Sahrul Aidi Dorong DPR Ri Segera Bahas RUU AI, Mulai Mengubah Wajah Jurnalistik

rmbnews.com RIAU – Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mulai membawa perubahan besar dalam dunia media dan jurnalistik. Di tengah perkembangan tersebut, regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi profesi jurnalis dinilai semakin penting.

Hal itu menjadi perhatian Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ustaz Sahrul Aidi Ma’azat. Ia mendorong agar pemahaman insan pers terhadap regulasi digital, media, penyiaran, hingga AI terus diperkuat.

Pernyataan itu disampaikan Sahrul Aidi saat membuka kegiatan webinar yang ditujukan bagi para jurnalis, khususnya insan pers di Riau.

Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut jurnalis tidak hanya meningkatkan kemampuan dalam memproduksi informasi, tetapi juga memahami aturan yang mengiringi perkembangan teknologi tersebut.

“Perlu tentunya pemahaman tentang undang-undang pers yang sedang berjalan terkait teknologi dan media, baik undang-undang yang sudah disahkan maupun undang-undang yang dibutuhkan untuk penguatan, terutama tentang AI yang hubungannya dengan jurnalistik,” kata Sahrul Aidi.

Sahrul Aidi menilai AI bukan lagi sekadar perkembangan teknologi, melainkan isu yang telah menjadi perhatian dunia dan memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai sektor, termasuk media, penyiaran dan jurnalistik.

Ia menyebut isu AI juga telah dibahas dalam berbagai forum internasional, termasuk Inter-Parliamentary Union (IPU).

Karena itu, melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, pihaknya mendorong agar pembahasan mengenai regulasi AI mendapat perhatian lebih serius di DPR RI.

“Kami merekomendasikan agar undang-undang AI ini dibahas, dijadikan, dibuatkan RUU-nya di DPR RI. Kami sudah surati pimpinan, mudah-mudahan secepatnya,” ujarnya.

Menurut Sahrul Aidi, pembentukan regulasi AI juga membutuhkan masukan dari berbagai pihak, termasuk para jurnalis yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan perkembangan teknologi informasi.

Ia meminta insan pers tidak hanya menjadi objek dari perubahan teknologi, tetapi ikut memberikan masukan terhadap arah regulasi yang akan dibentuk.

“Minta masukan kepada teman-teman jurnalis,” katanya.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan AI, Sahrul Aidi menegaskan pentingnya menjaga posisi pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Menurutnya, kemajuan teknologi harus tetap berjalan beriringan dengan profesionalisme dan tanggung jawab jurnalistik.

“Mudah-mudahan profesi jurnalis tetap bisa menjadi profesi yang betul-betul menjadi pilar demokrasi. Salah satu pilar demokrasi itu adalah media, tentunya dalam hal ini adalah para jurnalis,” tegasnya.

Ia berharap webinar tersebut tidak berhenti sebagai forum penyampaian materi semata. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi jurnalis untuk memperbarui pengetahuan sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dari sisi regulasi.

“Inilah jalan yang bisa diberikan untuk sarana meng-upgrade dan juga menampung aspirasi, meng-upgrade pengetahuan dan menampung aspirasi para jurnalis,” pungkas Sahrul Aidi.

Dengan semakin luasnya penggunaan AI dalam produksi dan distribusi informasi, pembahasan mengenai batas, tanggung jawab, serta perlindungan hukum dalam pemanfaatan teknologi tersebut menjadi salah satu isu yang semakin relevan bagi masa depan dunia jurnalistik.**

Pendaftaran LKTJ PWI Rohul 2026 Tinggal Menghitung Hari, Angkat Tema Jejak CSR Perusahaan Dalam Membangun Negeri

RMRBNEWS.COM,ROKAN HULU — Pendaftaran Lomba Karya Tulis Jurnalistik (LKTJ) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Tahun 2026 tinggal menghitung hari. Pendaftaran peserta akan ditutup pada 20 September 2026, sebelum dilanjutkan dengan tahapan pengiriman karya mulai 20 September hingga 8 Oktober 2026.

LKTJ PWI Rohul 2026 digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Rokan Hulu ke-27. Kegiatan ini mengusung tema “Jejak CSR Perusahaan Dalam Membangun Negeri”.

Ketua PWI Rohul, Amin Syukri, S.Kom, mengatakan pelaksanaan LKTJ menjadi salah satu bentuk partisipasi PWI dalam memeriahkan HUT Rohul ke-27 sekaligus mendorong lahirnya karya jurnalistik yang mengangkat berbagai kontribusi perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan daerah.

“Lomba ini kita laksanakan dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Rokan Hulu ke-27. Tema yang kita angkat adalah Jejak CSR Perusahaan Dalam Membangun Negeri,” ujar Amin Syukri.

Ia menjelaskan, LKTJ PWI Rohul 2026 terbagi dalam dua kategori peserta. Kategori pertama diperuntukkan bagi siswa dan mahasiswa, sedangkan kategori kedua terbuka bagi wartawan dan masyarakat umum.

Sementara itu, Ketua Pelaksana LKTJ PWI Rohul 2026, Achiruddin,S.Psi mengajak seluruh calon peserta untuk segera mempersiapkan karya terbaiknya. Menurutnya, masih terdapat kesempatan bagi peserta untuk mendaftarkan diri sebelum batas akhir pendaftaran.

“Pendaftaran tinggal beberapa hari lagi. Kami mengajak siswa, mahasiswa, wartawan dan masyarakat umum yang memiliki ketertarikan dalam dunia jurnalistik untuk segera mendaftarkan diri dan mempersiapkan karya terbaiknya,” kata Achir.

Ia menambahkan, tema yang diangkat dalam LKTJ tahun ini diharapkan dapat mendorong peserta menggali berbagai cerita, fakta dan kontribusi program CSR perusahaan yang telah memberikan dampak bagi masyarakat maupun pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.

“Kami berharap melalui lomba ini akan lahir karya-karya jurnalistik yang berkualitas, sekaligus memberikan gambaran kepada masyarakat tentang berbagai kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.

Menurut Achiruddin, LKTJ tersebut bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang bagi peserta untuk menyampaikan informasi dan gagasan melalui karya jurnalistik yang menarik, faktual dan memiliki nilai edukasi bagi masyarakat.

Ketua PWI Rohul, Amin Syukri, kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari kemeriahan HUT Kabupaten Rokan Hulu ke-27.

“Kami mengajak siswa, mahasiswa, insan pers dan masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam LKTJ ini. Selain menjadi wadah untuk menuangkan karya dan gagasan, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya kita bersama memeriahkan HUT Rokan Hulu ke-27,” ujarnya.

Pendaftaran peserta dijadwalkan hingga 20 September 2026, sementara pengiriman karya berlangsung mulai 20 September hingga 8 Oktober 2026.

PWI Rohul berharap LKTJ tahun 2026 mendapat antusiasme luas dari masyarakat dan mampu melahirkan karya-karya jurnalistik yang berkualitas dalam mengangkat “Jejak CSR Perusahaan Dalam Membangun Negeri”.***(rls)

Polsek Tandun Tanam Jagung Kuartal III, Perkuat Swasembada Pangan

RMRBNEWS.COM,ROKAN HULU – Upaya memperkuat ketahanan pangan terus digalakkan di Kabupaten Rokan Hulu. Salah satunya melalui penanaman jagung Kuartal III Tahun 2026 yang dilaksanakan Polsek Tandun bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, penyuluh pertanian dan masyarakat.

Kegiatan penanaman berlangsung di Dusun Langgak Rambahan II, RT 008/RW 004, Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Senin (14/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, lahan mineral seluas sekitar 1 hektare atau 10.000 meter persegi dimanfaatkan untuk budidaya jagung pipil. Penanaman juga didukung penggunaan pupuk organik sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan produktivitas lahan.

Kapolsek Tandun AKP P. Simatupang, S.H., hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Turut hadir Camat Tandun Feriadi, S.IP., M.Si., Pj Kepala Desa Koto Tandun Aly Yusuf, S.Sos., M.IP., penyuluh pertanian, pendamping desa, perangkat desa serta masyarakat.

Kehadiran jajaran Polsek Tandun dalam kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan kepolisian terhadap program ketahanan pangan nasional. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar lahan produktif di tingkat desa dapat dikelola secara maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jagung menjadi salah satu komoditas yang dikembangkan karena selain mendukung ketersediaan pangan, hasil produksinya juga diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

AKP P. Simatupang menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh proses penanaman. Perawatan dan pengawasan tanaman hingga masa panen juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

“Penanaman ini baru langkah awal. Yang lebih penting adalah memastikan tanaman tumbuh optimal hingga panen, sehingga lahan produktif yang dikelola masyarakat benar-benar menghasilkan,” ujar AKP P. Simatupang.

Ia berharap pengelolaan lahan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjadi salah satu upaya mendukung pencapaian target swasembada pangan nasional Tahun 2026.

Polsek Tandun bersama unsur pemerintah dan pertanian juga akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan tanaman serta mendorong pengelolaannya hingga memasuki masa panen.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 10.30 WIB tersebut berlangsung aman, lancar dan kondusif.***(rls)

Rp.6,14 Miliar untuk Internet SPBE Bengkalis: Siapa Penyedianya dan ke Mana Layanan Mengalir ?

BENGKALIS — Anggaran penyediaan akses internet untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bengkalis mencapai Rp.6.142.192.135 pada tahun anggaran 2025.

Angka tersebut tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis melalui subkegiatan “Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE.” Lokasi kegiatan bahkan dicantumkan mencakup Kabupaten Bengkalis, seluruh kecamatan serta seluruh kelurahan/desa.

Nilainya bukan angka kecil.Dalam DPA yang sama, total Program Pengelolaan Aplikasi Informatika tercatat Rp.7.477.977.135. Dengan demikian, anggaran akses internet tersebut mencapai sekitar 82,1 persen dari keseluruhan program.

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar berapa uang yang dianggarkan.

Apa yang dibeli dengan uang sebesar itu?

Dari DPA yang diperiksa, belum terlihat rincian mengenai jumlah titik layanan internet, kapasitas bandwidth setiap titik, harga per titik, maupun nama penyedia layanan.

Padahal, LAKIP Diskominfotik Bengkalis menyebut salah satu upaya dalam meningkatkan penyelenggaraan SPBE adalah meningkatkan konektivitas jaringan internet terintegrasi ke seluruh perangkat daerah, kecamatan dan unit pelayanan teknis bersifat khusus.

Artinya, ada klaim mengenai cakupan layanan yang luas.

Namun, publik membutuhkan angka yang lebih konkret.

Berapa sebenarnya titik internet yang dilayani?

Jika misalnya layanan diberikan kepada puluhan atau ratusan titik, berapa biaya per titik setiap bulan? Berapa bandwidth yang diterima masing-masing kantor? Apakah seluruh titik aktif sepanjang tahun?

Pertanyaan lain menyentuh kualitas.

Apakah kontrak menetapkan Service Level Agreement (SLA)? Berapa uptime yang wajib diberikan penyedia? Bagaimana pemerintah mencatat gangguan? Apakah ada pemotongan pembayaran atau denda jika layanan tidak memenuhi standar?

Sebab, pembayaran layanan internet seharusnya tidak hanya dilihat dari tersedianya kontrak. Harus dapat diuji apakah layanan yang dibayar benar-benar tersedia dan sesuai spesifikasi.

Menariknya, dalam LAKIP 2025, Diskominfotik mencatat Indeks SPBE Bengkalis mencapai 3,01, melampaui target 2,88 atau 104,51 persen.

Tetapi angka indeks tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa belanja internet Rp.6,14 miliar telah efektif.

Indeks SPBE merupakan indikator yang lebih luas. Karena itu, hubungan antara peningkatan indeks dengan belanja internet harus dibuktikan melalui output yang terukur: jumlah titik, kapasitas, uptime, kualitas layanan dan tingkat pemanfaatannya.

LAKIP juga mencatat anggaran yang dikaitkan dengan sasaran SPBE sebesar Rp.10,143 miliar, dengan realisasi Rp.9,462 miliar atau 93,28 persen.

Di sinilah pertanggungjawaban anggaran menjadi penting.

Siapa penyedia internet Rp.6,14 miliar tersebut?

Berapa nilai kontraknya?

Berapa titik yang dilayani?

Berapa bandwidth setiap titik?

Dan apakah pemerintah pernah memberikan sanksi atau denda karena layanan tidak memenuhi SLA?

Semua pertanyaan itu belum dapat dijawab hanya dari DPA dan LAKIP.

Karena itu, dokumen berikutnya yang perlu dibuka adalah RUP/SIRUP, dokumen pengadaan, HPS, kontrak, spesifikasi teknis, daftar titik layanan, laporan monitoring, BAST, invoice hingga bukti pembayaran.

Tidak ada dasar untuk menyimpulkan telah terjadi penyimpangan hanya dari besarnya anggaran.

Namun, semakin besar uang publik yang dibelanjakan, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan setiap rupiah dapat ditelusuri hingga menjadi layanan yang benar-benar diterima pemerintah dan masyarakat.

Kini bola berada di tangan Diskominfotik Bengkalis:

Rp,.6,14 miliar itu sebenarnya membeli berapa banyak internet?

Dukungan Lintas Suku Menguat, Yasrijon Siap Kembali Bertarung di Pilkades Puo Raya

RMRBNEWS.COM,ROKAN HULU – Suasana politik desa mulai menghangat menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Sejumlah tokoh dan masyarakat dari berbagai latar belakang suku disebut mulai menyatakan dukungan terhadap Yasrijon untuk kembali maju sebagai calon kepala desa periode 2027–2035.

Dukungan tersebut terlihat melalui poster yang beredar di tengah masyarakat. Dalam poster itu, warga dari sejumlah kelompok suku menyampaikan pesan persatuan dengan mengusung slogan “Sepakat dan Kompak Bersatu”.

Dukungan tersebut disebut menjadi salah satu dorongan bagi Yasrijon untuk memantapkan langkah menghadapi kontestasi Pilkades Puo Raya.

Usung Persatuan Lintas Suku

Puo Raya merupakan desa dengan masyarakat yang berasal dari beragam latar belakang. Karena itu, isu persatuan dan kebersamaan menjadi salah satu perhatian dalam dinamika menjelang pemilihan kepala desa.

Poster dukungan yang beredar menampilkan representasi masyarakat dari Suku Batak, Nias, Jawa dan Melayu. Pesan yang disampaikan menekankan pentingnya menjaga kekompakan masyarakat dalam menentukan pemimpin desa untuk periode mendatang.

Dukungan lintas kelompok tersebut juga menunjukkan bahwa dinamika Pilkades Puo Raya mulai mendapat perhatian masyarakat jauh sebelum tahapan pemilihan berlangsung.

 

Tekankan Keberlanjutan Program

Jika kembali dipercaya memimpin, Yasrijon diharapkan dapat melanjutkan sejumlah program yang telah berjalan sekaligus melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat.

Bagi Yasrijon, keinginan untuk kembali maju disebut bukan semata-mata berkaitan dengan jabatan, tetapi juga bagian dari upaya melanjutkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat Desa Puo Raya.

“Pengabdian kepada masyarakat harus dibuktikan dengan kerja nyata, bukan hanya janji saat menjelang pemilihan,” ujarnya.

Warga Tetap Jadi Penentu

Meski dukungan mulai bermunculan, proses Pilkades tetap menjadi ruang bagi seluruh masyarakat untuk menentukan pilihannya secara demokratis.

Warga nantinya akan menilai setiap calon berdasarkan rekam jejak, program kerja, integritas serta kemampuan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dengan demikian, dukungan yang muncul saat ini belum menjadi penentu hasil akhir Pilkades. Keputusan tetap berada di tangan masyarakat melalui mekanisme pemilihan yang akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinamika politik desa pun diperkirakan masih akan berkembang seiring semakin dekatnya tahapan Pilkades Puo Raya. ***

Harumkan Nama Riau, Junior Runbike Pekanbaru Raih Juara di Ajang Internasional Batam Runbike Competition

RMRBNEWS.COM – Tim Junior Runbike (JR) Pekanbaru berhasil merebut juara pada event Batam Runbike Competition Vol 02-2026, di Nagoya Hill Mall Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Event bergengsi yang dikhususkan untuk anak usia dini itu diikuti oleh peserta dari Indonesia dan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura.

Coach JR Pekanbaru, Ahmad Vhilly, menyebutkan tim asuhannya itu berhasil merebut juara di event Batam Runbike Competition Vol 02-2026 yang digelar sekitar dua pekan lalu.

”Alhamdulillah, anak-anak asuh kita berhasil merebut juara,” ucap suami Endah Fela, yang berdomisili di Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru itu didampingi Coach JR Pekanbaru lainya, Ilham Fauzan pada Rabu (26/8).

Ia menjelaskan nama-nama anak-anak asuhnya yang tergabung dari tim JR Pekanbaru yang meraih kemenangan itu, masing-masingnya Pemenang Day 1 yakni

Alesha Farzana Kheirena 2021 Girl (3 Rd Elite), Gevino Arkana Nasution 2021 Boys (3 Rd Novice), Marvin Adriansyah 2021 Boys (4 Th Novice), Danesh Akshandharu 2020 Boys (7 Th Novice), Ruya Almecca Humairah 2023 Mix (3 Rd Novice), dan

Gavin Reva Abercio 2022 boys (8 Th Novice).

Kemudian, Pemenang Day 2, masing-masingnya, Razzan Elhazzmi U 3,6 – 4,0 Mix (6 Th Elite), Mayo Adriansyah U 2,6 – 3,6 Mix (2 St Novice), ?Ruya Almecca Humairah U 2,6 – 3,6 Mix (4 Th Elite), Gevino Arkana Nasution U 5,0 – 5,6 Mix (3 Rd Novice), Alesha Farzana Kheirena U 5,0 – 5,6 Mix (5 Th Elite), dan Dannesh Akshandharu U 5,6 – 6,0 Mix (4 Th novice).

Ahmad Vhilly mengatakan kemenangan yang diraih anak-anak asuhnya itu menjadi motivasi untuk lebih giat lagi berlatih. Tentunya, dengan harus mengerti dari karakter anak-anak asuhnya yang tergabung dalam JR Pekanbaru.

”Ini menjadi motivasi bagi tim JR Pekanbaru untuk terus memberikan penampilan yang terbaik saat bertanding. Karena tim ini tidak sekadar membawa nama baik tim dan keluarga, tapi juga dapat mengharumkan nama daerah dan bangsa,” pungkas pembalap senior yang telah banyak meraih juara dan mengharumkan nama daerah itu.(*)

73 Hari Ditanam, Polsek Tandun Cek Perkembangan Jagung Dukung Ketahanan Pangan

RMRBNEWS.COM,ROKAN HULU — Kepolisian Sektor (Polsek) Tandun terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Ketahanan Pangan Nasional melalui pendampingan dan pemantauan tanaman jagung pipil milik masyarakat di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu.

Pemantauan dilakukan pada Jumat (28/8/2026) dengan menyambangi lahan jagung seluas 0,5 hektare yang berada di RT 001/RW 001, Dusun I Padang Gajah.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Tandun AKP P. Simatupang, S.H., bersama Kepala Desa Tandun Barat Andestanta, Kanit Binmas Aipda S. Rambe, serta Bhabinkamtibmas Desa Tandun Barat Bripka Ardo Tua Sitompul.

Tanaman jagung yang ditanam pada 15 Juni 2026 tersebut kini telah berusia sekitar 73 hari. Hasil pemantauan menunjukkan pertumbuhan tanaman cukup baik dengan tinggi rata-rata berkisar 120 hingga 170 sentimeter.

Namun, petani masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, terutama rendahnya curah hujan yang berdampak terhadap ketersediaan air. Selain itu, ditemukan pula serangan hama ulat daun yang perlu segera diantisipasi agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman menjelang masa panen.

Kapolsek Tandun AKP P. Simatupang, S.H. mengatakan, pemantauan secara berkala merupakan bagian dari upaya Polri memastikan program ketahanan pangan dapat berjalan secara berkelanjutan hingga menghasilkan panen.

“Pendampingan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam mendukung ketahanan pangan. Kami akan terus memantau perkembangan tanaman dan mendorong pengelola mengantisipasi berbagai kendala, sehingga jagung dapat tumbuh optimal hingga masa panen dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, koordinasi antara kepolisian, pemerintah desa dan pengelola lahan menjadi penting untuk menangani berbagai persoalan yang muncul selama proses budidaya.

Polsek Tandun juga memastikan kegiatan pemantauan dan pendampingan akan terus dilakukan secara berkesinambungan, sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong produktivitas pertanian masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Polsek Tandun bersama Pemerintah Desa Tandun Barat berkomitmen menjaga keberlanjutan program tersebut hingga memasuki masa panen.

LAKIP Dinas Koperasi Bengkalis 2025: Target Terlampaui, Anggaran Rendah Terserap, Laporan Malah Bertolak Belakang

BENGKALIS – Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 milik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkalis memunculkan sejumlah pertanyaan terkait konsistensi data, efektivitas penggunaan anggaran, hingga tindak lanjut temuan audit.

Hasil penelaahan terhadap dokumen resmi tersebut menunjukkan adanya kontradiksi mencolok antara Ringkasan Eksekutif dan bagian Penutup laporan.

Pada Ringkasan Eksekutif disebutkan bahwa secara keseluruhan sasaran kinerja tahun 2025 telah tercapai. Bahkan indikator koperasi aktif disebut melampaui target yang ditetapkan. Namun pada bagian Penutup, laporan justru menyatakan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2025 tidak tercapai karena keterbatasan anggaran.

Perbedaan kesimpulan dalam satu dokumen resmi pemerintah ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas evaluasi kinerja yang disampaikan kepada publik.

Di sisi lain, Dinas Koperasi mencatat capaian yang cukup tinggi pada indikator koperasi aktif. Dari target 34 persen, realisasi mencapai 47,91 persen atau setara 140 persen capaian kinerja. Sementara program pembinaan UMKM juga melampaui target dengan realisasi 294 pelaku usaha dari target 286 pelaku usaha.

Namun capaian tersebut berbanding terbalik dengan realisasi anggaran. Program pengembangan UMKM hanya mampu menyerap Rp136,96 juta dari pagu Rp354,68 juta atau sekitar 38,62 persen. Ironisnya, dalam analisis efisiensi, program tersebut justru dinyatakan “tidak efisien”.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai metode pengukuran kinerja yang digunakan. Sebab secara umum, pencapaian target yang tinggi dengan penggunaan anggaran lebih rendah biasanya dianggap sebagai indikator efisiensi.

Tidak hanya itu, laporan juga mengakui masih tingginya jumlah koperasi tidak aktif di Kabupaten Bengkalis. Sayangnya, dokumen tersebut tidak merinci berapa jumlah koperasi aktif, tidak aktif, maupun koperasi yang dibubarkan sepanjang tahun 2025.

Persoalan lain muncul pada aspek pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dinas mengakui sebagian besar temuan masih belum ditindaklanjuti. Bahkan dalam laporan disebutkan adanya kendala berupa dokumen yang sulit ditemukan atau sudah hilang.

Pengakuan tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan.

Dari sisi anggaran, Dinas Koperasi dan UKM Bengkalis memperoleh pagu sebesar Rp11,28 miliar pada tahun 2025. Namun hingga akhir tahun, realisasi anggaran tercatat hanya Rp9,47 miliar atau 83,94 persen. Dengan demikian masih terdapat sekitar Rp1,81 miliar anggaran yang tidak terserap.

Hingga berita ini disusun, sejumlah pertanyaan masih memerlukan penjelasan resmi dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis, terutama terkait inkonsistensi isi laporan, rendahnya serapan anggaran program UMKM, serta tindak lanjut temuan audit yang disebut masih bermasalah.

Untuk menjaga asas keberimbangan, media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis terkait seluruh temuan dan analisis yang disampaikan dalam pemberitaan ini.

Patroli Malam Gencar Tim Raga Polres Kampar Kawal Keamanan Bangkinang, Antisipasi Balap Liar & Kenakalan Remaja

Rmrbnews.com KAMPAR – Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga optimal di tengah kota, Polres Kampar mengerahkan kekuatan andalan melalui kegiatan Patroli Tim Raga. Giat pengamanan dan pengecekan rutin dilaksanakan pada Selasa malam, 18 Agustus 2026, mulai pukul 22.00 WIB hingga selesai, menyisir titik-titik rawan dan keramaian di wilayah hukum Bangkinang Kota.

Pasukan dipimpin langsung oleh perwira berpengalaman, Iptu Irwan Fadilla, S.H., didampingi oleh 9 personel Polri yang sigap dan siap siaga. Sasaran patroli menyasar titik strategis dan keramaian warga, meliputi pusat keramaian masyarakat Bangkinang Kota, sepanjang Jalan M. Yamin, Jalan A. Yani, Jalan Lingkar Kantor Bupati Kampar, hingga wilayah SPBU utama di Bangkinang.

Patroli ini bukan sekadar berkeliling, melainkan berorientasi pada pencegahan dini dan respons cepat. Tim Raga bertugas memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat secara langsung, sekaligus menjadi garda terdepan dalam merespons setiap laporan atau pengaduan warga yang disampaikan di lokasi. Fokus utama kegiatan adalah mengantisipasi sekaligus menangani dugaan aksi balap liar, peredaran senjata tajam/api, praktik premanisme, serta potensi tindak pidana lain yang dapat mengganggu kenyamanan warga.

Selain berpatroli di jalan raya, tim juga turun langsung berinteraksi dengan warga. Personel mendatangi kelompok pemuda dan warga yang berada di sepanjang Jalan A. Yani, area Lapangan Pelajar, serta Lapangan Merdeka. Di sana, petugas memberikan himbauan persuasif agar tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan maupun mengganggu ketenangan orang lain. Pengecekan ketat juga dilakukan terhadap barang bawaan dan kendaraan warga yang berada di lokasi tersebut, guna memastikan bebas dari gangguan geng motor, balap liar, premanisme, hingga tindakan anarkis.

Hasil dari kegiatan patroli yang menyeluruh dan intensif ini sangat positif. Selama operasi berlangsung, tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan, tidak ada tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban umum yang tertangkap tangan. Situasi wilayah Bangkinang Kota terpantau dalam keadaan aman, terkendali, dan kondusif sepenuhnya. Arus lalu lintas pun berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang, ditempat terpisah menyampaikan bahwa Kehadiran Tim Raga di jalanan malam ini adalah bukti nyata komitmen Polres Kampar untuk hadir dekat dengan masyarakat dan memberikan rasa aman yang nyata. Kami tidak hanya menunggu di kantor, tapi turun langsung menyisir titik rawan demi mencegah kejahatan sejak dini. Fokus kami tegas: bersihkan wilayah dari balap liar, premanisme, dan gangguan ketertiban yang meresahkan. Kami juga mengedepankan pendekatan humanis, mengingatkan generasi muda agar berkarya dengan cara yang baik dan taat aturan. Alhamdulillah hasilnya aman, namun kami tidak akan lengah. Patroli semacam ini akan terus digencarkan agar warga Kampar bisa beraktivitas dan beristirahat dengan tenang tanpa rasa takut,” tegas Kapolres Kampar.

Kegiatan ini ditutup dalam suasana aman dan tertib, memperkuat sinyal bahwa keamanan wilayah menjadi prioritas utama institusi kepolisian.**

PLN dan Pemprov Riau Perkuat Sinergi Percepatan Program Listrik Desa

RMRBnews.com Pekanbaru, 12 Agustus 2026 — PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau memperkuat sinergi dalam mendukung percepatan Program Listrik Desa (Lisdes) di Provinsi Riau.

Pertemuan antara Manajer PLN UP2K Riau Denny Yendra dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang, S.T., M.T. tersebut membahas rencana pembangunan jaringan listrik desa sekaligus koordinasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di berbagai wilayah.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa terdapat 72 lokasi dusun yang masuk dalam rencana pembangunan Listrik Desa oleh PLN UP2K Riau. Lokasi tersebut tersebar di delapan kabupaten, yaitu Pelalawan, Siak, Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Bengkalis.

Pembangunan jaringan listrik di sejumlah lokasi memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas yang beragam. Tantangan tersebut antara lain kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai untuk mobilisasi material, kondisi pasang surut air di wilayah pesisir, lokasi yang berada di kawasan hutan, serta kebutuhan koordinasi terkait vegetasi dan tanaman produktif masyarakat yang berada pada jalur pembangunan jaringan tegangan menengah (JTM) 20 kV.

Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Dinas ESDM Provinsi Riau menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Program Listrik Desa. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas ESDM akan turut memfasilitasi koordinasi dan penyelesaian berbagai kendala yang ditemukan di lapangan sesuai dengan kewenangan dan melibatkan pihak-pihak terkait, guna mendukung kelancaran pembangunan jaringan listrik desa bersama PLN.

Manajer PLN UP2K Riau Denny Yendra menyampaikan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memperlancar pembangunan infrastruktur kelistrikan, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan aksesibilitas.

“PLN terus berkomitmen melaksanakan pembangunan Listrik Desa sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Dukungan dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau menjadi hal penting agar berbagai tantangan di lapangan dapat dikoordinasikan dan dicarikan solusi bersama, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Denny.

Melalui sinergi PLN dan Pemerintah Provinsi Riau, berbagai kebutuhan dalam pembangunan Listrik Desa akan terus dikoordinasikan dan difasilitasi bersama. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung percepatan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di berbagai wilayah Provinsi Riau.