LPKSM RMRB Resmi Bentuk Satgas Pengawas MBG, Putra Rezeky: Dukung Program Presiden Prabowo Harus Tepat Sasaran

rmrbnews.com, PEKANBARU — Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Rumpun Masyarakat Riau Bersatu (RMRB) resmi membentuk Satgas Pengawas Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk dukungan sekaligus pengawasan masyarakat terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum LPKSM RMRB, Putra Rezeky, S.Pd.I, mengatakan pembentukan Satgas dilakukan untuk ikut memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, berkualitas, aman, dan benar-benar memberikan manfaat kepada penerima.

“Kami mendukung penuh program MBG. Namun dukungan harus dibarengi pengawasan. Jangan sampai program yang tujuannya sangat baik justru tidak tepat sasaran atau terkendala dalam pelaksanaannya,” tegas Putra saat diwawancarai media (12/09/2026).

Menurutnya, Satgas akan melakukan pengawasan partisipatif terhadap berbagai aspek pelaksanaan MBG, mulai dari ketepatan penerima manfaat, kualitas dan kelayakan makanan, kebersihan, distribusi hingga menampung informasi atau pengaduan masyarakat.

Putra menegaskan, Satgas bukan dibentuk untuk mencari kesalahan atau menghambat program pemerintah.

“Kami tidak mencari-cari kesalahan. Kalau baik, kita apresiasi. Kalau ada kekurangan, kita dorong untuk diperbaiki. Jika ada dugaan persoalan, tentu harus diverifikasi dan disampaikan melalui mekanisme yang tepat,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawal program MBG dengan menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan tidak menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi.

“Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Mari kita kawal bersama agar manfaatnya benar-benar sampai kepada yang berhak,” pungkas Putra.

LPKSM RMRB — Mengawasi dengan Integritas, Mengawal untuk Generasi.**

Pertamina EP Lirik Kerahkan Fire Brigade hingga Malam Hari Mitigasi Meluasnya Karhutla

rmrbnews.com – Indragiri Hulu, 9 September 2026 – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, menjalar dengan cepat. Merespons kondisi itu, Pertamina EP Lirik segera mengerahkan Fire Brigade untuk membantu pemadaman. Pasalnya, api telah mendekati fasilitas operasi Sumur ML-12 milik PEP Lirik.

Titik kebakaran yang awalnya berjarak sekitar 250 meter dari fasilitas produksi tersebut mulai menjalar mendekati area sumur pada Selasa (8/9) sore. Tim melakukan penanganan sejak sekitar pukul 15.00 WIB hingga malam hari.

Field Manager Pertamina EP Lirik, Luqman Arif mengatakan perusahaan langsung melakukan koordinasi dan pengecekan setelah menerima laporan kejadian karhutla di wilayah Desa Pasir Sialang Jaya.

“Dari hasil pengecekan, titik kebakaran berada sekitar 250 meter dari fasilitas produksi Sumur ML-12. Kami langsung menyiagakan tim Fire Brigade untuk mengantisipasi agar api tidak mendekati dan berdampak terhadap area operasi,” ujar Luqman Arif.

Menurutnya, proses penanganan di lapangan menghadapi tantangan karena titik awal api sulit dijangkau menggunakan Fuso Fire Truck Lirik Field. Untuk memperkuat upaya pemadaman, PEP Lirik berkoordinasi dengan Kapolsek setempat dan meminta bantuan instansi sekitar. PT Tunggal yang juga bertempat di area sekitar kebakaran membantu mengerahkan Cold Diesel Fire guna menjangkau areal titik awal kebakaran.

“Saat api mulai menjalar mendekati lokasi Sumur ML-12 sekitar pukul 15.00 WIB, Fire Brigade langsung kami arahkan untuk melakukan pemadaman. Penanganan dilakukan bersama pihak terkait hingga malam hari dan kondisi api berhasil dikendalikan,” jelas Luqman Arif.

Setelah api berhasil dipadamkan, PEP Lirik tidak langsung menghentikan pengamanan namun tim patroli tetap disiagakan di sekitar area untuk melakukan pendinginan dan pemantauan. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi munculnya kembali bara atau titik api susulan.

“Tim tetap kami siagakan untuk melakukan pendinginan dan patroli. Ini penting untuk memastikan tidak ada bara yang kembali menyala dan menjadi titik api baru, khususnya karena lokasinya berada dekat dengan area operasi,” tambah Luqman Arif.

*Seluruh Zona 1 dalam Pemantauan*

Penanganan karhutla di Lirik menjadi bagian dari pemantauan kondisi kebakaran dan hotspot di seluruh wilayah operasi Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 1.

Berdasarkan Laporan Harian Status Karhutla Zona 1 per 9 September 2026, kondisi di sejumlah wilayah operasi terpantau relatif aman. North Sumatra Offshore (NSO), Rantau, Pangkalan Susu, dan Jambi Merang tercatat berstatus aman dan penanganan dinyatakan selesai.

Sementara itu, Lirik berada dalam status siaga setelah dilakukan pemadaman di lahan yang mendekati area operasi Sumur ML-12 dan kondisi dinyatakan telah terkendali. Status siaga juga diterapkan di Jambi Field dengan fokus pada monitoring hotspot dan firespot di wilayah operasi.

Field Manager PEP Lirik menegaskan bahwa perusahaan terus mengedepankan aspek keselamatan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla, terutama di sekitar fasilitas operasi.

“Kami terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Prinsipnya, setiap potensi karhutla yang berada di sekitar wilayah operasi harus segera ditangani untuk mencegah api meluas dan memastikan keselamatan masyarakat, lingkungan, maupun fasilitas operasi,” tegasnya.

Selain melakukan respons pemadaman, perusahaan juga memastikan kegiatan patroli, pendinginan, monitoring hotspot dan firespot tetap berjalan sesuai kondisi masing-masing wilayah operasi.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung penanggulangan karhutla sekaligus menjaga keandalan dan keselamatan kegiatan operasional di wilayah kerja Zona 1. ***

===
Narahubung:
Renita Yulia Kuswindriati
Officer Media Relation
PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Sumatera Zona 1
+62821-2039-1987

Pembangunan RS UPT Kemenkes Riau di Pekanbaru Segera Selesai, Ditargetkan Peresmian November 2026

PEKANBARU – Pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Riau di Jalan Naga Sakti, Pekanbaru, telah mencapai progres fisik 90 persen. Fasilitas kesehatan tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada November 2026 dan akan menjadi rumah sakit rujukan regional Sumatera untuk layanan jantung, otak, dan kanker.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan pembangunan rumah sakit ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Kesehatan. Pemprov Riau telah menyediakan lahan seluas 10 hektare sebagai lokasi pembangunan rumah sakit vertikal tersebut.

“Kami juga menyampaikan terima kasih atas pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Riau di atas lahan 10 hektare yang disediakan Pemerintah Provinsi Riau. Progres fisiknya telah mencapai 90 persen,” ujar SF Hariyanto di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, baru ini.

Menurutnya, pembangunan yang hampir rampung menjadi kabar baik bagi masyarakat Riau dan provinsi lain di Sumatera. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan mampu memperkuat layanan kesehatan rujukan, khususnya untuk penanganan penyakit yang membutuhkan layanan spesialistik.

Pemerintah menargetkan rumah sakit tersebut diresmikan pada 12 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional. Momentum itu sekaligus menandai dimulainya operasional salah satu fasilitas kesehatan strategis milik Kementerian Kesehatan di Pulau Sumatera.

“Ditargetkan peresmiannya dijadwalkan pada 12 November 2026, bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional,” jelasnya.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Riau bersama Kementerian Kesehatan terus mematangkan berbagai persiapan operasional. Selain menyelesaikan pembangunan fisik, fokus juga diarahkan pada pemenuhan tenaga medis, kelengkapan peralatan kesehatan, sistem rujukan, hingga tata kelola pelayanan rumah sakit.

“Saat ini, Pemerintah Provinsi Riau bersama Kementerian Kesehatan terus mematangkan persiapan operasional, termasuk pemenuhan dokter dan tenaga kesehatan, peralatan, sistem rujukan, serta tata kelola pelayanan,” ungkap SF Hariyanto.

Rumah Sakit UPT Kemenkes Riau yang berlokasi di Jalan Naga Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, akan menjadi pusat layanan unggulan untuk penyakit jantung, otak dan saraf, serta kanker.

Keberadaannya diharapkan dapat mengurangi kebutuhan masyarakat Sumatera untuk berobat ke luar daerah sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan rujukan di wilayah tersebut.*

Polres Pelalawan Amankan Tiga warga Teluk Meranti buka lahan dengan Cara Membakar di SM Kerumutan

rmrbnews.com, PELALAWAN – Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan mengamankan tiga warga Kelurahan Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, terkait dugaan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Kerumutan.

 

Ketiga warga yang diamankan yakni K (61), NR(43), dan R (50). Ketiganya diduga mengelola lahan yang berada di kawasan SM Kerumutan dan sebagian lahan tersebut telah ditanami bibit kelapa sawit.

 

Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Ramadhan Efendi S.T.K, S.I.K, M.H dalam press release Polres Pelalawan menjelaskan, perkara tersebut diketahui setelah personel Polsek Teluk Meranti menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya titik api di sekitar Parit Delit, RT 002/RW 007, Kelurahan Teluk Meranti, Jumat (4/9/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

 

Personel Polsek Teluk Meranti bersama masyarakat langsung melakukan pengecekan ke lokasi setelah mendapati informasi pembakaran tersebut..

 

“Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan adanya titik api di areal Suaka Margasatwa Kerumutan. Hasil olah tempat kejadian perkara menunjukkan api telah membakar sebagian kawasan SM Kerumutan,” ujar AKP Bayu.

 

Dari hasil penyelidikan di lapangan, polisi kemudian menelusuri keberadaan pemilik atau pihak yang menguasai lahan tersebut.

 

Pada Sabtu (5/9/2026) sekitar pukul 09.00 WIB, polisi mengetahui bahwa lahan yang terbakar tersebut dikuasai oleh Rasidi, Nur Rohman dan Kasiman.

 

Sekitar pukul 10.00 WIB, R ditemukan sedang berupaya memadamkan titik api di lahan yang terbakar. Saat dilakukan pemeriksaan, Rasidi mengakui lahan tersebut dikuasainya sejak 2015.

“Lahan tersebut sebagian telah dikelola dan ditanami bibit kelapa sawit,” jelas Bayu.

 

Sat Reskrim dan Anggota Polsek Teluk Meranti kemudian mengamankan NR dan K Dari hasil pemeriksaan awal, keduanya juga mengakui telah mengelola dan menanami bibit kelapa8 sawit di lahan yang berada di kawasan SM Kerumutan tersebut.

 

Ketiga warga selanjutnya dibawa ke Polsek Teluk Meranti untuk menjalani pemeriksaan. Polisi kemudian berkoordinasi dengan Unit Tipidter Satreskrim Polres Pelalawan guna menentukan langkah hukum selanjutnya.

 

“Terhadap ketiga orang tersebut beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada Unit Tipidter Satreskrim Polres Pelalawan untuk dilakukan proses lebih lanjut,” kata Bayu.

 

Atas perbuatannya, ketiga warga tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf b dan c juncto Pasal 19 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

 

Saat ini, penyidik dan penyidik pembantu Satreskrim Polres Pelalawan masih melakukan proses penyidikan. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Pelalawan sebelum berkas perkara dilimpahkan untuk proses hukum selanjutnya.

 

Polisi Ingatkan Warga Jangan Bakar Lahan

 

Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Ramadhan Efendi mengimbau seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

 

Menurutnya, pembakaran hutan dan lahan tidak hanya berpotensi menimbulkan kebakaran yang meluas dan kabut asap, tetapi juga dapat berujung pada proses pidana apabila dilakukan di kawasan yang dilarang, termasuk kawasan hutan dan kawasan konservasi.

 

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jangan mengambil risiko karena api dapat dengan cepat meluas dan membahayakan lingkungan serta masyarakat,” tegas Bayu.

 

Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya aktivitas pembakaran hutan dan lahan.

 

“Kami mengajak seluruh masyarakat bersama-sama mencegah karhutla. Jika melihat adanya titik api atau kegiatan pembakaran lahan, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditangani secepatnya,” pungkasnya.**

Pasca Resmi Terdaftar, LPKSM RMRB Bentuk Tim “Jaga MBG” di Riau, Pastikan Program Berjalan Tepat Sasaran

rmrbnews.com, PEKANBARU — Pasca resmi terdaftar sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), LPKSM RMRB langsung mengambil langkah konkret dengan membentuk Tim “Jaga MBG” di Provinsi Riau.(09/09/2026).

Tim tersebut dibentuk sebagai bagian dari komitmen LPKSM RMRB untuk turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya para penerima manfaat.

Ketua Umum LPKSM RMRB, Putra Rezeky, menegaskan bahwa pengawasan terhadap program MBG merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal program pemerintah.

“Kami tidak hadir untuk mencari-cari kesalahan ataupun menghambat program MBG. Justru kami ingin memastikan program ini berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran, kualitas makanan terjaga, higienis, serta benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegas Putra Rezeky.

Menurut Putra, sebagai lembaga yang bergerak dalam perlindungan konsumen dan kepentingan masyarakat, LPKSM RMRB memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawasi berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“MBG menyangkut kebutuhan dasar dan kesehatan anak-anak. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara serius. Jangan sampai program yang tujuan awalnya sangat baik justru menimbulkan persoalan akibat lemahnya pengawasan,” ujarnya.

Bentuk Tim “Jaga MBG”

Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, LPKSM RMRB secara resmi membentuk Tim “Jaga MBG” Provinsi Riau yang akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Tim ini diketuai oleh Afrizal, yang diberikan mandat untuk mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan menerima informasi dari masyarakat terkait pelaksanaan MBG di berbagai wilayah Provinsi Riau.

Putra menjelaskan, Tim “Jaga MBG” akan mengedepankan pendekatan pengawasan, edukasi, verifikasi dan pengaduan masyarakat, bukan tindakan sepihak.

“Setiap informasi yang masuk akan kami verifikasi terlebih dahulu. Kami ingin bekerja berdasarkan data dan fakta. Kalau memang ditemukan persoalan, tentu akan kami sampaikan melalui mekanisme yang tepat kepada pihak terkait,” jelasnya.

LPKSM RMRB juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan persoalan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas dan kelayakan makanan, kebersihan, keamanan pangan, distribusi, hingga persoalan lain yang berkaitan dengan hak penerima manfaat.

Bukan Menghambat, Tetapi Mengawal

Putra menegaskan keberadaan Tim “Jaga MBG” bukan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah maupun penyelenggara program.

“Sekali lagi, kami bukan untuk menghambat. Kami ingin menjadi bagian dari masyarakat yang ikut menjaga agar program MBG sukses. Kalau programnya bagus, tentu harus kita dukung. Kalau ada kekurangan, kita ingatkan dan kawal agar diperbaiki,” katanya.

Ia berharap keberadaan Tim “Jaga MBG” dapat menjadi mitra kontrol sosial yang konstruktif sekaligus membantu menciptakan pelaksanaan program MBG yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan MBG bukan hanya berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi apakah makanan tersebut layak, bergizi, aman dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak yang menerimanya. Itu yang akan kami kawal,” pungkas Putra Rezeky.**

Rp.6,14 Miliar untuk Internet SPBE Bengkalis: Siapa Penyedianya dan ke Mana Layanan Mengalir ?

BENGKALIS — Anggaran penyediaan akses internet untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bengkalis mencapai Rp.6.142.192.135 pada tahun anggaran 2025.

Angka tersebut tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis melalui subkegiatan “Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE.” Lokasi kegiatan bahkan dicantumkan mencakup Kabupaten Bengkalis, seluruh kecamatan serta seluruh kelurahan/desa.

Nilainya bukan angka kecil.Dalam DPA yang sama, total Program Pengelolaan Aplikasi Informatika tercatat Rp.7.477.977.135. Dengan demikian, anggaran akses internet tersebut mencapai sekitar 82,1 persen dari keseluruhan program.

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar berapa uang yang dianggarkan.

Apa yang dibeli dengan uang sebesar itu?

Dari DPA yang diperiksa, belum terlihat rincian mengenai jumlah titik layanan internet, kapasitas bandwidth setiap titik, harga per titik, maupun nama penyedia layanan.

Padahal, LAKIP Diskominfotik Bengkalis menyebut salah satu upaya dalam meningkatkan penyelenggaraan SPBE adalah meningkatkan konektivitas jaringan internet terintegrasi ke seluruh perangkat daerah, kecamatan dan unit pelayanan teknis bersifat khusus.

Artinya, ada klaim mengenai cakupan layanan yang luas.

Namun, publik membutuhkan angka yang lebih konkret.

Berapa sebenarnya titik internet yang dilayani?

Jika misalnya layanan diberikan kepada puluhan atau ratusan titik, berapa biaya per titik setiap bulan? Berapa bandwidth yang diterima masing-masing kantor? Apakah seluruh titik aktif sepanjang tahun?

Pertanyaan lain menyentuh kualitas.

Apakah kontrak menetapkan Service Level Agreement (SLA)? Berapa uptime yang wajib diberikan penyedia? Bagaimana pemerintah mencatat gangguan? Apakah ada pemotongan pembayaran atau denda jika layanan tidak memenuhi standar?

Sebab, pembayaran layanan internet seharusnya tidak hanya dilihat dari tersedianya kontrak. Harus dapat diuji apakah layanan yang dibayar benar-benar tersedia dan sesuai spesifikasi.

Menariknya, dalam LAKIP 2025, Diskominfotik mencatat Indeks SPBE Bengkalis mencapai 3,01, melampaui target 2,88 atau 104,51 persen.

Tetapi angka indeks tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa belanja internet Rp.6,14 miliar telah efektif.

Indeks SPBE merupakan indikator yang lebih luas. Karena itu, hubungan antara peningkatan indeks dengan belanja internet harus dibuktikan melalui output yang terukur: jumlah titik, kapasitas, uptime, kualitas layanan dan tingkat pemanfaatannya.

LAKIP juga mencatat anggaran yang dikaitkan dengan sasaran SPBE sebesar Rp.10,143 miliar, dengan realisasi Rp.9,462 miliar atau 93,28 persen.

Di sinilah pertanggungjawaban anggaran menjadi penting.

Siapa penyedia internet Rp.6,14 miliar tersebut?

Berapa nilai kontraknya?

Berapa titik yang dilayani?

Berapa bandwidth setiap titik?

Dan apakah pemerintah pernah memberikan sanksi atau denda karena layanan tidak memenuhi SLA?

Semua pertanyaan itu belum dapat dijawab hanya dari DPA dan LAKIP.

Karena itu, dokumen berikutnya yang perlu dibuka adalah RUP/SIRUP, dokumen pengadaan, HPS, kontrak, spesifikasi teknis, daftar titik layanan, laporan monitoring, BAST, invoice hingga bukti pembayaran.

Tidak ada dasar untuk menyimpulkan telah terjadi penyimpangan hanya dari besarnya anggaran.

Namun, semakin besar uang publik yang dibelanjakan, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan setiap rupiah dapat ditelusuri hingga menjadi layanan yang benar-benar diterima pemerintah dan masyarakat.

Kini bola berada di tangan Diskominfotik Bengkalis:

Rp,.6,14 miliar itu sebenarnya membeli berapa banyak internet?

Imustiar Terpilih Sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Masyarakat Harapkan Kepemimpinan Legislatif yg Kuat

PEKANBARU — Imustiar, S.IP., M.H. resmi ditetapkan sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau. Penetapan ini menjadi sorotan publik dan muncul di tengah kuatnya tuntutan masyarakat Riau terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparansi anggaran yang ketat, serta penindakan tegas terhadap praktik korupsi. Isu tersebut selama ini menjadi tantangan struktural di provinsi ini.

Dengan latar belakang keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan dan Hukum, ditambah pengalaman yang matang di lembaga legislatif, masyarakat menaruh harapan besar kepadanya. Di bawah kepemimpinannya, Fraksi Golkar diharapkan menjadi kekuatan pengawasan yang efektif. Tugasnya mencakup mengawasi setiap kebijakan eksekutif, memastikan anggaran daerah digunakan tepat sasaran, dan memperjuangkan aspirasi rakyat tanpa terbelenggu kepentingan kelompok atau kekuasaan semata.

Menyambut penetapan tersebut, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Provinsi Riau melalui Ketua Dewan Pengurus Wilayah, Adrian, menyampaikan apresiasi sekaligus seruan terkait amanah yang kini diemban.

“Selamat dan sukses kami ucapkan kepada Sdr. Imustiar, http://S.IP., M.H. atas ditetapkannya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau. Penetapan ini bukan sekadar pengangkatan jabatan, melainkan amanah besar dari rakyat yang menanti perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Riau,” ucapnya pada hari Selasa.

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, GMPK Riau menekankan beberapa hal mendasar yang menjadi perhatian masyarakat:

Fraksi Golkar di bawah kepemimpinan beliau harus menjadi garda terdepan dalam mengawasi setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah. Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, transparan, dan dapat diakses oleh publik.

Fraksi legislatif memegang peran krusial dalam mengawasi kinerja eksekutif. Kami meminta agar tidak ragu melakukan pengawasan yang tegas, menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan tanpa pandang bulu, serta mendorong pemeriksaan menyeluruh jika ada dugaan pelanggaran hukum.
Lembaga legislatif harus menjadi ruang yang terbuka dan inklusif bagi pengawasan publik. Kami mengundang untuk membangun sinergi yang setara dan saling menguatkan dengan elemen masyarakat sipil, termasuk GMPK, dalam memantau pelaksanaan kebijakan daerah dan menampung aspirasi masyarakat yang selama ini belum terwakili secara optimal.

Segala kebijakan dan langkah strategis yang diambil harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok, golongan, atau individu. Semoga jabatan yang diemban senantiasa disertai kebijaksanaan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menjaga kepercayaan rakyat.

GMPK Riau menegaskan kesiapan untuk bekerja sama secara konstruktif dalam membangun Riau yang bebas korupsi, berkeadilan, dan sejahtera. Di saat yang sama, organisasi ini juga akan terus menjalankan pengawasan secara independen, objektif, dan kritis terhadap kinerja seluruh lembaga legislatif maupun eksekutif di Provinsi Riau.

“Semoga Bapak dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, membawa perubahan positif yang nyata, dan semakin dipercaya oleh masyarakat Riau,” pungkas Adrian.**

Dukungan Lintas Suku Menguat, Yasrijon Siap Kembali Bertarung di Pilkades Puo Raya

RMRBNEWS.COM,ROKAN HULU – Suasana politik desa mulai menghangat menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Sejumlah tokoh dan masyarakat dari berbagai latar belakang suku disebut mulai menyatakan dukungan terhadap Yasrijon untuk kembali maju sebagai calon kepala desa periode 2027–2035.

Dukungan tersebut terlihat melalui poster yang beredar di tengah masyarakat. Dalam poster itu, warga dari sejumlah kelompok suku menyampaikan pesan persatuan dengan mengusung slogan “Sepakat dan Kompak Bersatu”.

Dukungan tersebut disebut menjadi salah satu dorongan bagi Yasrijon untuk memantapkan langkah menghadapi kontestasi Pilkades Puo Raya.

Usung Persatuan Lintas Suku

Puo Raya merupakan desa dengan masyarakat yang berasal dari beragam latar belakang. Karena itu, isu persatuan dan kebersamaan menjadi salah satu perhatian dalam dinamika menjelang pemilihan kepala desa.

Poster dukungan yang beredar menampilkan representasi masyarakat dari Suku Batak, Nias, Jawa dan Melayu. Pesan yang disampaikan menekankan pentingnya menjaga kekompakan masyarakat dalam menentukan pemimpin desa untuk periode mendatang.

Dukungan lintas kelompok tersebut juga menunjukkan bahwa dinamika Pilkades Puo Raya mulai mendapat perhatian masyarakat jauh sebelum tahapan pemilihan berlangsung.

 

Tekankan Keberlanjutan Program

Jika kembali dipercaya memimpin, Yasrijon diharapkan dapat melanjutkan sejumlah program yang telah berjalan sekaligus melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat.

Bagi Yasrijon, keinginan untuk kembali maju disebut bukan semata-mata berkaitan dengan jabatan, tetapi juga bagian dari upaya melanjutkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat Desa Puo Raya.

“Pengabdian kepada masyarakat harus dibuktikan dengan kerja nyata, bukan hanya janji saat menjelang pemilihan,” ujarnya.

Warga Tetap Jadi Penentu

Meski dukungan mulai bermunculan, proses Pilkades tetap menjadi ruang bagi seluruh masyarakat untuk menentukan pilihannya secara demokratis.

Warga nantinya akan menilai setiap calon berdasarkan rekam jejak, program kerja, integritas serta kemampuan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dengan demikian, dukungan yang muncul saat ini belum menjadi penentu hasil akhir Pilkades. Keputusan tetap berada di tangan masyarakat melalui mekanisme pemilihan yang akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinamika politik desa pun diperkirakan masih akan berkembang seiring semakin dekatnya tahapan Pilkades Puo Raya. ***

Sepuluh Tahun Alami Penurunan Daya, Kelompok Pemuda Sambangi PLN

rmrbnews.com, Pelalawan – Alami gangguan arus listrik dengan penurunan daya sejak tahun 2016, pemuda Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau, menyambangi kantor ULP Pelalawan, di Kota Pangkalan Kerinci. Dipimpin ketua pemuda Said Ruben, mereka menyampaikan keluhan soal penurunan daya.

Al hasil, setelah menyampaikan surat audiensi sekelompok pemuda itu diterima perwakilan ULP PLN Pelalawan, dikarenakan pimpinan ULP PLN saat itu sedang proses Serah Terima Jabatan (Sertijab) di kantor pusat.

“Genap sepuluh tahun listrik kami sering turun daya VOT secara drastis. Bahkan sudah tak terhitung lagi alat elektronik warga yang rusak. Alhamdulillah saat laporan kami sampaikan kami disambut untuk beraudiensi,” kata Said Ruben.

Mantan Sapma PP, itu menegaskan bahwa dari audiensi Kamis, 3 September 2026 itu kami sepakat dengan perwakilan PLN bakal mendapatkan Trafo baru untuk Desa Balam Merah, khususnya di Kecamatan Bunut. Sebab tambahnya, selain desa Balam Merah, banyak wilayah Kecamatan Bunut yang mempunyai keluhan yang sama.

“Pihak ULP PLN telah berjanji akan memberikan Trafo baru untuk Kecamatan Bunut. Sejauh ini kami apresiasi tanggapan mereka, jika nantinya tidak terealisasi jangan salahkan kami bakal mengambil langkah yang lebih besar nantinnya,” pungkasnya, menegaskan.

Disisi lain, pemuda Kelurahan Bunut Amat, juga pernah mengeluhkan hal yang sama, bahkan pernah disarankan untuk pengajuan tiang listrik akibat terlalu banyak pemakaian VOT pada satu tempat melalui proposal. Namun, hampir 5 tahun, juga belum terealisasi oleh pihak ULP PLN Pelalawan.

“Kami sudah diarahkan pihak PLN, ngajukan proposal tiang listrik akibat kurang daya ini dengan pihak Lurah dan Camat. Namun, sampai sekarang, belum ada realisasinya,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan ULP PLN Pelalawan Rudi, saat audiensi mengatakan akan segera melakukan survey lapangan terkait keluhan para pemuda tersebut.

“Kamk akan segera mengirim tim untuk melakukan survei yang menjadi keluhan masyarakat,” pungkas Rudi, dihadapan pemuda yang hadir.***

 

 

PWI Pelalawan Gelar Workshop Jurnalistik, Bahas Masa Depan Media di Era Artificial Intelligence

rmrbnews.com, Pelalawan- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pelalawan menggelar Workshop Jurnalistik guna membekali para jurnalis dalam menghadapi tantangan teknologi modern. Acara ini berlangsung pada hari Kamis,( 3/9/2026), bertempat di Aula BAPPEDA Kabupaten Pelalawan mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Workshop kali ini mengusung tema utama “Masa Depan Media di Era Artificial Intelligence: Bertahan, Bertransformasi, dan Membangun Kemitraan yang Profesional dan Beretika”. Kegiatan yang dikemas dalam dua sesi materi ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pers daerah di tengah disrupsi digital.

Rangkaian Materi Sesi tersebut dibagi menjadi dua sesi fokus diskusi, antara lain:

Sesi I: Membahas mendalam mengenai “Masa Depan Media di Era Artificial Intelligence: Bertahan dan Bertransformasi Di Tengah Menyusutnya Kerja Sama Pemerintah Dan Swasta”.

Sesi II: Menitikberatkan pada “Etika dan Profesionalisme Jurnalistik: Memahami Tugas Pers dan Membangun Komunikasi yang Sehat antara Wartawan dan Dunia Pendidikan”.

Dalam Workshop yang sengaja digelar dibuka langsung oleh Bupati Pelalawan H. Zukri. Ia menuturkan bahwa media harus bisa mengikuti zaman sekarang ini. Dalam jangka 2 detik sudah dapat buat berita, hal ini tak terlepas dari kecanggihan teknologi AI sekarang ini, kekurangannya bahwa AI tidak bertanggung jawab dalam suatu kebenaran berita.

” Mari kita ambil kecanggihan AI menjadi kebaikan, bukan menjadi hal negatif atau mudaratnya suatu kecanggihan teknologi, akhir Bupati.

Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar menyebut bahwa kegiatan Workshop Jurnalis PWI Pelalawan bertujuan menambah pengetahuan anggota PWI Pelalawan serta menambah pengetahuan seluruh peserta workshop dari para Kepala sekolah, guru, para Mahasiswa serta seluruh perusahaan yang ada di Pelalawan, terang Ketua Riau tersebut.

Ketua PWI Pelalawan Samsul Bahri juga menyebut kegiatan ini menunjang dan menambah pengetahuan mitra wartawan baik kepala sekolah dan para mahasiswa dalam menjalankan kegiatan. Masih banyak orang yang kaku menghadapi para wartawan padahal wartawan bukan ditakuti tapi bermitra. Wartawan juga harus menjalankan etika jurnalis dalam menjalankan tugasnya agar terhindar dari masalah, ungkap Samsul.

Workshop Jurnalistik PWI Pelalawan menghadirkan narasumber Mario Abdillah Khair SH (Ahli Dewan Pers). Ia menjelaskan bahwa media harus berbadan hukum dan harus berbadan hukum PT tidak diperbolehkan berbentuk CV. Dalam menjalankan tugasnya setiap wartawan harus memperkenalkan dirinya dan memiliki KTA yang masih berlaku serta narasumber berhak menanyakan hal tersebut dan apabila wartawan tidak menunjukkan KTA sebagai wartawan maka narasumber berhak menolak, terangnya.

Diketahui tercatat 1.286 pengaduan diterima dewan pers sepanjang tahun 2025 dan kurun waktu Januari hingga Juli 2026 Dewan Pers sudah menerima 800 pengaduan. Dari jumlah kasus pengaduan tersebut 454 kasus atau 57,75 persen sudah diselesaikan Dewan Pers sesuai aturan yang berlaku.

” Salah satu faktor terjadinya pengaduan ke dewan pers yakni masih kurangnya kompetensi yang dimiliki wartawan, tercatat di Dewan Pers pada tahun 2025 bahwa wartawan yang kompeten dalam menulis berita berjumlah 15.088 orang dan ditambah 836 orang wartawan kompeten terbaru hingga juli 2026, artinya jumlah wartawan berkompeten dalam menulis berita se indonesia yakni masih 15.924 orang.

Karnanya wartawan dituntut dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan berpedoman dengan kode etik jurnalis untuk menghindari masalah kedepan tentang produk pers, ungkap pria yang akrab dipanggil Pak Mario tersebut.

Dukungan Multipihak

Penyelenggaraan workshop Jurnalis ini sukses terlaksana berkat kolaborasi dan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan, PT Astra Agro Lestari, serta sejumlah mitra strategis dari sektor swasta dan hulu migas, meliputi SKK Migas, EMP (Energi Mega Persada), APRIL Group, Musim Mas, dan Pertamina.

Melalui sinergi ini, PWI Pelalawan berkomitmen untuk terus melahirkan produk jurnalistik yang sehat, profesional, dan tetap menjunjung tinggi kode etik di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan.***