝐭𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭.

” 𝐊𝐚𝐦𝐢 𝐣𝐮𝐠𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐡𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐚 𝐝𝐚𝐧 𝐝𝐮𝐤𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐦𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟖, 𝐊𝐚𝐛𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐦𝐛𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐣𝐚𝐫𝐠𝐚𝐬 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐦𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐬𝐢𝐡 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐮𝐭𝐮𝐡𝐤𝐚𝐧, 𝐝𝐞𝐦𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐮𝐬 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐮𝐫𝐚𝐧𝐠𝐢 𝐤𝐞𝐦𝐢𝐬𝐤𝐢𝐧𝐚𝐧 𝐝𝐢 𝐝𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 𝐤𝐢𝐭𝐚,” 𝐩𝐮𝐧𝐠𝐤𝐚𝐬𝐧𝐲𝐚.

𝐃𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐭𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬𝐧𝐲𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐬𝐢 𝐭𝐚𝐡𝐚𝐩 𝐈𝐈 𝐢𝐧𝐢, 𝐏𝐞𝐦𝐤𝐚𝐛 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐢 𝐦𝐞𝐦𝐚𝐬𝐮𝐤𝐢 𝐟𝐚𝐬𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐩𝐞𝐦𝐚𝐬𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐤𝐞 𝐫𝐮𝐦𝐚𝐡-𝐫𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐰𝐚𝐫𝐠𝐚, 𝐦𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐥𝐮𝐚𝐬 𝐚𝐤𝐬𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐛𝐚𝐠𝐢 𝐦𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐝𝐢 𝐝𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐚𝐲𝐚 𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐠𝐚𝐬 𝐛𝐮𝐦𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐛𝐮𝐭. ***

rmrbnews.com PELALAWAN — Persoalan lahan antara masyarakat Desa Mak Teduh, Kecamatan Kerumutan, dengan PT Agrinas Palma Nusantara (PT APN) kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Pemkab Pelalawan menggelar rapat khusus untuk membahas status, pengelolaan, serta tindak lanjut terhadap lahan yang selama bertahun-tahun menjadi tuntutan masyarakat.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Pelalawan, Rabu (23/9/2026), pukul 11.00 hingga 13.00 WIB, dipimpin langsung Bupati Pelalawan H Zukri Misran, SM, MM. Pertemuan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Kajari Pelalawan DR Eka Nugraha, SH, MH, Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K., Dandim yang diwakili Paling Mayor Inf Lilik Haryono, anggota DPRD Pelalawan Yusri, SH, ATR/BPN Pelalawan, sejumlah OPD Pemkab Pelalawan, PJU Polres Pelalawan, jajaran PT Agrinas Palma Nusantara, Camat Kerumutan, Kapolsek Kerumutan, Kepala Desa Mak Teduh, perwakilan masyarakat dan unsur terkait lainnya.

Dari pihak Agrinas Palma Nusantara, hadir tim yang dipimpin Brigjen TNI (Purn) Carlan Effendi dan Brigjen TNI (Purn) Pribadi Jatmiko. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi lintas lembaga untuk menyandingkan data, dokumen, riwayat penguasaan lahan serta status hukum bidang tanah yang dipersoalkan.
Langkah serupa sejalan dengan fungsi GTRA sebagai wadah koordinasi dalam penataan pertanahan dan penyelesaian konflik agraria di daerah.

Salah satu angka yang menjadi perhatian dalam rapat adalah sekitar 250 hektare lahan yang diklaim masyarakat Desa Mak Teduh berdasarkan kesepakatan yang menurut masyarakat sebelumnya menjadi dasar untuk penyerahan kepada masyarakat. Kepala Desa Mak Teduh, Suriyadi, menyampaikan bahwa persoalan tersebut bukan perkara baru. Menurutnya, masyarakat telah memperjuangkan kepastian lahan sejak 2009 dan berulang kali menyampaikan surat kepada pihak terkait.

Masyarakat juga mempertanyakan riwayat pemetaan lahan yang pada awalnya dilakukan dalam rangka menentukan lokasi kemitraan atau KKPA. Dalam perkembangannya, masyarakat mempertanyakan bagaimana data tersebut kemudian digunakan dalam proses perizinan perusahaan. Aspirasi utama warga, kata Suriyadi, adalah memperoleh kepastian mengenai status dan pengelolaan lahan berdasarkan dokumen serta legalitas yang mereka miliki.

Di sisi lain, PT Agrinas Palma Nusantara menjelaskan posisi perusahaan sebagai pihak yang mengelola aset dalam rangka pemulihan aset PT Mekarsari Alam Lestari (PT MAL) 2. Region Head Hubungan Kelembagaan PT Agrinas Palma Nusantara, Brigjen TNI (Purn) Carlan Effendi, menyebut sekitar 1.767,23 hektare tercatat sebagai objek sitaan Kejaksaan Agung berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 91/Pid.Sus-Sitaan/2025/PN Plw tanggal 6 Maret 2025. Karena berstatus barang titipan sitaan, Agrinas menyatakan kewenangannya terbatas pada pengelolaan dan penjagaan aset serta tidak berwenang menambah, mengurangi maupun menentukan kepemilikan lahan tersebut.

Dalam rapat tersebut, Pemkab Pelalawan memaparkan perbandingan data luasan lahan. Dari total sekitar 1.901,70 hektare, sekitar 1.767,23 hektare masuk objek penyitaan, sehingga terdapat sekitar 134,47 hektare yang berada di luar objek penyitaan. Menurut Bupati Zukri, bagian lahan yang berada di luar objek sitaan dapat ditindaklanjuti melalui kewenangan GTRA sesuai ketentuan yang berlaku. Dari angka tersebut, sekitar 104 hektare direkomendasikan untuk segera ditindaklanjuti, sedangkan sekitar 30 hektare masih membutuhkan verifikasi lapangan mengenai data, batas dan status lahannya.

Untuk lahan yang masuk objek penyitaan, GTRA akan menyampaikan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung RI agar dapat dipertimbangkan sesuai status hukum dan ketentuan yang berlaku.

Kajari Pelalawan DR Eka Nugraha menjelaskan bahwa perkara Duta Palma ditangani Kejaksaan Agung RI. Dalam proses penyelesaian, dokumen dan alas hak masyarakat menjadi bagian penting yang perlu dipastikan, sehingga warga diminta menyiapkan bukti penguasaan, dokumen pendukung serta riwayat lahan masing-masing.

Rapat GTRA juga mengarah pada langkah verifikasi faktual di lapangan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi sebenarnya, termasuk luas, batas, peta, dokumen perizinan dan status setiap bidang. Selama proses tersebut berlangsung, masyarakat dan PT Agrinas Palma Nusantara diminta tidak melakukan aktivitas pada wilayah yang masih menjadi objek verifikasi.

Dengan demikian, penyelesaian konflik lahan Mak Teduh kini memasuki tahapan penting: verifikasi lapangan, pemadanan data dan koordinasi dengan pihak berwenang. Masyarakat berharap proses tersebut menghasilkan kepastian yang transparan dan dapat memberikan kejelasan atas lahan yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun.**

rmrbnews.com, PEKANBARU — Pemerintah Kecamatan Pekanbaru Kota bersinergi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI menggelar aksi sosial pembagian paket sembako secara serentak di wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota pada Senin (21/9/2026).

Langkah ini diambil sebagai komitmen bersama dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan meringankan beban ekonomi masyarakat.Penyaluran bantuan beras yang dipusatkan di 6 kelurahan se-Kecamatan Pekanbaru Kota tersebut dilaporkan berjalan dengan sangat lancar dan tertib.

Antusiasme warga yang tinggi dapat diakomodasi dengan baik berkat kesiapan matang dari para petugas di lapangan.Kegiatan ini terlaksana di bawah arahan langsung Wali Kota Pekanbaru, H. Agung Nugroho, S.E., M.M., yang berkomitmen memastikan bahwa setiap bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah tersalurkan dengan cepat, transparan, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Camat Pekanbaru Kota, Pondris Wandri, S.Pd., M.Si., memimpin langsung jalannya peninjauan dan penyaluran bantuan di lapangan. Beliau menyampaikan bahwa kolaborasi strategis dengan kementerian pusat serta dukungan penuh dari Wali Kota Pekanbaru sangat krusial untuk memastikan percepatan distribusi bantuan bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

“Hari ini, sesuai arahan Bapak Wali Kota Agung Nugroho dan bersama Kementerian Sosial, kita turun langsung memastikan paket beras ini sampai ke tangan warga yang benar-benar membutuhkan. Sinergi ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dan pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat,” ujar Pondris Wandri di sela-sela kegiatan.

Pihak Kementerian Sosial yang hadir dalam agenda tersebut turut mengapresiasi kesiapan data dan koordinasi taktis dari pihak Kecamatan Pekanbaru Kota hingga tingkat kelurahan. Kerja sama ini diharapkan dapat meminimalkan tumpang tindih data penerima bantuan sehingga asas keadilan sosial dapat terwujud.***

Di sisi lain, masyarakat di 6 kelurahan penerima manfaat mengaku sangat bersyukur dan merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Bantuan pangan tersebut dinilai hadir di waktu yang tepat untuk meringankan pemenuhan kebutuhan pokok harian rumah tangga mereka.***

PEKANBARU – Perselisihan saat transaksi jual beli kasur di sebuah toko kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, berakhir dengan aksi kekerasan. Seorang pedagang berinisial FW (62) mengalami luka berat di bagian leher setelah diduga dibacok seorang pembeli menggunakan arit.

Peristiwa itu terjadi di UD Ridho, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Polisi kini telah menetapkan EFH (23) sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya Iptu Marcopolo mengatakan pelaku sudah diamankan dan saat ini menjalani proses hukum.

Menurut hasil penyelidikan sementara, kejadian bermula ketika tersangka datang ke toko untuk membeli kasur yang ditawarkan seharga Rp190 ribu. Namun EFH hanya memiliki uang Rp150 ribu dan mencoba menawar. Karena tidak mencapai kesepakatan, ia sempat meninggalkan lokasi.

Tak lama kemudian, korban kembali memanggil tersangka dan menawarkan harga baru sebesar Rp180 ribu. Meski demikian, tersangka mengaku tetap tidak mampu memenuhi harga tersebut karena uang yang dimilikinya hanya Rp150 ribu.

Perbedaan pendapat terkait harga itu kemudian berkembang menjadi adu mulut. Berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, tersangka mengaku tersinggung hingga emosinya tidak terkendali.

“Dari keterangan tersangka, ia melihat ada sabit atau arit di lokasi. Benda itu kemudian diambil dan digunakan untuk menyabet korban satu kali ke arah leher,” kata Marcopolo, Kamis (10/9/2026).

Akibat serangan tersebut, FW mengalami luka robek serius dan langsung dilarikan ke RS Sansani. Karena kondisi lukanya cukup parah, korban selanjutnya dirujuk ke RS Awal Bros Sudirman untuk menjalani tindakan operasi.

Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi segera mengamankan tersangka setelah kejadian. Polisi yang menerima laporan kemudian datang dan membawa pelaku ke Mapolsek Bukit Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari lokasi kejadian, penyidik mengamankan barang bukti berupa satu bilah arit sepanjang sekitar 20 sentimeter, pakaian yang digunakan tersangka saat kejadian, serta hasil visum korban.

Marcopolo menambahkan, penyidik masih mendalami asal-usul senjata tajam yang digunakan dalam penganiayaan tersebut. Hingga kini korban masih menjalani perawatan sehingga keterangannya belum dapat diambil.

Atas perbuatannya, EFH dijerat Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.**