Pernah Digunakan KLHK, Inovasi Nozzle Gambut PT. Pertamina Patra Niaga RU II Sungai Pakning Kini Bantu Pemadaman Kebakaran Lahan Di Dumai

DUMAI : 25 Maret 2026 — Inovasi Nozzle Gambut karya Perwira Kilang Sungai Pakning kembali menunjukkan perannya dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Setelah sebelumnya dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), inovasi ini kini kembali digunakan melalui penyerahan bantuan Nozzle Gambut kepada Polres Dumai.

Area Manager Communication, Relations & CSR RU II Dumai, Tengku Muhammad Rum, menyampaikan bahwa hibah ini merupakan bentuk sinergi antara perusahaan dan aparat dalam memperkuat kesiapsiagaan serta respons cepat, seiring meningkatnya kejadian kebakaran lahan di Dumai dalam dua pekan terakhir.

“Kami berharap dukungan berupa Nozzle Gambut ini dapat membantu mempercepat proses pemadaman, terutama di lahan gambut yang memiliki karakteristik kebakaran bawah permukaan. Ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus hadir dan berkontribusi dalam menjaga keselamatan lingkungan serta masyarakat,” ujar Tengku Muhammad Rum.

Momentum ini menjadi bukti bahwa inovasi lokal yang lahir dari kebutuhan lapangan mampu terus relevan dan adaptif dalam menjawab tantangan kebakaran lahan gambut yang kompleks.Lebih dari sekadar bantuan, Nozzle Gambut menyimpan cerita inovasi yang lahir dari Sungai Pakning.

Nozzle Gambut merupakan teknologi pemadaman yang dirancang untuk mengatasi kebakaran di lahan gambut, termasuk bara api di bawah permukaan tanah. Dengan cara kerja menginjeksikan air langsung ke dalam lapisan gambut, alat ini mampu mempercepat proses pemadaman hingga tiga kali lebih efektif dibandingkan metode konvensional serta mengurangi risiko kebakaran berulang. Dilengkapi dengan komponen seperti kepala semprot dan tongkat penancap, alat ini dapat menjangkau titik api di atas maupun di dalam tanah sehingga efektif digunakan dalam berbagai kondisi kebakaran lahan gambut.

Manager Production Kilang Sungai Pakning, Ririanti Safrida, menyampaikan bahwa pemanfaatan kembali Nozzle Gambut dalam penanganan karhutla di Dumai menjadi bukti keberlanjutan inovasi yang berdampak.

“Kami berharap Nozzle Gambut ini dapat terus efektif dalam mendukung proses pemadaman, khususnya di lahan gambut dengan karakteristik kebakaran bawah permukaan. Dengan cara kerja yang menginjeksikan air langsung ke dalam lapisan gambut, proses pemadaman menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan mampu meminimalkan potensi kebakaran berulang. Kami juga berharap inovasi ini dapat diterapkan secara luas oleh seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran lahan gambut,” ujar Ririanti Safrida.

Ia menambahkan, dalam upaya mitigasi karhutla, Perwira Sungai Pakning akan terus menghadirkan inovasi-inovasi adaptif berbasis kebutuhan di lapangan.

“Selain Nozzle Gambut, kami juga mengembangkan Expintable, yaitu alat portabel penyedia air yang mampu mengambil sumber air langsung dari dalam lahan gambut. Inovasi ini diharapkan dapat mendukung proses pemadaman secara lebih cepat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau sumber air,” tambahnya.

Lebih dari sekadar teknologi, Nozzle Gambut merupakan bagian dari perjalanan panjang program Kampung Gambut Berdikari sejak 2017, yang menekankan pendekatan kolaboratif antara perusahaan dan masyarakat dalam mitigasi karhutla.

Pendekatan ini bahkan telah membawa Kilang Sungai Pakning ke panggung internasional, seperti Conference of the Parties di Madrid tahun 2019 dan forum United Nations Framework Convention on Climate Change di Glasgow tahun 2021, sebagai contoh praktik baik dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas.

Seiring waktu, Nozzle Gambut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak, mulai dari Manggala Agni Provinsi Riau, pemerintah daerah, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah Bukit Batu. Bahkan, dalam kejadian kebakaran besar di Rokan Hilir tahun lalu, inovasi ini turut digunakan dalam proses pemadaman bersama tim dari Sungai Pakning.

Kini, melalui penyerahan kepada Polres Dumai, inovasi Nozzle Gambut kembali hadir sebagai solusi nyata dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla, sekaligus menegaskan bahwa inovasi dari daerah mampu memberikan kontribusi berkelanjutan bagi penanganan bencana lingkungan di Indonesia

“Evaluasi Kepemimpinan PJ Desa Mendesak, Siak Kecil Jadi Gambaran Situasi Kabupaten Bengkalis”

BENGKALIS – Persoalan minimnya kehadiran Penjabat (PJ) Kepala Desa tidak hanya terjadi di satu wilayah tertentu, melainkan disebut-sebut terjadi di berbagai kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Siak Kecil menjadi salah satu contoh dari permasalahan yang lebih luas terkait efektivitas kepemimpinan PJ Kepala Desa di daerah tersebut.

Hingga saat ini, sekitar 96 desa di Kabupaten Bengkalis masih dipimpin oleh PJ Kepala Desa selama hampir tiga tahun berturut-turut, kondisi yang dinilai mulai menimbulkan berbagai persoalan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Di sejumlah desa, minimnya kehadiran PJ Kepala Desa membuat Sekretaris Desa (Sekdes) harus mengambil peran dominan dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan, dalam beberapa kasus, Sekdes terpaksa menandatangani surat-surat resmi desa yang seharusnya menjadi kewenangan PJ Kepala Desa.

Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penjabat Kepala Desa memiliki kewenangan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dengan Kepala Desa definitif sebagaimana diatur dalam Pasal 26.

Situasi ini menempatkan Sekdes pada posisi dilematis: pelayanan publik harus tetap berjalan, namun di sisi lain terdapat kekhawatiran melampaui batas kewenangan yang berpotensi menimbulkan maladministrasi.

Beberapa SEKDES mengaku berada dalam posisi sulit karena harus menjalankan tugas administratif tanpa kepastian kewenangan yang jelas. Surat-surat keluar desa yang seharusnya ditandatangani oleh PJ Kepala Desa, dalam praktiknya sering ditandatangani oleh Sekdes karena PJ tidak berada di tempat.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan MALADMINISTRASI dan Pelanggaran Tata kelola Pemerintahan Desa, karena dokumen resmi seharusnya ditandatangani oleh pejabat yang memiliki kewenangan sah.

DESA-DESA JAUH MINIM PENGAWASAN

Permasalahan ini disebut paling sering terjadi di desa-desa yang lokasinya jauh dari pusat Kecamatan Siak Kecil. Kecamatan tersebut diketahui terdiri dari 17 desa dengan jarak geografis yang cukup berjauhan, sehingga pengawasan terhadap kinerja PJ Kepala Desa dinilai kurang maksimal.

Akibatnya, desa-desa yang berada di wilayah terpencil menjadi paling terdampak. Pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan optimal, sementara roda pemerintahan tetap harus berjalan meski dengan keterbatasan kehadiran pimpinan desa.

ASN KELUHKAN PJ DESA JARANG HADIR

Kepada media, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kecamatan mengeluhkan adanya PJ Kepala Desa yang jarang masuk kantor instansi asalnya dengan alasan bertugas di desa, namun pada kenyataannya tidak terlihat menjalankan tugas baik di desa maupun di kantor.

Seorang ASN yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa kondisi tersebut menimbulkan kecemburuan di kalangan pegawai lain, terlebih PJ Kepala Desa tetap menerima gaji sebagai PNS sekaligus mendapatkan tambahan penghasilan dari jabatan sebagai PJ.

“Kadang mereka izin ke kantor karena katanya ke desa, tapi di desa juga tidak terlihat. Sementara mereka tetap menerima dua penghasilan,” ujar salah satu ASN tersebut.

Hal ini berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mewajibkan setiap PNS menaati jam kerja serta melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam aturan tersebut, pelanggaran disiplin dapat dikenakan sanksi:

  • – Hukuman ringan berupa teguran,
  • – Hukuman Sedang Seperti Pemotongan Tunjangan,
  • – Hingga Hukuman Berat Berupa Penurunan Jabatan Atau Pemberhentian Sebagai PNS.

DUA PENGHASILAN JADI SOROTAN DAN PICU KECEMBURUAN

Selain persoalan kehadiran, muncul pula kecemburuan di kalangan ASN lain karena PJ Kepala Desa yang berasal dari PNS tetap menerima gaji sebagai pegawai sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan sebagai PJ Kepala Desa.Seorang ASN di kantor kecamatan yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa beberapa PJ bahkan lebih sering terlihat berada di warung kopi pada jam kerja, dibandingkan menjalankan tugas di desa maupun di kantor.

CAMAT SIAK KECIL  : WILAYAH KAMI HANYA CONTOH

Saat dikonfirmasi, Camat Siak Kecil menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya terjadi di wilayahnya, melainkan merupakan gambaran dari kondisi yang terjadi di sejumlah kecamatan lain di Bengkalis.

“Kecamatan Siak Kecil ini hanya contoh dari permasalahan yang ada. Kami sebenarnya sudah selalu mengingatkan hal ini pada setiap kesempatan, baik saat apel pagi hari Senin maupun apel kantor,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa tidak semua PJ Kepala Desa hadir dalam kegiatan tersebut, sehingga arahan yang disampaikan tidak selalu diterima secara langsung.

“Sering juga mereka tidak hadir apel dengan alasan tertentu, sehingga tidak mendengar langsung arahan yang kami sampaikan,” tambahnya.

POTENSI SANKSI ADMINISTRATIF HINGGA PEMBERHENTIAN

Dalam UU Desa disebutkan bahwa Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif mulai dari teguran hingga pemberhentian apabila pelanggaran tidak diperbaiki. Karena PJ Kepala Desa memiliki kewenangan yang sama, maka secara prinsip mereka juga dapat dievaluasi dan diberhentikan oleh Bupati sebagai pejabat yang mengangkat.

MASYARAKAT DESAK BUPATI DAN DINAS PMD TURUN LANGSUNG

Melihat berbagai persoalan tersebut, masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Siak Kecil mendesak:

Tiga Tahun Dipimpin PJ, 96 Desa Dinilai Kehilangan Stabilitas Kepemimpinan

Fakta bahwa puluhan desa di Bengkalis masih dipimpin oleh PJ selama hampir tiga tahun berturut-turut dinilai turut mempengaruhi stabilitas pemerintahan desa. Sebagian masyarakat menilai kepemimpinan PJ yang bersifat sementara membuat program pembangunan desa kurang memiliki arah jangka panjang.

MASYARAKAT DESAK EVALUASI MENYELURUH DI TINGKAT KABUPATEN

Melihat persoalan yang dinilai sudah bersifat menyeluruh, masyarakat mendesak:

  • Bupati Bengkalis
  • serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh PJ Kepala Desa di Kabupaten Bengkalis, bukan hanya di satu atau dua kecamatan.

Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, baik melalui penegakan disiplin terhadap PJ yang tidak aktif maupun percepatan proses menuju pemilihan kepala desa definitif.

DESA BUTUH PEMIMPIN YANG HADIR, BUKAN SEKADAR JABATAN

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak hanya melakukan pergantian sebagian PJ Kepala Desa, tetapi juga melakukan penyegaran menyeluruh terhadap PJ yang dinilai tidak aktif. Hal ini dinilai penting untuk:

  • – Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa,
  • – Mencegah Maladministrasi,
  • – Serta Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Desa.

Dengan jumlah desa yang mencapai 17 di Kecamatan Siak Kecil, pemerataan perhatian dan pengawasan menjadi kunci agar tidak ada desa yang tertinggal hanya karena jarak dan lemahnya kehadiran pemimpin di lapangan.

Aksi Nyata Insan Pers! AWAM Bengkalis Bagikan Puluhan Paket Sembako Door to Door

BENGKALIS – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Aliansi Wartawan Mandiri (AWAM) Kabupaten Bengkalis kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat kurang mampu dengan menyalurkan puluhan paket bahan pangan kepada kaum dhuafa di Kecamatan Bukit Batu.

Kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan pada Rabu, 18 Maret 2025, dengan metode pembagian secara door to door guna memastikan bantuan tepat sasaran. Seluruh anggota AWAM turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan penuh semangat kebersamaan.

Sebelum penyaluran dilakukan, kegiatan diawali dengan ramah tamah antar anggota AWAM dari Pulau Bengkalis dan Kecamatan Bukit Batu, dilanjutkan dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur dan harapan agar kegiatan berjalan lancar.

Ketua AWAM Kabupaten Bengkalis, Basir, dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan sosial ini. Ia mengapresiasi kekompakan dan kontribusi seluruh anggota yang telah berperan aktif hingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

“Alhamdulillah, hari ini kita kembali dapat menyalurkan puluhan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini semua berkat kerja sama dan kepedulian dari seluruh anggota AWAM,” ujar Basir.

Ia juga mengungkapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, di antaranya PT Pertamina Patra Niaga RU II Production Sungai Pakning, KSOP Kelas II Tanjung Buton, PT Pelindo Cabang Sungai Pakning, Bank Riau Kepri Syariah, PT Bengkalis Dockindo Perkasa, Koperasi Madani Berkah Bersama (MBB), Koperasi BBDM, serta sejumlah pihak lainnya.

“Dukungan dari berbagai pihak ini sangat berarti bagi kami. Semoga sinergi ini terus terjalin sehingga program-program sosial AWAM dapat terus berjalan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Basir menjelaskan, program penyaluran sembako ini telah berjalan sejak tahun 2021 dan kini memasuki tahun ke-6 pelaksanaannya. Program ini menjadi agenda rutin tahunan sebagai bentuk nyata kepedulian sosial AWAM terhadap masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan.

“InsyaAllah, kegiatan ini akan terus kami laksanakan setiap tahun. Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, terutama kaum dhuafa, agar mereka juga dapat merasakan kebahagiaan di hari raya,” ungkapnya.

Ia juga berharap ke depan jumlah bantuan dan jangkauan penerima manfaat dapat terus meningkat seiring dengan semakin solidnya organisasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk aksi sosial, tetapi juga mencerminkan peran insan pers sebagai bagian dari solusi di tengah masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, AWAM Bengkalis berkomitmen untuk terus hadir, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penggerak kepedulian sosial.

Di akhir kegiatan, Basir turut menyampaikan ucapan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

“Minal aidin walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah bagi kita semua,” tutupnya.

Aksi Humanis Danramil Bukit Batu: Kapten Inf Ucok Doni Samosir Bersama Insan Pers Bagi Takjil ke Pengendara

Sungai Pakning – Suasana sore menjelang waktu berbuka puasa di kawasan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, tampak penuh kehangatan. Komandan Koramil (Danramil) 05 Bukit Batu Kapten Inf Ucok Doni Samosir bersama sejumlah insan pers dan masyarakat turun langsung ke jalan untuk berbagi takjil kepada para pengendara yang melintas.

Kegiatan sosial tersebut berlangsung di jalan utama Sei Pakning. Para pengendara sepeda motor yang melintas tampak antusias menerima paket takjil yang dibagikan secara langsung oleh Danramil bersama rekan-rekan media.

Dengan penuh keakraban, Kapten Ucok Doni Samosir menyapa para pengendara dan masyarakat yang melintas. Suasana santai dan penuh kebersamaan terlihat ketika warga menerima takjil sambil berbincang sejenak dengan para pembagi takjil.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial di bulan suci Ramadan, tetapi juga menjadi momen mempererat hubungan antara TNI, insan pers, dan masyarakat di wilayah Bukit Batu.

Kehadiran Danramil di tengah masyarakat menunjukkan sosok pemimpin yang dekat dengan warga. Beberapa pengendara bahkan terlihat tersenyum dan mengucapkan terima kasih setelah menerima takjil yang dibagikan menjelang waktu berbuka puasa.

Usai kegiatan berbagi takjil, Danramil 05 Bukit Batu bersama para insan pers kemudian melanjutkan kegiatan dengan berbuka puasa bersama di Cafe Teras Mini pada Senin, 16 Maret 2026.

Kegiatan buka puasa bersama tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Momen ini juga dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi antara TNI dan insan pers yang selama ini turut berperan dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat.

Melalui kegiatan sederhana namun penuh makna ini, diharapkan hubungan harmonis antara aparat TNI, media, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik, serta semakin memperkuat semangat kebersamaan di wilayah Kecamatan Bukit Batu, khususnya di Sei Pakning.

Kedekatan yang ditunjukkan Kapten Inf Ucok Doni Samosir kepada masyarakat pun menjadi contoh bahwa kehadiran aparat TNI di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan tugas negara, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.

Gaji Aparatur Desa Bengkalis Tertunda Jelang Lebaran, Tokoh Masyarakat Soroti BUMDes dan PAD Desa

BENGKALIS –– Polemik belum dibayarkannya gaji aparatur desa sejak Januari hingga Maret 2026 di Kabupaten Bengkalis menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H terus menuai perhatian dari berbagai kalangan.

Selain mempertanyakan kondisi fiskal daerah yang menyebabkan keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), sejumlah pemerhati kebijakan desa juga mulai menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi desa agar tidak sepenuhnya bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah.

Salah satu tokoh masyarakat Bengkalis, Afri, sebelumnya pernah mengingatkan bahwa desa perlu memiliki sumber pendapatan mandiri yang kuat agar mampu menghadapi situasi keuangan yang tidak menentu.

“Menurutnya, selama ini banyak desa di Kabupaten Bengkalis dikenal memiliki nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tergolong besar dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Provinsi Riau.

“Selama ini laporan mengenai kinerja BUMDes, UED-SP, dan berbagai unit usaha desa sering disebut berjalan baik. Namun ketika terjadi tekanan anggaran seperti sekarang, sebagian desa terlihat ikut merasakan dampaknya. Hal ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya dalam sebuah diskusi kebijakan desa beberapa waktu lalu.

Afri menilai, apabila unit usaha desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) benar-benar berjalan optimal, setidaknya desa memiliki cadangan pendapatan sendiri untuk membantu menghadapi situasi sementara seperti keterlambatan pencairan ADD.

“Perbandingan dengan daerah lain juga kerap muncul dalam berbagai diskusi kebijakan desa. Di beberapa desa di Kabupaten Kampar, misalnya, nilai APBDes rata-rata berkisar sekitar Rp.2 miliar per tahun yang harus mencakup berbagai kebutuhan pembangunan hingga operasional pemerintahan desa. Sementara di Kabupaten Bengkalis, nilai tersebut disebut-sebut hanya cukup untuk membayar gaji aparatur desa, karena struktur anggaran yang lebih besar

“Ini menunjukkan desa di Bengkalis memiliki potensi anggaran yang besar. Namun ketika pemerintah daerah mengalami tekanan fiskal, baru terlihat bahwa desa masih cukup bergantung pada dana transfer,” kata Afri.

Menurutnya, kondisi ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi para pemimpin desa dalam merancang perencanaan ekonomi jangka panjang.

“Perencanaan kemandirian ekonomi desa seharusnya sudah dipikirkan sejak lama, bukan baru menjadi perhatian ketika terjadi situasi seperti sekarang,” tambahnya.

Meski demikian, Afri menegaskan bahwa persoalan keterlambatan gaji aparatur desa tetap memerlukan solusi konkret dan cepat dari pemerintah.

Ia menilai aparatur desa tidak seharusnya menjadi pihak yang paling terdampak dari persoalan pengelolaan anggaran yang lebih luas.

“Aparatur desa bekerja setiap hari melayani masyarakat. Mereka juga memiliki keluarga yang harus dihidupi. Karena itu, kepastian mengenai hak mereka sangat penting untuk segera diselesaikan,” ujarnya.

Sejumlah pihak pun mendorong agar pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan, di antaranya:

  • percepatan pencairan ADD 2026
  • mencari skema kebijakan fiskal daerah untuk mengatasi keterlambatan pembayaran
  • melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMDes dan unit usaha desa
  • memperkuat sumber Pendapatan Asli Desa (PAD Desa) agar desa tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer

Afri menilai situasi ini juga dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan sistem tata kelola ekonomi desa di Kabupaten Bengkalis.

“Ini bukan hanya soal gaji aparatur desa. Ini tentang bagaimana desa bisa membangun kemandirian ekonomi yang kuat. Jika sistem ekonomi desa sehat, maka ketika terjadi tekanan anggaran, pelayanan kepada masyarakat tidak langsung terganggu,” jelasnya.

Kini pertanyaan besar yang muncul di tengah masyarakat adalah: siapa yang harus bertanggung jawab atas kondisi ini, dan langkah apa yang akan diambil pemerintah untuk memastikan aparatur desa tidak lagi menghadapi situasi serupa di masa depan?

Hingga berita ini ditulis, pihak pemerintah daerah maupun instansi terkait belum memberikan penjelasan resmi mengenai keterlambatan pencairan ADD tersebut. Namun berbagai kalangan berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar tidak menimbulkan keresahan di tingkat desa.

Pertanyaan yang Mengemuka di Tengah Masyarakat

Situasi ini pun memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya terkait langkah apa yang akan diambil pemerintah daerah untuk memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Selain itu, penguatan kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi BUMDes, unit usaha desa, dan Pendapatan Asli Desa dinilai menjadi salah satu langkah penting agar desa memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi dinamika fiskal.

Kepala Badan pendapatan daerah Kampar Dorong Percepatan Pajak Daerah Melalui Distribusi SPPT PBB-p2 Buku 4 Dan5

Kampar, media rmrbnews.com Selasa (11/03/2026) — Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar turut hadir secara langsung dalam kegiatan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Buku 4 dan Buku 5 kepada wajib strategi pajak, yakni PT Hutama Karya dan PLN (Perusahaan Listrik Negara). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah percepatan penerimaan pajak daerah dari sektor PBB-P2.

Distribusi SPPT PBB-P2 Buku 4 dan Buku 5 ini merupakan bagian dari strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk memastikan terpenuhinya SPPT kepada wajib pajak dengan nilai objek pajak besar dapat dilakukan lebih awal. Dengan demikian, diharapkan proses pembayaran pajak dapat dilakukan lebih cepat sehingga mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapenda Kampar, Zamhur, ST, MM menegaskan bahwa sektor PBB-P2 merupakan salah satu sumber penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi yang baik antara strategi pemerintah daerah dan wajib pajak sangat diperlukan guna mendorong peningkatan pemenuhan dan kelancaran pembayaran pajak.

Selain penyampaian SPPT, kegiatan juga diisi dengan diskusi singkat bersama pihak perusahaan terkait administrasi perpajakan daerah serta komitmen bersama dalam mendukung percepatan penerimaan pajak daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pendistribusian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak, khususnya pada kategori Buku 4 dan Buku 5, dapat berjalan dengan baik serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Kampar.

Diduga Oknum ASN Makan dan Minum Terbuka di Roro Bengkalis, Laskar Melayu Angkat Bicara

BENGKALIS – Peristiwa yang menarik perhatian penumpang terjadi di atas kapal penyeberangan roro Bengkalis pada Minggu siang sekitar pukul 12.00 WIB. Di tengah padatnya penumpang yang menyeberang dan suasana bulan suci Ramadan, beberapa orang yang diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terlihat makan dan minum secara terbuka di area tempat duduk penumpang.

Berdasarkan keterangan sejumlah penumpang, rombongan tersebut diperkirakan berjumlah sekitar lima orang yang terdiri dari tiga pria dan dua wanita. Mereka terlihat duduk santai di meja makan yang berada di area penumpang kapal.

Kondisi tersebut sontak menarik perhatian penumpang lain, mengingat saat itu mayoritas masyarakat yang berada di kapal sedang menjalankan ibadah puasa.

Salah seorang penumpang yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa kejadian tersebut sempat menjadi pembicaraan di antara penumpang yang berada di sekitar lokasi.

“Saat itu kondisi kapal cukup ramai. Kami melihat ada beberapa orang duduk santai di meja makan dan minum di siang hari. Beberapa penumpang hanya saling pandang dan membicarakannya pelan-pelan,” ujarnya.

Penumpang lainnya juga mengaku sempat merasa kurang nyaman dengan situasi tersebut, apalagi salah satu dari rombongan tersebut terlihat mengenakan jilbab.

“Bukan soal mereka makan atau tidak, mungkin saja mereka tidak berpuasa. Tapi kalau dilakukan secara terbuka di tengah penumpang yang mayoritas sedang berpuasa, tentu terasa kurang enak dilihat,” kata penumpang tersebut.

Menurut keterangan penumpang lain, setelah selesai makan, beberapa pria dari rombongan tersebut juga terlihat merokok di area yang masih dipadati penumpang.

Hal ini kemudian memicu berbagai tanggapan dari masyarakat yang berada di kapal saat itu.

Menanggapi peristiwa tersebut, Laskar Melayu RMRB Kabupaten Bengkalis turut menyampaikan keprihatinannya. Ketua Laskar Melayu RMRB menilai kejadian tersebut menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap situasi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

“Kami mendapat informasi bahwa ada sekitar lima orang yang diduga ASN, terdiri dari tiga pria dan dua wanita, duduk santai di meja lalu makan dan makan secara terbuka tanpa memperhatikan kondisi penumpang lain yang sedang berpuasa. Bahkan salah satu di antaranya terlihat mengenakan jilbab,” ujar Ketua Laskar Melayu RMRB.

Ia juga menyayangkan adanya laporan bahwa setelah selesai makan, beberapa pria dari rombongan tersebut merokok di hadapan penumpang lain.

“Lebih disayangkan lagi, setelah selesai makan, para pria tersebut dengan santainya merokok di depan penumpang yang sedang berpuasa. Hal seperti ini tentu dinilai kurang beretika, apalagi dilakukan di ruang publik,” tegasnya.

Ketua Laskar Melayu RMRB juga menegaskan bahwa Bengkalis merupakan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat Melayu dan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

“Ini adalah Kota Bengkalis, tanah Melayu. Masyarakat Melayu dikenal menjunjung tinggi adat dan nilai-nilai Islam. Karena itu kami berharap siapa pun yang datang ataupun menggunakan fasilitas publik di daerah ini dapat menghormati nilai-nilai yang dijunjung masyarakat tempatan,” katanya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang menggunakan jasa penyeberangan roro Bengkalis agar dapat saling menghargai, terutama selama bulan suci Ramadan.

“Kami meminta kepada masyarakat yang menggunakan jasa roro Bengkalis untuk saling menghargai kami sebagai warga tempatan. Bukan berarti melarang, tetapi mari sama-sama menjaga etika dan saling menghormati,” tambahnya.

Pihaknya juga berharap manajemen kapal penyeberangan roro Bengkalis dapat memberikan perhatian terhadap kenyamanan penumpang, termasuk menjaga etika di ruang publik selama bulan Ramadan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai kejadian tersebut. Peristiwa ini pun menjadi bahan perbincangan di kalangan penumpang yang berada di kapal pada saat kejadian

Zamhur ST, MT, Pimpin KAPEMARY Kampar Periode 2026–2030

Kampar – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar, Zamhur ST, MT, resmi memimpin Keluarga Alumni Pelajar dan Mahasiswa Riau–Yogyakarta (KAPEMARY) Kabupaten Kampar setelah terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar di salah satu kafe di Bangkinang Kota, Sabtu malam (7/3/2026).

Dalam forum tersebut, Zamhur ST, MM secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum KAPEMARY Kampar untuk masa bakti 2026–2030.

Sejumlah tokoh yang tampak hadir di antaranya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Yurnalis Basri, S.Sos., M.Si, Wakil Ketua DPRD Kampar Zulpan Azmi, ST, MM, MT, Anggota DPRD Kampar Agus Candra, S.IP, Naharuddin (Letkol TNI AU), Muliyas, S.Ag., MH Datuok Godang selaku Hakim Pengadilan Agama Batam, Helmi Cendra dari Pengadilan Agama, serta akademisi UIN Suska Pekanbaru Elfiandri.

Dalam sambutannya, Ketua Umum KAPEMARY Kampar demisioner Agus Candra menyampaikan rasa terima kasih atas kebersamaan seluruh pengurus dan anggota selama dua periode masa kepemimpinannya.

Ia berharap kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Zamhur mampu membawa organisasi alumni tersebut semakin berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi daerah.

“Terima kasih atas kebersamaan seluruh pengurus KAPEMARY Kabupaten Kampar selama dua periode yang malam ini telah berakhir. Semoga kepengurusan yang baru mampu membawa organisasi ini menjadi lebih baik dan semakin berperan dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurut Hendri, KAPEMARY diharapkan dapat menjadi wadah yang memberikan dampak positif tidak hanya bagi para alumni, tetapi juga bagi masyarakat luas, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kampar.

“KAPEMARY harus menjadi organisasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Selain itu, organisasi ini juga diharapkan dapat menjadi penerang bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan serta menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi secara elegan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum KAPEMARY Kampar terpilih Zamhur mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi alumni tersebut selama empat tahun ke depan.

Ia menegaskan komitmennya untuk membangun sinergi bersama seluruh pengurus dan anggota agar KAPEMARY dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari seluruh keluarga besar KAPEMARY Kampar. Insya Allah bersama pengurus dan dukungan seluruh anggota, kita akan berupaya menjadikan KAPEMARY sebagai organisasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bagi seluruh anggotanya,” ungkap Zamhur.

Melalui Musda ini, diharapkan KAPEMARY Kampar semakin solid dalam mempererat silaturahmi antar alumni serta memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kampar.

Semarak Ramadhan, Pemuda dan Pengurus Masjid Al-Huda Sungai Pakning Berbagi Takjil kepada Pengguna Jalan

BENGKALIS- SUNGAI PAKNING – Semangat berbagi di bulan suci Ramadhan ditunjukkan oleh Ikatan Pemuda Gawar-Gawar dan Sekitarnya (IKAPEGAS) bersama Pemuda dan pengurus Masjid Al-Huda dengan menggelar kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat di Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
Kegiatan sosial tersebut dilakukan dengan membagikan ratusan paket takjil kepada para pengguna jalan yang melintas di sekitar kawasan Masjid Al-Huda menjelang waktu berbuka puasa. Para pemuda terlihat antusias turun langsung ke jalan untuk menyerahkan takjil kepada pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas.
Ketua IKAPEGAS, Zulfadli, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemuda terhadap masyarakat sekaligus upaya mempererat silaturahmi di bulan yang penuh berkah.
“Ramadhan adalah momentum untuk berbagi dan memperkuat kebersamaan. Melalui kegiatan ini kami berharap dapat membantu masyarakat yang sedang dalam perjalanan agar dapat berbuka puasa tepat waktu,” ujarnya.


Sementara itu, Ketua Pemuda Masjid Al-Huda, Aditya Marrizky, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil ini juga menjadi sarana menumbuhkan semangat kebersamaan di kalangan generasi muda serta meningkatkan peran pemuda dalam kegiatan sosial dan keagamaan.
“Alhamdulillah kegiatan ini mendapat dukungan dari para pemuda, pengurus masjid, serta masyarakat sekitar. Harapannya kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap bulan Ramadhan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Arma Wandi selaku Wakil Ketua IKAPEGAS yang juga merupakan anggota Laskar RMRB Bengkalis turut menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas terlaksananya kegiatan tersebut. Ia menilai kegiatan berbagi takjil ini menjadi contoh nyata kepedulian pemuda terhadap masyarakat.


“Kami sangat bangga melihat semangat para pemuda dan pengurus masjid yang bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial ini. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi pemuda lainnya untuk melakukan hal-hal positif di tengah masyarakat,” ujarnya.
Setelah kegiatan pembagian takjil, para pemuda dan pengurus masjid juga melaksanakan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan tersebut dengan lancar.
Kegiatan ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak pengendara yang mengapresiasi aksi para pemuda yang dinilai membawa pesan kebaikan dan kepedulian di tengah masyarakat selama bulan suci Ramadhan.
Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan semangat berbagi dan kebersamaan di Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, terus terjaga serta menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk melakukan kegiatan positif di bulan Ramadhan.

Zamhur ST, MT, Pimpin KAPEMARY Kampar Periode 2026–2030

Kampar – media rmrb. Com Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar, Zamhur ST, MT, resmi memimpin Keluarga Alumni Pelajar dan Mahasiswa Riau–Yogyakarta (KAPEMARY) Kabupaten Kampar setelah terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar di salah satu kafe di Bangkinang Kota, Sabtu malam (7/3/2026).

Dalam forum tersebut, Zamhur ST, MM secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum KAPEMARY Kampar untuk masa bakti 2026–2030.

Sejumlah tokoh yang tampak hadir di antaranya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Yurnalis Basri, S.Sos., M.Si, Wakil Ketua DPRD Kampar Zulpan Azmi, ST, MM, MT, Anggota DPRD Kampar Agus Candra, S.IP, Naharuddin (Letkol TNI AU), Muliyas, S.Ag., MH Datuok Godang selaku Hakim Pengadilan Agama Batam, Helmi Cendra dari Pengadilan Agama, serta akademisi UIN Suska Pekanbaru Elfiandri.

Dalam sambutannya, Ketua Umum KAPEMARY Kampar demisioner Agus Candra menyampaikan rasa terima kasih atas kebersamaan seluruh pengurus dan anggota selama dua periode masa kepemimpinannya.

Ia berharap kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Zamhur mampu membawa organisasi alumni tersebut semakin berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi daerah.

“Terima kasih atas kebersamaan seluruh pengurus KAPEMARY Kabupaten Kampar selama dua periode yang malam ini telah berakhir. Semoga kepengurusan yang baru mampu membawa organisasi ini menjadi lebih baik dan semakin berperan dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurut Hendri, KAPEMARY diharapkan dapat menjadi wadah yang memberikan dampak positif tidak hanya bagi para alumni, tetapi juga bagi masyarakat luas, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kampar.

“KAPEMARY harus menjadi organisasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Selain itu, organisasi ini juga diharapkan dapat menjadi penerang bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan serta menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi secara elegan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum KAPEMARY Kampar terpilih Zamhur mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi alumni tersebut selama empat tahun ke depan.

Ia menegaskan komitmennya untuk membangun sinergi bersama seluruh pengurus dan anggota agar KAPEMARY dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari seluruh keluarga besar KAPEMARY Kampar. Insya Allah bersama pengurus dan dukungan seluruh anggota, kita akan berupaya menjadikan KAPEMARY sebagai organisasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bagi seluruh anggotanya,” ungkap Zamhur.

Melalui Musda ini, diharapkan KAPEMARY Kampar semakin solid dalam mempererat silaturahmi antar alumni serta memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kampar.