Arsip Kategori: Terbaru

Ambon,LensoMerah.com– Komisi III DPRD Kota Ambon melakukan kunjungan silaturahmi ke Bank Maluku Malut pada Selasa (20/1/2026). Kunjungan ini bertujuan membahas sejumlah agenda strategis yang dinilai penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan Kota Ambon ke depan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi sebelumnya dengan pihak Bank Maluku Malut.

Selain itu, pertemuan ini menjadi ruang diskusi untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun kesepakatan yang saling menguntungkan antara lembaga legislatif dan pihak perbankan daerah.

“Dalam agenda kunjungan ini, ada dua substansi utama yang kami sampaikan dan diskusikan bersama Bank Maluku Malut. Harapannya, pembahasan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang baik bagi pembangunan Kota Ambon ke depan,” ujar Far-Far saat diwawancarai di Kantor DPRD Kota Ambon.

Ia mengungkapkan, substansi pertama yang menjadi fokus pembahasan adalah pengadaan dan penguatan fasilitas alat pembayaran non-tunai atau electronic payment system (E-Payment) pada sektor pelayanan publik. Upaya ini diarahkan khususnya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi III, salah satunya Dinas Perhubungan yang beroperasi di kawasan Merdeka.

Komisi III DPRD Kota Ambon mendorong Bank Maluku Malut agar dapat memfasilitasi secara lebih optimal penggunaan aplikasi e-Pose dalam pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Far-Far, pemanfaatan aplikasi tersebut diyakini mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparansi, serta membiasakan masyarakat dalam penggunaan uang elektronik.

“Tujuannya sederhana, yakni untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat. Namun dampak besarnya adalah mencegah terjadinya kebocoran pada pos-pos pendapatan daerah yang dikelola oleh dinas terkait,” tegasnya.

Melalui sinergi ini, Komisi III DPRD Kota Ambon berharap modernisasi sistem pembayaran di lingkungan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjadi bagian dari upaya reformasi pelayanan publik yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.(LM01)

Ambon,LensoMerah.com- Dunia esports di Kota Ambon kembali menunjukkan geliat positif dengan akan digelarnya Mobile Legends Offline Tournament pada 12–14 Februari 2026.

Turnamen bergengsi ini akan berlangsung secara luring di Lantai 9, Yuzu Ballroom, Zest Ambon, dan terbuka untuk 32 tim terbaik dari komunitas Mobile Legends.

Ajang ini menjadi wadah kompetisi sekaligus sarana silaturahmi bagi para penggemar Mobile Legends: Bang Bang di Ambon dan sekitarnya. Panitia menetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 per tim, dengan komposisi lima pemain inti dan satu pemain cadangan. Pendaftaran telah dibuka mulai sekarang hingga 5 Februari 2026.

Selain memperebutkan prestise, para peserta juga akan bersaing untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik, berupa uang tunai, sertifikat, serta goodie bag berhadiah yang didukung oleh para sponsor.

Dengan konsep offline, turnamen ini diharapkan mampu menghadirkan atmosfer pertandingan yang lebih kompetitif, sportif, dan interaktif, sekaligus memperkuat ikatan antaranggota komunitas esports lokal.

Dukungan penuh terhadap kegiatan ini disampaikan oleh Yudhi Meidyanto, Cluster General Manager Swiss-Belhotel Ambon dan Zest Ambon.

Ia menilai turnamen esports merupakan kegiatan positif yang sejalan dengan perkembangan generasi muda dan industri kreatif.

“Kami sangat mendukung kegiatan positif seperti turnamen Mobile Legends offline ini. Selain menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang esports, acara ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi industri kreatif dan pariwisata di Ambon,” ujar Yudhi.

Ia menambahkan, Zest Ambon berkomitmen menjadi ruang yang inklusif bagi berbagai aktivitas komunitas, termasuk esports, dengan menyediakan fasilitas yang nyaman dan representatif seperti Yuzu Ballroom.

Panitia penyelenggara berharap turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu memperkuat ekosistem esports lokal, mendorong lahirnya talenta-talenta muda berbakat, serta meningkatkan eksposur Ambon sebagai kota yang terbuka terhadap perkembangan industri kreatif dan digital.

Untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran maupun teknis pelaksanaan turnamen, calon peserta dapat menghubungi panitia melalui kanal informasi resmi yang telah disediakan.(LM01)

AMBON,LensoMerah.com — Komisi III DPRD Kota Ambon melakukan kunjungan kerja dengan melaksanakan audiensi bersama Polresta Pulau Ambon & Pulau Lease, Senin (19/1/2026). Pertemuan ini membahas secara khusus penataan, pengelolaan, dan penertiban parkir di Kota Ambon sebagai bagian dari agenda prioritas tahun 2026

Audiensi berlangsung konstruktif dan menyoroti berbagai persoalan klasik perparkiran, mulai dari maraknya parkir liar di ruas jalan utama, lemahnya pengawasan di kawasan pusat aktivitas ekonomi, hingga dampaknya terhadap kemacetan dan keselamatan lalu lintas. Komisi III menilai, problem perparkiran bukan sekadar isu teknis, tetapi juga menyangkut ketertiban umum, kenyamanan warga, dan potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III mendorong penguatan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian. Penataan parkir dinilai perlu ditopang dengan penegakan hukum yang konsisten, penertiban yang humanis, serta pembenahan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

“Penataan parkir harus memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus berdampak positif terhadap kelancaran lalu lintas dan peningkatan PAD. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang solid antara pemda, DPRD, dan kepolisian,” disampaikan,Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon,Hary Putra Far-Far dalam audiensi tersebut

Sementara itu, pihak Polresta menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan penataan parkir melalui peningkatan pengawasan di lapangan, penindakan terhadap pelanggaran, serta koordinasi intensif dengan instansi teknis terkait.

Upaya ini diharapkan mampu menekan praktik parkir sembarangan yang kerap menjadi pemicu kemacetan dan kecelakaan.

Audiensi ini juga menghasilkan sejumlah catatan strategis, di antaranya perlunya pemetaan titik rawan parkir liar, evaluasi regulasi perparkiran, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan pelaku usaha. Komisi III berkomitmen menindaklanjuti hasil pertemuan ini dalam bentuk rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kota Ambon.

Dengan langkah-langkah tersebut, penataan dan penertiban parkir di Kota Ambon pada 2026 diharapkan berjalan lebih tertib, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.(LM01)

Ambon,LensoMerah.com — Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui Komando Daerah TNI Angkatan Laut IX (Kodaeral IX) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan keselamatan perairan Indonesia timur. Dua unsur KRI, yakni KRI Hampala-880 dan KRI Gulamah-869, bertolak dari Dermaga Ksatriaan Tawiri, Kota Ambon, Senin (19/1/2026), untuk melaksanakan Operasi Siaga Purla 26.

KRI Hampala-880 yang dikomandani Letkol Laut (P) Dedi Hermawan berangkat lebih dahulu di bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada III. Dalam pelayaran tersebut, turut on board Asisten Intelijen Komandan Guspurla Koarmada III serta Paban Keamanan Laut (Kumla) Guspurla Koarmada III.

Sementara itu, KRI Gulamah-869 di bawah komando Mayor Laut (P) Rian Prasetian juga bertolak dari dermaga yang sama untuk melaksanakan operasi serupa, dengan fokus pengamanan wilayah perairan strategis dan jalur pelayaran penting di kawasan timur Indonesia.

Komandan Kodaeral IX, Hanarko Djodi Pamungkas, menegaskan bahwa Operasi Siaga Purla merupakan bagian dari langkah berkelanjutan TNI AL dalam memastikan stabilitas keamanan laut nasional.

“Operasi ini adalah wujud nyata komitmen TNI AL untuk menjamin keamanan laut Indonesia, sehingga tercipta alur pelayaran yang aman dan kondusif bagi seluruh pengguna laut,” ujarnya.

Upacara merplug (pemberangkatan kapal) turut dihadiri Asisten Operasi dan Asisten Logistik Danguspurla Koarmada III, Kadiskum dan Kadissyahal Kodaeral IX, Paban Watpers Spers Kodaeral IX, Paur Opslatkes Rumkital Dr. F.X. Suhardjo Kodaeral IX, serta Pleton Merplug Kodaeral IX.

Melalui pengerahan unsur-unsur KRI dalam Operasi Siaga Purla 26, TNI AL tidak hanya memperkuat kehadiran negara di laut, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat pesisir, pelaku pelayaran, serta mendukung stabilitas ekonomi dan kedaulatan maritim Indonesia.(LM01)

AMBON,LensoMerah.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, menyoroti serius kondisi lingkungan di Desa Waiheru yang dipenuhi tumpukan sampah, khususnya sampah plastik, yang menyumbat aliran sungai dan berpotensi mencemari laut.

Hal tersebut disampaikan Hary Putra Far-Far usai melakukan kunjungan lapangan ke Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon, Minggu (18/1/2026). Kunjungan tersebut turut didampingi oleh ketua RW serta para pemuda setempat, dan direkam dalam sebuah video berdurasi 1 menit 10 detik yang kemudian beredar di media sosial.

Dalam keterangannya, Hary menyebut kondisi di lokasi sangat memprihatinkan. Sampah-sampah terlihat menumpuk di sepanjang aliran sungai hingga ke hilir, bahkan menutup jalur air yang bermuara langsung ke laut.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Sampah plastik mendominasi dan sebagian besar berasal dari sampah yang dibuang masyarakat di wilayah hulu sungai. Akibatnya, semua menumpuk di hilir, menyumbat aliran air dan berdampak langsung ke laut,” ungkapnya.

Menurutnya, persoalan sampah di Waiheru tidak hanya menjadi masalah kebersihan semata, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, lingkungan pesisir, serta berpotensi memicu banjir jika dibiarkan berlarut-larut.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Pemerintah Desa Waiheru, serta seluruh RT dan RW setempat untuk mencari solusi bersama.

“Masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Harus ada kerja sama antara pemerintah kota, pemerintah desa, dan masyarakat. Secepatnya kami akan berkoordinasi agar penanganan bisa dilakukan secara menyeluruh,” tegasnya.

Hary juga menekankan bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Ia mengajak masyarakat, khususnya yang berada di wilayah hulu sungai, untuk lebih sadar dan tidak membuang sampah sembarangan.

“Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Kalau hulu bersih, hilir tidak akan menanggung beban. Ini soal kesadaran bersama demi lingkungan yang sehat dan aman bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

Komisi III DPRD Kota Ambon berharap, melalui langkah koordinatif dan partisipasi aktif masyarakat, persoalan sampah di Waiheru dapat segera ditangani secara berkelanjutan, sekaligus menjadi momentum memperkuat edukasi lingkungan di Kota Ambon.(LM01)

AMBON,LensoMerah.com – Komisi III DPRD Kota Ambon melakukan audiensi bersama Polresta Pulau Ambon sebagai tindak lanjut atas maraknya praktik parkir liar di Kota Ambon. Audiensi tersebut digelar sebagai bagian dari agenda internal komisi, berdasarkan hasil pengamatan lapangan serta berbagai aduan masyarakat terkait persoalan penataan parkir.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon,Hary Putra Far-Far kepada media senin 19 januari 2026,menjelaskan, pertemuan tersebut juga berkaitan langsung dengan kerja-kerja komisi yang saat ini berfokus pada Dinas Perhubungan Kota Ambon sebagai mitra kerja. Parkir liar dinilai telah berkembang menjadi fenomena yang masif dan mengganggu ketertiban serta kenyamanan publik.

“Parkir liar ini muncul di banyak titik dan dilakukan secara masif. Karena itu kami datang ke Polresta untuk berkoordinasi, agar ke depan ada langkah penertiban yang terencana, terukur, dan sesuai prosedur hukum,” ungkap perwakilan Komisi III.

Dalam audiensi tersebut, Komisi III menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara Pemerintah Kota Ambon, Polresta Pulau Ambon, Balai Jalan, serta koordinasi dengan Polda Maluku. Sinergi ini dinilai krusial agar penertiban parkir dapat dilakukan secara efektif, mulai dari tindakan pencegahan hingga penindakan terhadap juru parkir ilegal yang beroperasi di luar titik parkir resmi.

“Harapan kami, setelah komunikasi formal terbangun dengan baik, langkah-langkah penertiban bisa dilakukan sesuai aturan. Fokusnya adalah menertibkan jukir yang menarik pungutan di titik-titik yang bukan parkir legal,” tegasnya.

Selain penindakan, Komisi III juga menekankan peran penting kesadaran masyarakat. Menurut DPRD, praktik parkir liar terus berkembang karena masih ada warga yang memarkir kendaraan di lokasi terlarang dan bersedia membayar kepada juru parkir ilegal.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak lagi memfasilitasi parkir liar. Jangan membayar di titik-titik yang bukan lokasi parkir resmi atau yang tidak dikontrakkan dengan pihak ketiga. Dengan begitu akan ada efek jera bagi pelaku parkir liar,” imbau mereka.

DPRD Kota Ambon berharap dukungan penuh dari masyarakat agar upaya penertiban parkir dapat berjalan optimal. Partisipasi publik dinilai menjadi kunci utama dalam memberantas parkir liar dan mewujudkan tata kota yang tertib.

“Tujuan akhirnya satu, mengembalikan Ambon menjadi kota yang manis—tertata, nyaman, dan terbuka bagi semua. Ini hanya bisa tercapai jika pemerintah, aparat, dan masyarakat berjalan bersama,” tutup Komisi III.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara DPRD, kepolisian, dan pemerintah daerah dalam menata sistem parkir yang berkeadilan, legal, dan berpihak pada kepentingan publik di Kota Ambon.(LM01)

AMBON,LensoMerah.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menghadiri sekaligus menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Maluku Tahun 2026. Rapat tersebut berlangsung dalam Masa Sidang Kedua DPRD Provinsi Maluku, Senin (19/1/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Maluku dan dihadiri Wakil Ketua serta seluruh Anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta insan pers.

Dalam pidatonya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ranperda, kata dia, menjadi instrumen strategis dalam pelaksanaan kewenangan daerah, penjaminan kepastian hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam menjamin kepastian hukum serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Abdullah Vanath.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan dua Ranperda strategis, yakni Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi serta Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku. Kedua Ranperda ini disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspirasi masyarakat, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah.

Wakil Gubernur menekankan bahwa Ranperda tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Provinsi Maluku.

“Pembahasan yang cermat, objektif, dan komprehensif sangat diperlukan agar peraturan daerah yang dihasilkan nantinya benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Melalui rapat paripurna ini, Pemerintah Provinsi Maluku secara resmi menyerahkan Ranperda kepada DPRD Provinsi Maluku untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Abdullah Vanath juga menegaskan keterbukaan Pemerintah Provinsi Maluku terhadap saran, masukan, serta pandangan konstruktif dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD guna penyempurnaan substansi Ranperda demi kepentingan masyarakat dan daerah.

Mengakhiri pidatonya, Wakil Gubernur berharap proses pembahasan Ranperda dapat berjalan lancar, dilandasi semangat kemitraan, sinergi, dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Maluku, hingga akhirnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Maluku yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.(LM01)

Ambon,LensoMerah.com – Unsur Satuan Kapal Patroli (Satrol) Komando Daerah Angkatan Laut IX, yakni KRI Dorang-874, yang tergabung dalam Operasi Keamanan Laut Tahun 2026 di bawah kendali operasi Gugus Keamanan Laut Koarmada III, menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak banjir bandang di Desa Doitia, Kabupaten Halmahera Barat, Jumat (16/1/2026).

Desa Doitia merupakan wilayah terisolasi yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat. Kondisi geografis tersebut menyebabkan distribusi bantuan hanya memungkinkan dilakukan melalui jalur laut. Keterbatasan infrastruktur, khususnya belum tersedianya dermaga, mengharuskan proses penyaluran bantuan dilaksanakan menggunakan perahu kecil secara bertahap dengan penuh kehati-hatian.

Penyaluran bantuan kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmada III, Elmondo Samuel Sianipar. Dalam pelaksanaannya, prajurit KRI Dorang-874 turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan bantuan kepada warga, sebagai wujud kepedulian dan upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam.

Kehadiran KRI Dorang-874 di wilayah tersebut menjadi bukti nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam membantu masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan wilayah yang mengalami bencana. Meski menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sarana, prajurit TNI AL tetap menjalankan tugas kemanusiaan dengan dedikasi dan profesionalisme tinggi.

Melalui operasi ini, TNI Angkatan Laut kembali menegaskan perannya tidak hanya sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan laut, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana di seluruh wilayah perairan Indonesia.(LM01)

AMBON,LensoMerah.com – Untuk meningkatkan kemampuan public speaking dan profesionalisme personel, Komando Daerah Angkatan Laut IX menggelar Kursus Singkat Master of Ceremony (MC) bagi anggota Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) serta anggota Jalasenastri Daerah Kodaeral IX Gabungan Jalasenastri Koarmada RI, Senin (19/1/2026).

Kursus singkat MC tersebut dilaksanakan di Lobby Kantor Staf Perencanaan dan Anggaran (Srena) Kodaeral IX, Kota Ambon, Maluku, dan dibuka secara resmi oleh Ketua Daerah Kodaeral IX Gabungan Jalasenastri Koarmada RI, Inca Hanarko Djodi Pamungkas.

Dalam sambutannya, Ketua Daerah Kodaeral IX Gabungan Jalasenastri Koarmada RI menyampaikan bahwa kursus singkat MC ini digelar sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dalam membawakan berbagai kegiatan, baik formal maupun nonformal, di lingkungan TNI AL dan organisasi pendukungnya.

“Kursus ini dirancang untuk membekali peserta dengan teknik komunikasi publik yang baik dan efektif, mengingat peran strategis Kowal dan Jalasenastri dalam berbagai kegiatan kedinasan maupun organisasi,” ujarnya.

Menurutnya, kemampuan sebagai pembawa acara merupakan aset penting yang menunjang kelancaran dan kesuksesan suatu kegiatan. Karena itu, melalui pelatihan ini diharapkan muncul bibit-bibit MC baru yang andal, profesional, dan mampu menciptakan suasana acara yang tertata serta komunikatif.

“Melalui kursus ini, diharapkan lahir MC-MC yang mampu membawa suasana acara menjadi lebih hidup, tertib, dan profesional di masa mendatang,” harap istri Komandan Kodaeral IX, Hanarko Djodi Pamungkas.

Pada pelatihan kali ini, panitia menghadirkan Endah Sri Sunarsih, sebagai pemateri. Ia menyampaikan sejumlah poin penting yang harus diperhatikan seorang MC, di antaranya teknik olah vokal yang meliputi pengaturan intonasi, artikulasi, dan pernapasan.

Selain itu, peserta juga dibekali materi terkait etika dan protokoler, khususnya tata cara membawakan acara formal sesuai aturan militer dan organisasi, serta penguasaan panggung, termasuk cara mengatasi rasa gugup dan membangun interaksi positif dengan audiens.

Kegiatan pelatihan ini diikuti dengan antusias oleh seluruh personel Kowal di lingkungan Kodaeral IX serta perwakilan anggota Jalasenastri. Kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi dan komitmen bersama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung kelancaran setiap kegiatan resmi TNI AL dan organisasi pendukungnya.(LM01)

Ambon,LensoMerah.com -Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menghadiri kegiatan Temu Tokoh Lintas Agama yang digelar di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari rangkaian kunjungan kerja Menteri Agama untuk memperkuat dialog, toleransi, dan kerukunan umat beragama di Provinsi Maluku,Jumat 16 Januari 2026

Dalam acara tersebut, Gubernur Maluku diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Kasrul Selang. Kehadiran Menteri Agama disambut hangat oleh para tokoh agama, pembimbing, dan penyuluh keagamaan sebagai sumber inspirasi dan energi positif dalam merawat harmoni sosial di Maluku.

Melalui sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan Kasrul Selang, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan pentingnya komunikasi yang intensif dan terbuka antarumat beragama untuk meminimalisir salah persepsi (misperception) yang berpotensi memicu gesekan sosial. Pemprov Maluku juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan Temu Tokoh Lintas Agama sebagai wadah strategis membangun rasa saling percaya dan menjaga stabilitas daerah.

“Mendengar itu juga menyempurnakan kepribadian,” kutip Kasrul Selang saat membacakan sambutan Gubernur, seraya berharap budaya saling mendengar dan menghargai terus tumbuh dan mengakar kuat di tengah masyarakat Maluku yang majemuk.

Pemerintah Provinsi Maluku kembali menegaskan bahwa nilai luhur Pela Gandong dan semangat Hidup Orang Basudara merupakan modal sosial utama dalam menjaga persaudaraan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Dalam konteks ini, para tokoh agama dipandang sebagai pilar penyejuk umat sekaligus teladan persaudaraan sejati, khususnya bagi generasi muda.

Melalui pertemuan lintas iman ini, diharapkan lahir gagasan-gagasan konstruktif untuk:

memperkokoh toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Maluku;

mencegah potensi konflik sosial sejak dini melalui deteksi dan peran aktif tokoh agama;

menciptakan ekosistem pendidikan dan kehidupan beragama yang inklusif, damai, dan harmonis.

Kegiatan Temu Tokoh Lintas Agama ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, serta para pimpinan umat dan lembaga keagamaan se-Provinsi Maluku. Pemerintah daerah berharap forum dialog semacam ini terus berlanjut sebagai upaya nyata merawat Maluku sebagai laboratorium perdamaian dan contoh kerukunan umat beragama di Indonesia.(LM01)