Wali Kota Ambon Tegaskan Akuntabilitas Anggaran, Berantas Parkir Liar, dan Tolak Pungli serta Calo PPPK
Ambon,LensoMerah.com– Wali Kota Bodewin M. Wattimena menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berpihak kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Pagi Pemerintah Kota Ambon yang dirangkaikan dengan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 kepada perwakilan OPD serta penyerahan bantuan UMKM, Senin (19/1/2025), di Lapangan Apel Halaman Parkir Belakang Balai Kota Ambon.
Dalam arahannya, Wali Kota menyoroti kesiapan seluruh OPD dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Tahun 2025.
Ia mengingatkan bahwa penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) seharusnya telah rampung paling lambat 10 Januari 2026. Namun hingga akhir Desember 2025, masih terdapat OPD yang belum menuntaskan kewajiban tersebut.
“Mulai tanggal 26 Januari 2026, BPK akan melakukan pemeriksaan. Saya minta seluruh pimpinan OPD segera menyelesaikan SPJ. Saat BPK masuk, saya tidak ingin mendengar ada data yang diminta tetapi tidak diberikan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa capaian kinerja Pemkot Ambon yang telah meningkat dari opini disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) harus dijaga dan ditingkatkan.
Pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2025 akan menjadi penentu apakah Pemkot Ambon mampu meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau justru mengalami penurunan.
“Perbaikan kota ini dimulai dari internal kita, dari pelayanan publik hingga pengelolaan keuangan. Ini soal keseriusan dan integritas,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyerahkan DPA Tahun Anggaran 2026 kepada OPD sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
Ia mendorong agar seluruh OPD segera mempersiapkan pelaksanaan program secara lebih awal, termasuk percepatan proses pengadaan barang dan jasa.
Meski postur APBD masih memuat komponen pinjaman daerah yang menyesuaikan transfer pusat, Wali Kota menegaskan seluruh perhitungan telah dilakukan sehingga program prioritas tetap dapat berjalan sesuai rencana.
Dalam rangka memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, Pemkot Ambon menyerahkan bantuan kepada pelaku UMKM berupa 80 unit booth kontainer dan 200 unit etalase.
Wali Kota secara khusus meminta agar etalase segera disalurkan kepada pelaku UMKM korban kebakaran di kawasan Hulaliu, serta memastikan penyaluran bantuan lainnya dilakukan melalui proses verifikasi yang ketat.
“Bantuan ini bukan sekadar dibagi, tetapi harus benar-benar mendorong UMKM untuk berkembang. Kita juga harus menata lokasi usaha, termasuk dampak parkir dan ketertiban lingkungan,” katanya.
Wali Kota menyoroti persoalan parkir liar yang dinilai semakin meresahkan masyarakat, khususnya di kawasan pusat kota dan pasar. Ia menegaskan perlunya tindakan tegas dari Dinas Perhubungan serta pembentukan tim terpadu lintas OPD untuk melakukan penertiban.
“Kita sendiri jangan membuka peluang parkir liar. Kalau sudah jelas bukan tempat parkir, jangan parkir di situ. Saya minta ini ditertibkan secara serius,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan pemanfaatan media sosial OPD sebagai sarana memantau keluhan masyarakat secara real time, sehingga pemerintah hadir sebagai institusi yang responsif terhadap persoalan warga.
Di akhir arahannya, Wali Kota memberikan peringatan keras terkait praktik pungutan liar, termasuk di lingkungan sekolah. Ia meminta agar kebijakan di sekolah tidak membebani orang tua siswa, serta mengedepankan prinsip keadilan dan musyawarah.
Selain itu, Wali Kota secara tegas membantah adanya “jatah” atau pungutan dalam proses pengangkatan PPPK paruh waktu. Ia meminta masyarakat tidak percaya kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya dan menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.
“Tidak ada jatah-jatah PPPK paruh waktu. Kalau ada yang membawa-bawa nama saya dan meminta uang, laporkan ke polisi. Itu penipuan,” tegasnya.
Wali Kota menutup sambutannya dengan mengajak seluruh jajaran Pemkot Ambon untuk bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, berinovasi, serta merespons cepat setiap persoalan masyarakat.
“Pemerintahan yang diinginkan masyarakat hari ini adalah pemerintahan yang hadir, responsif, dan berani bertindak,” pungkasnya.(LM01)
