Arsip Kategori: Terbaru

rmrbnews.com, INFO_PAS – PEKANBARU – Mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT), Lukman Edi, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelayanan dan tata kelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru.

Hal tersebut disampaikan politisi partai PKB tersebut saat melakukan kunjungan silaturahmi dengan Kepala Lapas Pekanbaru, Yuniarto.

Dalam kunjungannya itu, Lukman Edi mengungkapkan rasa syukur dan kepuasannya atas sistem pelayanan yang diterapkan di Lapas Pekanbaru.

Lukman Edi menilai prosedur kunjungan berjalan sederhana, cepat, dan tertib, sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang berkunjung.

“Alhamdulillah, saya bisa bersilaturahmi dengan Kalapas Pekanbaru, Pak Yuniarto. Saya sudah dua kali berkunjung ke Lapas ini dan saya melihat sendiri prosedurnya sangat simpel dan cepat,” ujar Lukman Edi, Kamis, 29 Januari 2026.

Menurutnya, mekanisme kunjungan di Lapas Pekanbaru sudah tertata dengan baik sejak awal kedatangan. Pengunjung diarahkan untuk mengambil nomor antrean, kemudian diberikan petunjuk secara jelas oleh petugas.

“Saya ambil nomor antrean, lalu diberikan petunjuk. Setelah itu saya lapor ke pintu masuk, dipanggil satu per satu, lalu menyerahkan handphone dan dompet untuk dititipkan. Setelah itu masuk untuk screening dan memastikan tidak membawa barang-barang berbahaya,” jelasnya.

Lukman Edi menambahkan, setelah melalui proses pemeriksaan, pengunjung diwajibkan melapor ke pos penjagaan dan mendapatkan stempel tanda telah berkunjung ke Lapas.

Prosedur ini, menurutnya, menunjukkan komitmen petugas dalam menjaga keamanan sekaligus memberikan pelayanan yang profesional.

“Ketika keluar pun diperiksa kembali. Menurut saya, ini sudah sangat baik,” imbuhnya.

Tak hanya menyoroti pelayanan, Lukman Edi juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi lingkungan Lapas Pekanbaru. Dari dua kali kunjungannya, ia menilai kebersihan dan kerapian Lapas menjadi salah satu keunggulan yang patut diapresiasi.

“Satu hal yang saya lihat dari dua kali kunjungan, Lapas ini bersih. Itu penting, karena lingkungan yang bersih mencerminkan pengelolaan yang baik” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lukman Edi juga mengaku banyak berdiskusi dengan Kalapas Pekanbaru terkait visi dan arah pengembangan Lapas ke depan.

Lukman Edi menilai Yuniarto memiliki pandangan yang progresif dalam membangun Lapas tidak hanya sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai institusi pelayanan publik yang humanis.

“Saya berbincang cukup banyak dengan Kalapas. Beliau punya visi yang bagus ke depan. Beberapa aspirasi yang disampaikan sangat wajar dan perlu dikomunikasikan dengan para stakeholder terkait,” ungkapnya.

Lukman menegaskan bahwa aspirasi tersebut memiliki tujuan yang baik dan tulus, yakni bagaimana menjadikan Lapas sebagai lembaga yang terus berkembang dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, tanpa mengesampingkan fungsi pembinaan dan keamanan.

“Tujuannya jelas, bagaimana menjadikan Lapas ini lebih baik lagi, berkembang, dan pelayanannya semakin maksimal untuk masyarakat,” tutup.

Apresiasi dari tokoh nasional tersebut menjadi dorongan positif bagi jajaran Lapas Kelas IIA Pekanbaru untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, serta sinergi dengan berbagai pihak demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang modern, aman, dan berorientasi pada pelayanan publik.***

rmrbnews.com, BANGKINANG – Satlantas Polres Kampar melaksanakan kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan makanan kepada masyarakat yang kurang mampu dan pengguna jalan yang tertib aturan lalu lintas, Jumat (30/01/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas AKP Wulan Afdhalia Ramdhani, S.Trk.,S.I.K, bersama Kanit Regident Iptu Sulthon Sekar Jagat, S.Trk, KBO Ipda Ferry Irawan, Kanit Turjagwali Ipda Brilian Sendi Putra Darpita, S.Trk, Kanit Gakkum Ipda Eka Putera., S.E., M.M, dan 6 personel Satlantas Polres Kampar.

Kegiatan Jumat Berkah ini dilaksanakan di Pasar Ramayana Bangkinang dan Jalan Prof. M. Yamin S.H Bangkinang.

Dalam kegiatan tersebut, Kasat Lantas AKP Wulan Afdhalia Ramdhani, S.Trk.,S.I.K menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Satlantas Polres Kampar terhadap masyarakat.

Polres Kampar melalui Satlantas Polres Kampar ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang kurang mampu dan memberikan apresiasi kepada pengguna jalan yang tertib aturan lalu lintas. Kami berharap, kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.”

Kegiatan Jumat Berkah ini diharapkan dapat menciptakan situasi kamtibmas yang aman di wilayah Hukum Polres Kampar, menciptakan Kamseltibcar Lantas yang aman dan taat aturan lalu lintas, serta menumbuhkan kedekatan hubungan emosional dengan masyarakat.***

SultraAkurat.com,Kendari — Manajemen travel umrah Tajak Ramadhan Grup (TRG) angkat bicara terkait adanya penyesuaian biaya layanan yang terjadi selama proses keberangkatan jamaah. Penambahan biaya tersebut disebut dipicu oleh kondisi kepadatan (crowded) di Arab Saudi yang berdampak pada kenaikan hampir seluruh layanan pendukung ibadah umrah.

Humas Tajak Ramadhan Grup (TRG), Diman, menjelaskan bahwa situasi di Arab Saudi saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal, sehingga pihak travel harus melakukan penyesuaian agar keberangkatan jamaah tetap berjalan.

“Penambahan ini terjadi akibat kondisi crowded di Saudi, sehingga semua layanan mengalami kenaikan dan tidak sesuai dengan perencanaan awal,” ujar Diman saat dikonfirmasi.

Meski demikian, Diman menegaskan bahwa penyesuaian tersebut tidak bersifat memaksa. Pihak travel, kata dia, terlebih dahulu menyampaikan kondisi riil kepada jamaah dan menawarkan opsi yang tersedia secara terbuka.

“Semua ditawarkan tanpa paksaan. Intinya, kami dari pihak travel, apa pun kondisinya, tetap berkomitmen memberangkatkan jamaah,” tegasnya.

Saat ini, TRG memastikan bahwa proses pemberangkatan jamaah tetap berjalan. Sekitar 200 jamaah umrah dilaporkan telah berada di Arab Saudi dan tengah menjalankan rangkaian ibadah.

“Kurang lebih 200 jamaah sudah berada di Saudi untuk beribadah,” kata Diman.

Pihak TRG juga menyatakan akan terus melakukan koordinasi dan penyesuaian layanan agar jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar di tengah tingginya mobilitas dan kepadatan di Tanah Suci.

SultraAkurat.com, Bombana — Ikatan Mahasiswa Pelajar Indonesia Bombana (IMPIB) Kendari memandang lemahnya kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Bombana dalam penanganan kebakaran sebagai catatan serius terhadap kualitas pelayanan publik yang tidak dapat diabaikan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan masyarakat dari ancaman bencana kebakaran.

Sorotan tersebut menguat setelah terjadinya insiden kebakaran di Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, pada Kamis, 22 Januari 2026 sekitar pukul 12.00 WITA. Kebakaran yang dipicu oleh korsleting listrik tersebut terjadi di kawasan padat penduduk, sehingga api dengan cepat merambat dan menghanguskan salah satu rumah warga.

Situasi kebakaran semakin sulit dikendalikan karena diperparah oleh cuaca panas dan angin kencang pada saat kejadian. Akibat peristiwa tersebut, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, meskipun tidak terdapat korban jiwa.

Ketua Umum IMPIB Kendari, Nurul Latifa Musfa, menilai tidak hadirnya armada Pemadam Kebakaran (Damkar) di lokasi kejadian sebagai bentuk kelalaian serius pemerintah daerah. “Dalam kondisi darurat seperti kebakaran, kehadiran Damkar merupakan kebutuhan mendasar yang menyangkut keselamatan masyarakat dan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa jarak tempuh yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten menyebabkan waktu respons penanganan kebakaran menjadi sangat lambat. Kondisi ini seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah dalam merancang sistem layanan pemadam kebakaran yang efektif dan merata.

IMPIB Kendari menilai ketergantungan pada armada Damkar yang terpusat di pusat pemerintahan kabupaten tidak sebanding dengan luas wilayah serta kondisi geografis Bombana. Situasi tersebut sangat berisiko, terutama bagi wilayah padat penduduk yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.

Lebih lanjut, IMPIB Kendari menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara melalui pemerintah daerah. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan pemerataan layanan pemadam kebakaran harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam sistem pelayanan publik.

IMPIB Kendari mendesak Pemerintah Daerah Bombana untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanggulangan kebakaran, termasuk penyediaan armada, fasilitas, serta sumber daya manusia Damkar di setiap kecamatan, khususnya wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan jarak tempuh yang jauh dari pusat layanan.

IMPIB Kendari menegaskan bahwa tanpa langkah nyata dan perbaikan serius, peristiwa kebakaran serupa berpotensi terus terulang dan kembali merugikan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan tidak lagi bersikap reaktif, melainkan hadir secara nyata dan merata dalam memastikan perlindungan, keselamatan, serta rasa aman bagi seluruh warga Kabupaten Bombana.

Selain mendorong perbaikan sistem pelayanan publik, IMPIB Kendari turut mengambil langkah kemanusiaan dengan membuka penggalangan donasi bagi warga yang terdampak musibah kebakaran di Desa Mulaeno. Melalui upaya ini, IMPIB Kendari mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi memberikan bantuan sebagai wujud solidaritas, guna meringankan beban korban dan mendukung proses pemulihan kehidupan mereka secara layak.

Ambon,LensoMerah.com – Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka publik yang ramah anak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting tidak hanya sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial antara pemerintah dan warga.

Hal itu disampaikan Lucky Leonard Upulatu Nikijuluw, Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam wawancara pada Rabu (21/1/2026).

Menurut Lucky, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik memiliki banyak fungsi strategis. Selain menjadi tempat masyarakat beraktivitas, berolahraga, dan bersantai (healing), ruang tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pertemuan langsung antara wali kota dan masyarakat dalam suasana yang lebih informal.

“Ruang terbuka hijau dan ruang publik ramah anak itu kewajiban pemerintah. Di situ masyarakat bisa rekreasi, bersosialisasi, bahkan menjadi ruang dialog antara pemimpin dan rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya fungsi ekologis ruang terbuka hijau, terutama dalam menjaga ketersediaan air tanah. Lucky mengingatkan adanya program yang pernah dijalankan Dinas Pertanian terkait pembangunan sumur resapan sebagai bagian dari upaya menjaga suplai air tanah.

“Program sumur resapan itu penting supaya air tanah tetap tersuplai dan Kota Ambon tidak terdampak krisis air di masa depan. Jadi RTH bukan hanya soal taman, tetapi juga soal keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

Lucky menyebutkan bahwa pemerintah kota telah membangun sejumlah ruang terbuka publik, termasuk pada tahun lalu. Namun, jika ke depan ingin dilakukan penambahan, maka persoalan utama yang harus diselesaikan adalah ketersediaan lahan.

“Kalau mau ditambah, pertanyaannya tanahnya ada di mana. Apakah itu milik pemerintah kota atau bukan. Ini yang harus dikaji secara serius,” katanya.

Ia mencontohkan daerah-daerah di Pulau Jawa, di mana ruang terbuka hijau dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Warga datang untuk berolahraga, bersantai, dan berkumpul bersama keluarga.

Namun demikian, Lucky menegaskan bahwa keberadaan ruang publik juga harus diimbangi dengan tanggung jawab bersama dalam menjaga fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

“Kalau fasilitas itu sudah ada, masyarakat juga harus ikut menjaga. Jangan sampai disalahgunakan,” tegasnya.

Ia secara khusus menyoroti kawasan Pattimura Park dan Lapangan Merdeka, yang merupakan aset penting milik pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Menurutnya, kenyamanan dan keamanan di kawasan tersebut harus dijaga secara konsisten.

“Pemerintah bertanggung jawab atas fasilitas dan keamanannya. Satpol PP harus aktif mengontrol agar tidak terjadi hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan atau kenakalan lainnya,” ujarnya.

Lucky menilai, ruang publik yang aman, nyaman, dan terawat akan memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata.

Wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara, akan merasa aman dan tertarik berkunjung jika melihat Ambon sebagai kota yang damai, tertib, dan memiliki fasilitas publik yang memadai.

“Kalau ruang publik kita tertata dan aman, itu menjadi wajah kota. Orang luar akan melihat bahwa Ambon sudah aman, damai, dan layak dikunjungi,” pungkasnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang publik bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan, serta mendorong citra positif Kota Ambon di tingkat nasional maupun internasional.(LM01)

Ambon,LensoMerah.com – Pemotongan Tambahan Penghasilan Daerah (TKD) sebagai dampak kebijakan efisiensi fiskal pemerintah pusat dinilai memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kota Ambon. Dampak tersebut terutama dirasakan pada sektor pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).

Penilaian itu disampaikan Lucky Leonard Upulatu Nikijuluw, Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam wawancara pada Rabu (21/1/2026).

Lucky menjelaskan, pemotongan TKD tidak hanya berdampak pada belanja modal, tetapi juga memengaruhi sejumlah pos pengeluaran lainnya, seperti perjalanan dinas dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Akibat keterbatasan fiskal tersebut, Pemerintah Kota Ambon saat ini hanya mampu membayarkan TPP sebesar 50 persen dari nilai normal.

Kondisi tersebut, lanjut Lucky, kemudian disiasati melalui kebijakan pengaturan pola kerja ASN, yakni tiga hari bekerja di kantor dan dua hari bekerja dari rumah sebagai bagian dari langkah efisiensi tambahan.

“Pemotongan ini merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi investasi dan transfer ke daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Suka atau tidak suka, semua daerah merasakan dampaknya, termasuk Kota Ambon,” ujar Lucky.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini berada di pundak wali kota dan wakil wali kota yang harus tetap merealisasikan janji-janji politik kepada masyarakat di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Ia mengungkapkan, terdapat 17 program prioritas Pemerintah Kota Ambon yang harus terus diperjuangkan. Program-program tersebut mencakup penyediaan air bersih, pembangunan dan perbaikan jalan, penerangan jalan umum, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penataan drainase.

“Program prioritas itu adalah janji politik kepada masyarakat. Infrastruktur seperti jalan raya, kawasan pantai, sungai, teluk, hingga drainase tetap wajib diperhatikan meskipun kondisi fiskal terbatas,” tegasnya.

Lucky menambahkan, TPP pada dasarnya bukan komponen gaji wajib ASN, melainkan diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Namun sebagai bentuk kebijakan dan keberpihakan kepada aparatur, pemerintah kota tetap menyalurkannya meski hanya separuh dari nilai normal.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut untuk selalu siap melakukan intervensi cepat apabila terjadi kondisi force majeure, seperti banjir atau longsor, yang membutuhkan respons anggaran secara mendesak.

Ia menilai, sejumlah program infrastruktur yang sebelumnya dirancang dalam proyeksi beberapa tahun ke depan kini harus disesuaikan secara lebih realistis dengan kondisi fiskal yang ada.

“Kegiatan yang sudah diskenariokan harus diatur ulang dan dikerjakan sesuai kemampuan keuangan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer yang tersedia,” jelasnya.

Selain itu, Lucky menyinggung adanya dana insentif atau penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Ambon, termasuk bantuan bernilai puluhan miliar rupiah, yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong belanja modal infrastruktur.

Menurutnya, seluruh sumber pendanaan—baik berupa dana insentif, transfer daerah, maupun PAD—harus dikelola secara optimal, transparan, dan tepat sasaran.

“Tugas kita bersama adalah mengontrol dan memastikan skala prioritas anggaran. Yang paling bersentuhan langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, itulah yang harus diutamakan,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah tekanan fiskal yang kuat, keberpihakan anggaran serta keberanian mengambil keputusan strategis menjadi kunci agar pembangunan dan pelayanan publik di Kota Ambon tetap berjalan secara berkelanjutan.(LM01)

Ambon,LensoMerah.com – Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang tengah melaksanakan operasi di wilayah timur kembali sandar di Dermaga Tawiri Komando Daerah Angkatan Laut IX (Kodaeral IX), Kota Ambon, Maluku, Selasa (20/1/2026), untuk melaksanakan bekal ulang logistik sekaligus embarkasi pasukan.

KRI KRI Teluk Bintuni-520 yang tergabung dalam dukungan Operasi Trisula Jaya-26, menjalankan misi Angkutan Laut (Angla) guna pergeseran pasukan dan material (Serpas/Sermat) Latihan Pra Tugas (Latpratugas) Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI–Papua Nugini (PNG) Mobile.

Kapal jenis Landing Ship Tank (LST) tersebut, yang dikomandani Letkol Laut (P) Budi Utomo, sandar di Dermaga Kesatrian Tawiri Kodaeral IX untuk mengangkut personel dari Batalyon Infanteri 757/Ghubta Vira (Yon 757/GV).

Sebanyak 450 personel pasukan tempur Yon 757/GV telah berada di atas kapal dan bersiap diberangkatkan guna melaksanakan tugas pengamanan wilayah perbatasan RI–PNG di Papua.

Usai menyelesaikan rangkaian embarkasi personel dan material, KRI Teluk Bintuni-520 direncanakan bertolak dari Dermaga Kesatrian Tawiri pada pukul 21.00 WIT untuk melanjutkan misi operasi.

Kegiatan ini merupakan bagian strategis dari Operasi Trisula Jaya-26, yang menjadi wujud komitmen TNI dalam menjaga kedaulatan negara melalui penguatan personel dan kesiapan alutsista di wilayah perbatasan.

Di tempat terpisah, Komandan Kodaeral IX, Hanarko Djodi Pamungkas, menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus selamat bertugas kepada prajurit dan unsur KRI Teluk Bintuni-520 yang tergabung dalam Satgas Pamtas.

“Dalam pelaksanaan operasi ini, saya menekankan agar selalu mengedepankan faktor keselamatan personel dan material,” ujar Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas.

Ia menambahkan, dukungan angkutan laut menggunakan KRI Teluk Bintuni-520 menjadi faktor penting dalam memastikan mobilitas pasukan berlangsung aman, cepat, dan efisien menuju daerah penugasan.

Keberangkatan kapal dilepas melalui upacara Merplug (penghormatan khas TNI AL) yang dihadiri jajaran pejabat Kodaeral IX, di antaranya Asisten Personel Dankodaeral IX, Kepala Dinas Materiel Kodaeral IX, Kepala Dinas Syahbandar dan Keselamatan Pelayaran Kodaeral IX, Karumkital Dr. F.X. Suhardjo Kodaeral IX, beserta staf dan pasukan Merplug terbaik Kodaeral IX.

Pelepasan ini menjadi simbol dukungan penuh Kodaeral IX terhadap keberhasilan tugas operasi TNI AL dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(LM01)

Ambon,LensoMerah.com  – Guna menjaga semangat serta kebugaran jasmani prajurit, Komandan Komando Daerah Angkatan Laut IX (Kodaeral IX), Hanarko Djodi Pamungkas, melaksanakan olahraga bersama seluruh personel Kodaeral IX di Kesatrian Kodaeral IX, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku, Selasa (20/1/2026).

Kegiatan diawali dengan apel pagi di Lapangan Apel Mako Kodaeral IX, kemudian dilanjutkan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 88 dan senam Tabola Bale yang diikuti penuh antusias oleh seluruh personel. Setelah itu, kegiatan diteruskan dengan jalan santai mengelilingi kawasan kesatrian.

Suasana kebersamaan tampak kental saat Komandan Kodaeral IX bersama para pejabat utama turun langsung mengikuti senam pemanasan sebelum memulai agenda jalan santai.

Di sela kegiatan, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas menekankan pentingnya olahraga rutin sebagai bagian dari pola hidup sehat prajurit.

“Kesatrian kita ini sangat nyaman, udaranya segar dan sangat cocok untuk olahraga. Jalan santai sangat baik untuk kesehatan karena dapat meningkatkan fungsi paru-paru, mengurangi stres, memperkuat sistem imun, memperbaiki suasana hati, meningkatkan fokus, serta menurunkan risiko penyakit kronis,” jelasnya.

Ia pun mengimbau seluruh personel untuk memanfaatkan fasilitas olahraga yang tersedia di lingkungan Kesatrian Kodaeral IX Ambon guna menjaga kebugaran dan kesiapsiagaan fisik.

Usai senam, rombongan melanjutkan jalan santai menyusuri rute strategis di kawasan Mako Kodaeral IX. Dalam kegiatan tersebut, Dankodaeral IX didampingi Wakil Komandan Kodaeral IX, Muhammad Risahdi, para pejabat utama, serta kepala satuan kerja Kodaeral IX.

Di sela rute jalan santai, Komandan dan rombongan juga meninjau kondisi bunker peninggalan era kolonial yang berada di kawasan kesatrian dan hingga kini masih terpelihara dengan baik. Peninjauan dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap pemeliharaan situs sejarah sekaligus fasilitas pertahanan.

Langkah ini bertujuan memastikan seluruh aset penting, baik yang bernilai historis maupun strategis, tetap dalam kondisi siap pakai guna mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan ke depan.(LM01)

Ambon,LensoMerah.com – Komandan Satuan Patroli Komando Daerah Angkatan Laut IX (Dansatrol Kodaeral IX), Hapsoro A. Purbaningtiyas, memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Kapal Angkatan Laut (KAL) Panana III-9-13 yang digelar di atas geladak KAL Alkura III-9-14, Dermaga Irian Kodaeral IX, Ambon, Selasa (20/1/2026).

Dalam upacara tersebut, jabatan Komandan KAL Panana III-9-13 secara resmi diserahterimakan dari Jumadi kepada Putu Ariawan.

Prosesi Sertijab diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, penyematan tanda jabatan, serta penandatanganan fakta integritas dan naskah berita acara.

Dansatrol Kodaeral IX dalam sambutannya menegaskan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian penting dari pembinaan personel di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Menurutnya, regenerasi kepemimpinan memberi ruang bagi perwira untuk mengembangkan karier sekaligus melahirkan gagasan-gagasan baru demi peningkatan kinerja organisasi.

“Sertijab ini diharapkan mampu memantapkan manajemen organisasi agar dapat menjawab tantangan tugas yang semakin berat serta kebutuhan organisasi yang semakin kompleks, di tengah dinamika lingkungan strategis dan berbagai keterbatasan yang kita miliki,” ungkap Dansatrol.

Pada kesempatan tersebut, Dansatrol juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapten Laut (P) Jumadi atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat sebagai Komandan KAL Panana III-9-13, sehingga seluruh tugas pokok dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

“Kepada pejabat lama, saya mengucapkan terima kasih atas loyalitas dan kinerjanya. Semoga pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bekal dalam penugasan selanjutnya,” ujarnya.

Sementara itu, kepada pejabat baru, Kapten Laut (P) Putu Ariawan, Dansatrol menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas, seraya berharap amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

“Saya berharap Komandan KAL Panana yang baru dapat melaksanakan setiap tugas dengan sebaik-baiknya serta terus meningkatkan profesionalisme dalam mendukung tugas-tugas operasi TNI AL,” tambahnya.

Upacara Sertijab ini turut dihadiri para pejabat jajaran Satuan Patroli Kodaeral IX, antara lain Komandan KRI Kerapu-812, Komandan KRI Posepa-870, Komandan KAL Alkura, Komandan KAL Hutumuri, serta para perwira dan pasukan gabungan lainnya.

Kegiatan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Dansatrol Kodaeral IX yang diikuti seluruh peserta upacara sebagai bentuk penghargaan kepada pejabat lama sekaligus dukungan moril kepada pejabat baru, demi kesinambungan kepemimpinan dan kesiapsiagaan operasional di wilayah kerja Kodaeral IX.(LM01)

Ambon,LensoMerah.com – Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Aris Soulisa, menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Ambon.

Penegasan ini disampaikan Soulisa dalam wawancara pada Selasa, 20 Januari 2026, menyusul sejumlah temuan lapangan yang dinilai memprihatinkan.

Menurut Soulisa, selain kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pihak pengelola MBG juga wajib memastikan seluruh pekerja terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Namun, Komisi I menemukan adanya persoalan serius terkait jam kerja para pekerja MBG.

“Kami temukan ada pekerja yang jam kerjanya tidak sesuai mekanisme. Ada yang bekerja lebih dari 12 jam, pembagian kerjanya juga tidak merata,” ungkap Soulisa.

Ia juga menyoroti aspek kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak, terutama terkait porsi dan standar gizi yang seharusnya menjadi tanggung jawab ahli gizi. Bahkan, Komisi I menerima informasi adanya dugaan kasus keracunan anak yang disebut-sebut sempat ditutupi.

“Ini yang harus dipertanyakan ke ahli gizi. Ada beberapa kasus yang diduga ditutupi, termasuk anak-anak yang mengalami keracunan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Soulisa mengungkapkan informasi serius yang diterima Komisi I dari kalangan jurnalis dan masyarakat. Disebutkan, di wilayah Wayame terdapat laporan bahwa selama kurang lebih tiga bulan, pihak pengelola MBG tidak memberikan makanan kepada anak-anak penerima manfaat.

“Tiga bulan itu bukan waktu yang singkat, dan ini serius. Informasinya sudah dilaporkan, sehingga pasti akan kami tindak lanjuti,” katanya.

Komisi I DPRD Kota Ambon, lanjut Soulisa, akan segera memanggil pihak pengelola MBG untuk dimintai klarifikasi. Langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai amanat Presiden.

“Kami berharap sentilan dari Komisi I ini menjadi langkah pencegahan, agar pihak MBG lebih serius. Program ini sangat menguras APBN, setiap hari anggarannya triliunan rupiah,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar Kota Ambon tidak menjadi sorotan nasional akibat buruknya pelaksanaan program MBG. Selain persoalan distribusi, kualitas makanan juga menjadi perhatian, terutama jika proses pengolahan hingga pendistribusian memakan waktu lama.

“Kalau sayur itu lebih dari delapan jam, kualitasnya bisa menurun bahkan berpotensi menjadi racun. Ini harus diperhatikan betul,” jelas Soulisa.

Soulisa menekankan pentingnya pengawasan bersama, baik oleh masyarakat maupun DPRD sebagai lembaga pengawas. Ia menegaskan bahwa Komisi I berkomitmen mengawal pelaksanaan MBG di Kota Ambon agar berjalan optimal, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak.

“Setelah ini pasti kami panggil pihak MBG. Ini bagian dari tanggung jawab kami agar program Presiden bisa berjalan baik dan tepat sasaran,” pungkasnya.(LM01)