Ibadah Bersama Jemaat Kariu, Gubernur Maluku Tegaskan Negara Hadir dan Siap Tuntaskan Pembangunan Rumah Warga
Ambon,LensoMerah.com – Ibadah Minggu di Gereja Eben-Haezer Jemaat Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku, Minggu (18/1/2026), berlangsung dalam suasana haru dan penuh makna. Di tengah jemaat yang beribadah, hadir Hendrik Lewerissa bersama istri, Maya Baby Lewerissa selaku Ketua TP-PKK Provinsi Maluku. Kehadiran orang nomor satu di Maluku tersebut menjadi simbol kuat bahwa negara tidak meninggalkan masyarakat Kariu.
Gubernur hadir bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku. Bagi warga Kariu, kehadiran tersebut bukan sekadar agenda protokoler, melainkan bentuk kepedulian nyata di tengah luka panjang akibat konflik sosial beberapa tahun lalu yang hingga kini masih menyisakan persoalan mendasar, terutama belum tuntasnya pembangunan rumah warga.
Dalam sambutannya di hadapan jemaat, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan pesan dengan nada personal dan penuh empati. Ia menegaskan bahwa kedatangannya ke Kariu merupakan wujud komitmen moral dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah sekaligus sebagai saudara seiman.
“Kerinduan beta untuk kembali beribadah bersama jemaat Kariu akhirnya dijawab Tuhan hari ini. Beta datang bukan hanya sebagai Gubernur, tetapi sebagai saudara seiman,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat Kariu merasa ditinggalkan oleh negara. Menurutnya, kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan, terutama oleh masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan.
“Beta mau basudara semua merasa bahwa negara ini hadir, pemerintah ada, dan katong ada bersama-sama di Kariu,” tegasnya.
Usai ibadah, Gubernur bersama rombongan meninjau langsung tenda-tenda pengungsian warga. Di lokasi tersebut, realitas pahit masih terlihat jelas. Dari total kebutuhan pembangunan rumah pascakonflik, baru sekitar 50 unit yang rampung, sementara 207 unit rumah warga lainnya belum dibangun dan masyarakat masih bertahan dalam kondisi tidak layak.
Menanggapi hal itu, Gubernur menjelaskan bahwa secara regulasi, rehabilitasi dan pembangunan rumah pascakonflik merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Namun, ia menegaskan bahwa penderitaan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Kalau masyarakat sudah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan dan pemerintah diam saja, itu tidak mungkin. Pemerintahan yang baik harus berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat,” katanya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk mengambil langkah konkret. Pada tahun 2026, Pemprov Maluku akan merencanakan pembangunan kembali rumah-rumah warga Kariu yang belum selesai, sembari tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kita akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Kalau ada program lanjutan, kita dukung. Tapi kalau tidak, pemerintah provinsi akan mengambil alih tanggung jawab itu,” tegas Lewerissa.
Dalam dialog dengan warga, Gubernur juga mendengar langsung keluhan masyarakat yang masih tinggal di tenda pengungsian. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh terus dibiarkan dan harus segera diakhiri dengan solusi nyata.
Saat ini, Pemprov Maluku menjalankan program Manggrebe Biking Bae Rumah yang sejak 2025 telah membangun 204 unit rumah dan direncanakan berlanjut pada 2027. Melihat kondisi Kariu, Gubernur membuka peluang wilayah tersebut masuk dalam skema program tersebut, setelah ada kejelasan pembagian tanggung jawab dengan pemerintah pusat.
Di akhir kunjungan, Gubernur mengajak masyarakat Kariu untuk bergandengan tangan dengan pemerintah. Ia menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan gotong royong agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
“Kalau pemerintah datang membangun, beta mohon dukungan masyarakat. Sorong bahu, masohi bersama. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri,” pungkasnya.(LM01)
