Blog

PEKANBARU — Imustiar, S.IP., M.H. resmi ditetapkan sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau. Penetapan ini menjadi sorotan publik dan muncul di tengah kuatnya tuntutan masyarakat Riau terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparansi anggaran yang ketat, serta penindakan tegas terhadap praktik korupsi. Isu tersebut selama ini menjadi tantangan struktural di provinsi ini.

Dengan latar belakang keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan dan Hukum, ditambah pengalaman yang matang di lembaga legislatif, masyarakat menaruh harapan besar kepadanya. Di bawah kepemimpinannya, Fraksi Golkar diharapkan menjadi kekuatan pengawasan yang efektif. Tugasnya mencakup mengawasi setiap kebijakan eksekutif, memastikan anggaran daerah digunakan tepat sasaran, dan memperjuangkan aspirasi rakyat tanpa terbelenggu kepentingan kelompok atau kekuasaan semata.

Menyambut penetapan tersebut, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Provinsi Riau melalui Ketua Dewan Pengurus Wilayah, Adrian, menyampaikan apresiasi sekaligus seruan terkait amanah yang kini diemban.

“Selamat dan sukses kami ucapkan kepada Sdr. Imustiar, http://S.IP., M.H. atas ditetapkannya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau. Penetapan ini bukan sekadar pengangkatan jabatan, melainkan amanah besar dari rakyat yang menanti perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Riau,” ucapnya pada hari Selasa.

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, GMPK Riau menekankan beberapa hal mendasar yang menjadi perhatian masyarakat:

Fraksi Golkar di bawah kepemimpinan beliau harus menjadi garda terdepan dalam mengawasi setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah. Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, transparan, dan dapat diakses oleh publik.

Fraksi legislatif memegang peran krusial dalam mengawasi kinerja eksekutif. Kami meminta agar tidak ragu melakukan pengawasan yang tegas, menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan tanpa pandang bulu, serta mendorong pemeriksaan menyeluruh jika ada dugaan pelanggaran hukum.
Lembaga legislatif harus menjadi ruang yang terbuka dan inklusif bagi pengawasan publik. Kami mengundang untuk membangun sinergi yang setara dan saling menguatkan dengan elemen masyarakat sipil, termasuk GMPK, dalam memantau pelaksanaan kebijakan daerah dan menampung aspirasi masyarakat yang selama ini belum terwakili secara optimal.

Segala kebijakan dan langkah strategis yang diambil harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok, golongan, atau individu. Semoga jabatan yang diemban senantiasa disertai kebijaksanaan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menjaga kepercayaan rakyat.

GMPK Riau menegaskan kesiapan untuk bekerja sama secara konstruktif dalam membangun Riau yang bebas korupsi, berkeadilan, dan sejahtera. Di saat yang sama, organisasi ini juga akan terus menjalankan pengawasan secara independen, objektif, dan kritis terhadap kinerja seluruh lembaga legislatif maupun eksekutif di Provinsi Riau.

“Semoga Bapak dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, membawa perubahan positif yang nyata, dan semakin dipercaya oleh masyarakat Riau,” pungkas Adrian.**

rmrbnews.com, Pelalawan – Alami gangguan arus listrik dengan penurunan daya sejak tahun 2016, pemuda Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau, menyambangi kantor ULP Pelalawan, di Kota Pangkalan Kerinci. Dipimpin ketua pemuda Said Ruben, mereka menyampaikan keluhan soal penurunan daya.

Al hasil, setelah menyampaikan surat audiensi sekelompok pemuda itu diterima perwakilan ULP PLN Pelalawan, dikarenakan pimpinan ULP PLN saat itu sedang proses Serah Terima Jabatan (Sertijab) di kantor pusat.

“Genap sepuluh tahun listrik kami sering turun daya VOT secara drastis. Bahkan sudah tak terhitung lagi alat elektronik warga yang rusak. Alhamdulillah saat laporan kami sampaikan kami disambut untuk beraudiensi,” kata Said Ruben.

Mantan Sapma PP, itu menegaskan bahwa dari audiensi Kamis, 3 September 2026 itu kami sepakat dengan perwakilan PLN bakal mendapatkan Trafo baru untuk Desa Balam Merah, khususnya di Kecamatan Bunut. Sebab tambahnya, selain desa Balam Merah, banyak wilayah Kecamatan Bunut yang mempunyai keluhan yang sama.

“Pihak ULP PLN telah berjanji akan memberikan Trafo baru untuk Kecamatan Bunut. Sejauh ini kami apresiasi tanggapan mereka, jika nantinya tidak terealisasi jangan salahkan kami bakal mengambil langkah yang lebih besar nantinnya,” pungkasnya, menegaskan.

Disisi lain, pemuda Kelurahan Bunut Amat, juga pernah mengeluhkan hal yang sama, bahkan pernah disarankan untuk pengajuan tiang listrik akibat terlalu banyak pemakaian VOT pada satu tempat melalui proposal. Namun, hampir 5 tahun, juga belum terealisasi oleh pihak ULP PLN Pelalawan.

“Kami sudah diarahkan pihak PLN, ngajukan proposal tiang listrik akibat kurang daya ini dengan pihak Lurah dan Camat. Namun, sampai sekarang, belum ada realisasinya,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan ULP PLN Pelalawan Rudi, saat audiensi mengatakan akan segera melakukan survey lapangan terkait keluhan para pemuda tersebut.

“Kamk akan segera mengirim tim untuk melakukan survei yang menjadi keluhan masyarakat,” pungkas Rudi, dihadapan pemuda yang hadir.***

rmrbnews.com, Pelalawan- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pelalawan menggelar Workshop Jurnalistik guna membekali para jurnalis dalam menghadapi tantangan teknologi modern. Acara ini berlangsung pada hari Kamis,( 3/9/2026), bertempat di Aula BAPPEDA Kabupaten Pelalawan mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Workshop kali ini mengusung tema utama “Masa Depan Media di Era Artificial Intelligence: Bertahan, Bertransformasi, dan Membangun Kemitraan yang Profesional dan Beretika”. Kegiatan yang dikemas dalam dua sesi materi ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pers daerah di tengah disrupsi digital.

Rangkaian Materi Sesi tersebut dibagi menjadi dua sesi fokus diskusi, antara lain:

Sesi I: Membahas mendalam mengenai “Masa Depan Media di Era Artificial Intelligence: Bertahan dan Bertransformasi Di Tengah Menyusutnya Kerja Sama Pemerintah Dan Swasta”.

Sesi II: Menitikberatkan pada “Etika dan Profesionalisme Jurnalistik: Memahami Tugas Pers dan Membangun Komunikasi yang Sehat antara Wartawan dan Dunia Pendidikan”.

Dalam Workshop yang sengaja digelar dibuka langsung oleh Bupati Pelalawan H. Zukri. Ia menuturkan bahwa media harus bisa mengikuti zaman sekarang ini. Dalam jangka 2 detik sudah dapat buat berita, hal ini tak terlepas dari kecanggihan teknologi AI sekarang ini, kekurangannya bahwa AI tidak bertanggung jawab dalam suatu kebenaran berita.

” Mari kita ambil kecanggihan AI menjadi kebaikan, bukan menjadi hal negatif atau mudaratnya suatu kecanggihan teknologi, akhir Bupati.

Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar menyebut bahwa kegiatan Workshop Jurnalis PWI Pelalawan bertujuan menambah pengetahuan anggota PWI Pelalawan serta menambah pengetahuan seluruh peserta workshop dari para Kepala sekolah, guru, para Mahasiswa serta seluruh perusahaan yang ada di Pelalawan, terang Ketua Riau tersebut.

Ketua PWI Pelalawan Samsul Bahri juga menyebut kegiatan ini menunjang dan menambah pengetahuan mitra wartawan baik kepala sekolah dan para mahasiswa dalam menjalankan kegiatan. Masih banyak orang yang kaku menghadapi para wartawan padahal wartawan bukan ditakuti tapi bermitra. Wartawan juga harus menjalankan etika jurnalis dalam menjalankan tugasnya agar terhindar dari masalah, ungkap Samsul.

Workshop Jurnalistik PWI Pelalawan menghadirkan narasumber Mario Abdillah Khair SH (Ahli Dewan Pers). Ia menjelaskan bahwa media harus berbadan hukum dan harus berbadan hukum PT tidak diperbolehkan berbentuk CV. Dalam menjalankan tugasnya setiap wartawan harus memperkenalkan dirinya dan memiliki KTA yang masih berlaku serta narasumber berhak menanyakan hal tersebut dan apabila wartawan tidak menunjukkan KTA sebagai wartawan maka narasumber berhak menolak, terangnya.

Diketahui tercatat 1.286 pengaduan diterima dewan pers sepanjang tahun 2025 dan kurun waktu Januari hingga Juli 2026 Dewan Pers sudah menerima 800 pengaduan. Dari jumlah kasus pengaduan tersebut 454 kasus atau 57,75 persen sudah diselesaikan Dewan Pers sesuai aturan yang berlaku.

” Salah satu faktor terjadinya pengaduan ke dewan pers yakni masih kurangnya kompetensi yang dimiliki wartawan, tercatat di Dewan Pers pada tahun 2025 bahwa wartawan yang kompeten dalam menulis berita berjumlah 15.088 orang dan ditambah 836 orang wartawan kompeten terbaru hingga juli 2026, artinya jumlah wartawan berkompeten dalam menulis berita se indonesia yakni masih 15.924 orang.

Karnanya wartawan dituntut dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan berpedoman dengan kode etik jurnalis untuk menghindari masalah kedepan tentang produk pers, ungkap pria yang akrab dipanggil Pak Mario tersebut.

Dukungan Multipihak

Penyelenggaraan workshop Jurnalis ini sukses terlaksana berkat kolaborasi dan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan, PT Astra Agro Lestari, serta sejumlah mitra strategis dari sektor swasta dan hulu migas, meliputi SKK Migas, EMP (Energi Mega Persada), APRIL Group, Musim Mas, dan Pertamina.

Melalui sinergi ini, PWI Pelalawan berkomitmen untuk terus melahirkan produk jurnalistik yang sehat, profesional, dan tetap menjunjung tinggi kode etik di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan.***

rmrbnews. Kampar, [03 September 2026]* – Sebagai bentuk kepedulian dan komitmen mensejahterakan pekerja, *Koptan Kampar Jaya Bersama (KJB)* selaku Mitra Kerja Sama Operasi *PT. Agrinas Palapa Nusantara* menyalurkan *Bantuan Beras Bulanan* kepada seluruh Staf dan Karyawan Kebun

Bantuan berupa *beras lebih kurang 2.5 ton perbulan* ini diserahkan secara simbolis oleh [ Ahmad yanis selaku pimpinan ] di [kampung pinang Kantor Kebun kjb] dan diterima langsung oleh perwakilan karyawan dari 3 wilayah kerja.

*[Nama Pimpinan KJB]* menyampaikan bahwa program ini merupakan arahan dari *AGRINAS* untuk memastikan keluarga besar pekerja kebun tetap sejahtera.

“AGRINAS HADIR bukan hanya untuk menjaga aset negara dan meningkatkan produksi. Tapi juga hadir untuk mensejahterakan pekerjanya. Beras ini bentuk terima kasih kami atas loyalitas Bapak/Ibu yang setiap hari menjaga kebun,”* ujar [Ahamd yanis yg sering panggilan panglima pimpinan KJB].

“Ini bukan seberapa besar nilainya. Tapi ini bukti bahwa KSO tidak melupakan orang-orang yang bekerja di lapangan. Kalau kebun maju, kita semua yang nikmat. Kalau kebun aman, keluarga kita yang tenang,” tambahnya.

Salah satu karyawan, [berkat dan lase], mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini.

“Alhamdulillah sangat membantu untuk kebutuhan dapur di rumah. Terima kasih KJB – KSO AGRINAS. Kami semakin semangat kerja dan menjaga kebun dengan baik,” ucapnya.

Program *Beras Bulanan* ini rencananya akan menjadi program rutin KJB – KSO AGRINAS setiap bulan. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan, program ini juga bertujuan untuk memperkuat kekompakan, loyalitas, dan semangat kerja seluruh tim di lapangan.

Hingga saat ini KJB – KSO AGRINAStan Kampar Jaya mengelola lahan eks Cv makmur jaya sentosa seluas seribu hektar di Kabupaten Kampar riau dengan fokus pada peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja lokal, dan sinergi dengan aparat serta pemerintah setempat.

AGRINAS HADIR – Menanam Harapan, Menuai Kesejahteraan.**

rmrbnews.com, PEKANBARU – Perkara pidana yang menjerat seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) bernama Herawati Harahap berakhir tanpa harus masuk ke ruang persidangan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru menghentikan penuntutan terhadap Herawati melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ).

Penghentian penuntutan ini dilakukan setelah Herawati dan pihak PT Surya Inti Sari Raya (SIR) mencapai kesepakatan perdamaian.

Perkara tersebut bermula dari pengambilan berondolan buah kelapa sawit milik perusahaan dengan berat mencapai 190 kilogram.

Penghentian penuntutan dilakukan bertepatan dengan momentum Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81.

Kepala Kejari Pekanbaru Marlambson Carel Williams melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Marulitua Johannes Sitanggang mengatakan, perkara Herawati telah memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor B-6261/L.4.10/Eoh.2/09/2026.

Surat ketetapan itu kemudian dimintakan penetapan kepada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

PN Pekanbaru selanjutnya menyatakan surat ketetapan penghentian penuntutan tersebut sah.

Pengadilan juga memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan penetapan kepada penuntut umum.

Dengan adanya penghentian penuntutan tersebut, Herawati tidak perlu menjalani persidangan.

Selama proses penyidikan hingga penuntutan, perempuan tersebut juga tidak pernah dilakukan penahanan.

Namun, Kejari Pekanbaru memberikan peringatan agar perkara serupa tidak kembali terjadi.

“Perkara ini tidak perlu dilanjutkan ke persidangan. Namun, saya tegaskan, mekanisme seperti ini hanya bisa sekali. Jangan sampai perbuatan ini terulang kembali,” tegas Marulitua, Rabu (2/9/2026).

Perkara tersebut bermula pada Rabu, 15 April 2026 sekitar pukul 09.30 WIB.

Saat itu, Herawati bersama suaminya, Irjab Siregar, dan anak-anak mereka dalam perjalanan pulang dari acara melayat keluarga di Perawang menuju Pekanbaru.

Mereka mengendarai mobil Nissan Livina warna hitam dengan nomor polisi BM 1513 LT.

Ketika melintas di Jalan Pemda, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Herawati turun dari mobil untuk menemani anak bungsunya buang air kecil.

Di lokasi tersebut, Herawati melihat sejumlah berondolan kelapa sawit berserakan di areal perkebunan PT SIR yang berada di tepi jalan.

Dari situlah muncul niat untuk mengambil berondolan tersebut.

Suaminya sempat melarang Herawati agar tidak mengambil buah sawit tersebut. Namun, larangan itu tidak diindahkan.

Herawati kemudian mengambil berondolan menggunakan tiga karung plastik bekas berukuran 50 kilogram yang berada di dalam mobil. Ia juga menggunakan sebuah ember putih yang berada di sekitar parit jalan.

Setelah tiga karung dan satu ember terisi, seluruh berondolan dimasukkan ke dalam mobil.

Aksi tersebut kemudian diketahui petugas keamanan PT SIR, Dodi Enda Ristianto, Rendi Hardi dan Muhammad Arif.

Herawati selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polsek Rumbai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, total berondolan sawit yang diambil mencapai 190 kilogram.

Pengambilan tersebut dilakukan tanpa izin dan mengakibatkan PT SIR mengalami kerugian sekitar Rp855.000.

Meski demikian, perkara tersebut tidak berlanjut ke meja hijau setelah Herawati dan pihak perusahaan sepakat berdamai.

Proses perdamaian menjadi dasar bagi Kejari Pekanbaru untuk menghentikan penuntutan melalui mekanisme restorative justice.

Keadilan restoratif sendiri mengedepankan penyelesaian perkara dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai perdamaian dan memulihkan keadaan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara ini, pihak PT SIR telah memaafkan perbuatan Herawati. Kesepakatan tersebut kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam proses penghentian penuntutan.

Herawati pun menyampaikan terima kasih kepada Kejari Pekanbaru, Kajari, Kasi Pidum serta jaksa yang telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme RJ.

Ia juga mengapresiasi pihak PT SIR yang telah memberikan maaf.

“Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kejari, Bapak Kajari, Kasi Pidum, dan jaksa yang telah mengabulkan permohonan restorative justice saya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak PT SIR yang telah bermurah hati memaafkan saya,” kata Herawati.

Herawati berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

“Insyaallah saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya,” pungkasnya.

Penghentian perkara Herawati melalui restorative justice menjadi contoh penyelesaian perkara yang mengedepankan perdamaian dan pemulihan.

Dengan terpenuhinya seluruh tahapan RJ, perkara pengambilan 190 kilogram berondolan sawit tersebut resmi dihentikan dan Herawati tidak perlu menghadapi persidangan.***

rmrbnews.com, PEKANBARU – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Riau menargetkan pembentukan dan perampungan struktur kepengurusan di 12 kabupaten dan kota se-Provinsi Riau, mulai dari tingkat DPD, DPC hingga ranting.

Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) DPW PSI Provinsi Riau, Jhon Romi Sinaga, mengatakan saat ini fokus utama DPW PSI adalah memperkuat organisasi hingga ke tingkat akar rumput melalui pembentukan ranting di seluruh wilayah Riau.

Menurut Romi, ranting merupakan ujung tombak perjuangan PSI karena menjadi garda terdepan dalam menyapa dan melayani masyarakat. Selain konsolidasi kepengurusan, DPW PSI Riau juga terus menggelar sosialisasi untuk menambah kader dan simpatisan di berbagai daerah.

“Target kami adalah seluruh 12 kabupaten dan kota di Riau memiliki struktur partai yang lengkap dan kuat hingga tingkat ranting. Dengan penguatan akar rumput, kami optimistis PSI Riau akan semakin besar dan siap meraih kemenangan pada pemilu mendatang,” ujar Jhon Romi Sinaga.**

PELALAWAN – Gerakan Subuh Berjamaah kembali dilaksanakan di Masjid An Nur Km 5, Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Rabu (2/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Pelalawan H. Husni Tamrin, S.H. bersama istri, Hj. Rohani Tamrin, serta rombongan. Kehadiran orang nomor dua di Kabupaten Pelalawan itu disambut hangat oleh pengurus masjid dan jamaah yang mengikuti salat Subuh berjamaah.

Dalam penyampaiannya, Husni Tamrin mengajak seluruh masyarakat untuk terus memakmurkan masjid, khususnya dengan membiasakan diri melaksanakan salat berjamaah dan menghidupkan kegiatan keagamaan.

Menurutnya, gerakan Subuh berjamaah bukan hanya sebagai sarana meningkatkan keimanan, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat.

“Mari kita terus makmurkan masjid. Jangan hanya ramai ketika ada kegiatan tertentu, tetapi jadikan masjid sebagai tempat kita mendekatkan diri kepada Allah, mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan,” ujar Husni Tamrin.

Ia juga memberikan perhatian khusus kepada generasi muda. Menurutnya, kehadiran anak-anak dalam salat Subuh berjamaah merupakan hal yang patut diapresiasi karena sejak dini mereka telah dibiasakan mencintai dan memakmurkan masjid.

“Anak-anak kita ini adalah generasi penerus. Kalau sejak kecil sudah kita biasakan datang ke masjid, insyaallah mereka akan tumbuh menjadi generasi yang dekat dengan agama dan memiliki akhlak yang baik,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Husni Tamrin juga memberikan bantuan sebesar Rp5 juta kepada Masjid An Nur untuk mendukung pembuatan kaligrafi sebagai bagian dari upaya memperindah dan mempercantik rumah ibadah tersebut.

Selain itu, Husni Tamrin bersama Hj. Rohani Tamrin turut menyerahkan sedekah Subuh berupa minyak goreng kepada seluruh jamaah yang hadir.

Suasana semakin hangat ketika anak-anak yang mengikuti salat Subuh berjamaah juga mendapatkan uang jajan langsung dari Wakil Bupati Pelalawan tersebut.

Pemberian tersebut menjadi bentuk apresiasi dan rasa syukur Husni Tamrin atas semangat anak-anak yang mau datang ke masjid dan mengikuti salat Subuh berjamaah.

Sementara itu, Pengurus Masjid An Nur Km 5 menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Wakil Bupati Pelalawan H. Husni Tamrin beserta Hj. Rohani Tamrin dan rombongan yang telah mengagendakan kegiatan Gerakan Subuh Berjamaah di Masjid An Nur.

Pengurus masjid juga menyampaikan terima kasih atas bantuan Rp5 juta untuk pembuatan kaligrafi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Pelalawan H. Husni Tamrin dan rombongan yang telah hadir dan mengagendakan kegiatan salat Subuh berjamaah di Masjid An Nur Km 5. Kami juga sangat berterima kasih atas bantuan Rp5 juta untuk pembuatan kaligrafi. Semoga bantuan dan kebaikan beliau menjadi amal jariyah. Amin, amin, amin,” ungkap pengurus masjid.

Kegiatan Subuh berjamaah tersebut berlangsung penuh keakraban. Selain menjadi momentum ibadah, kegiatan ini juga mempererat hubungan antara pemerintah daerah, pengurus masjid, serta masyarakat sekaligus memberikan motivasi kepada generasi muda untuk terus mencintai masjid.

Gerakan Subuh Berjamaah diharapkan dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan umat dan generasi penerus.**

Pelalawan () – Pasca Ribuan warga menggelar aksi demo di Wilayah konsesi PT Tabung Haji Indonesia Plantation (THIP) dan di kantor Bupati Pelalawan baru-baru ini. Bupati Pelalawan H. Zukri, SM.,MM, memanggil kedua belah pihak dan memimpin rapat tim Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Kabupaten Pelalawan membahas penyelesaian konflik agraria antara PT. THIP dengan masyarakat Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, di ruang rapat Kantor Bupati Pelalawan, pada Rabu, 2 September 2026.

Dalam rapat tersebut, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk menyelesaikan persoalan agraria secara objektif, adil dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati menyampaikan bahwa terdapat tuntutan masyarakat terkait lahan seluas sekitar 294 hektare yang diduga berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Selain itu, terdapat perbedaan data mengenai luasan lahan yang dikelola dengan luasan HGU yang tercatat.

“Kalau data di lapangan sekitar 8.100 hektare, sementara yang tercatat dalam HGU sekitar 5.100 hektare, tentu harus kita cek kembali. Ada selisih yang cukup besar dan ini harus dipastikan berdasarkan data resmi serta pengecekan di lapangan,” kata Bupati, menegaskan.

Untuk memastikan persoalan tersebut, Bupati meminta dilakukan sinkronisasi data dengan dokumen HGU yang dimiliki Kanwil BPN Provinsi Riau, dilanjutkan dengan pengecekan langsung di lapangan berdasarkan data resmi Kementerian ATR/BPN.

Bupati juga meminta kejelasan terkait kewajiban kemitraan atau plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, keberadaan perusahaan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaksanaan kewajiban tersebut perlu dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika setelah dilakukan penyesuaian data dan pengecekan di lapangan ditemukan adanya lahan di luar HGU, maka lahan tersebut harus diselesaikan untuk kepentingan masyarakat sesuai aturan yang berlaku,” terangnya.

Bupati Zukri juga menyatakan akan mengambil langkah tegas sesuai kewenangan pemerintah daerah apabila ditemukan persoalan terkait HGU maupun kewajiban kemitraan perusahaan.

Beliau berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi, keterbukaan data dan penyelesaian secara musyawarah sehingga persoalan yang telah berlangsung cukup lama tersebut tidak berlarut-larut serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun perusahaan.

“Pemerintah Kabupaten Pelalawan berkomitmen menyelesaikan persoalan ini dengan mengedepankan kepastian hukum, keadilan dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya, berharap.

Sementara itu, perwakilan manajemen PT. THIP Samsul didampingi Aidil Fitri, saat dikonfirmasi rapat audiensi tersebut mengaku belum pernah merealisasikan tuntutan 20 persen kewajiban perusahaan terhadap warga setempat.

“Belum ada pak,” culas Samsul, singkat ketika ditanya tim GTRA Pelalawan.

Acara audiensi berlansung alot dan konsif, turut hadir saat, itu Asisten I Setda Pelalawan, Wakapolres Pelalawan, Pabung Kodim 0313/KPR, perwakilan Kejaksaan Negeri Pelalawan, manajemen PT THIP, Camat Teluk Meranti, Kepala Desa Pulau Muda, Kepala Dinas Perkebunan, perwakilan Kanwil BPN Provinsi Riau, Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, Aliansi Masyarakat serta pihak terkait lainnya.***