Arsip Bulanan: Januari 2026

Ambon,LensoMerah.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Ambon dan Bank Maluku Malut, khususnya dalam mendukung penanganan persampahan dan percepatan digitalisasi sistem retribusi daerah.

Hal tersebut disampaikan Hary Putra Far-Far usai audiensi Komisi III DPRD Kota Ambon bersama jajaran Direksi Bank Maluku–Malut, Selasa (20/1/2026).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kerja komisi, baik melalui agenda on the spot, rapat dengar pendapat, maupun rapat kerja sebelumnya.

“Kami diterima langsung oleh Pak Direktur beserta jajaran. Dalam agenda silaturahmi ini, ada beberapa substansi penting yang kami bicarakan, terutama terkait kondisi fiskal daerah dan kebutuhan mendesak Kota Ambon,” ujar Far-Far.

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah penanganan persampahan di Kota Ambon. Menurut Far-Far, proses penanganan sampah dari hulu hingga hilir, sebagaimana visi dan misi Wali Kota Ambon, membutuhkan dukungan nyata dari berbagai pihak, termasuk Bank Maluku–Malut.

“Dari hasil evaluasi, armada yang difasilitasi pemerintah daerah ternyata masih belum mencukupi. Tadi Pak Direktur menyampaikan komitmen Bank Maluku untuk membantu satu unit mobil pick-up yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam proses penanganan sampah,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, DPRD mendorong agar setiap kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga tetap memprioritaskan Bank Maluku–Malut sebagai bank daerah yang juga menerima penyertaan modal dari Pemerintah Kota Ambon.

Far-Far juga menyoroti langkah inovatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon yang telah membayarkan upah buruh melalui rekening Bank Maluku–Malut. Menurutnya, hal ini menjadi contoh konkret terwujudnya simbiosis mutualisme antara pemerintah daerah dan bank daerah.

Selain isu persampahan, Komisi III DPRD Kota Ambon turut mendorong percepatan digitalisasi layanan publik, khususnya sistem pembayaran retribusi. Far-Far menilai, di tengah perkembangan zaman saat ini, pemerintah daerah tidak bisa lagi bergantung pada sistem manual atau konvensional.

“Kami sangat membutuhkan M-Post milik Bank Maluku. Saat kami mencoba langsung di Parkir Apung, sistemnya berjalan real-time dan sangat luar biasa,” ungkapnya.

DPRD berharap M-Post tidak hanya diterapkan pada Parkir Apung, tetapi juga diperluas ke berbagai jenis retribusi daerah. Tujuannya untuk menghindari kebocoran pendapatan, memungkinkan pemantauan transaksi selama 24 jam, serta memberikan data potensi riil pendapatan daerah secara akurat.

“Khusus untuk perparkiran, terutama zona progresif, kami berharap sudah tidak lagi manual. Pembayaran harus melalui kartu uang elektronik atau kartu debit,” tegas Far-Far.

Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga mengapresiasi komitmen Bank Maluku–Malut yang akan menyerahkan satu unit mobil pick-up melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Tak hanya itu, Far-Far menyinggung rencana pembagian dividen Bank Maluku–Malut pasca Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kota Ambon sebagai salah satu pemegang saham diperkirakan akan menerima dividen sekitar Rp8 hingga Rp9 miliar, tergantung hasil laba bersih dan keputusan RUPS.

“Ini menjadi dasar kuat bagi kami untuk terus mendorong kerja sama yang saling menguntungkan. Pemerintah Kota Ambon wajib mendukung Bank Maluku–Malut, dan sebaliknya Bank Maluku–Malut juga mendukung penuh seluruh program pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi dan transaksi keuangan,” pungkasnya.

Dengan sinergi yang kuat antara DPRD, Pemerintah Kota Ambon, dan Bank Maluku–Malut, diharapkan pengelolaan persampahan dan sistem retribusi daerah ke depan semakin transparan, modern, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(LM01)

Ambon,LensoMerah.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Lucky Leonard Upulatu Nikijuluw, menegaskan bahwa persoalan penerangan jalan umum (PJU) di Kota Ambon masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Ambon.

Dalam wawancara pada Selasa, 20 Januari 2026, Lucky menjelaskan bahwa program lampu jalan sebenarnya telah dirancang sejak pemerintahan sebelumnya melalui konsep “bersih di siang hari, terang di malam hari”. Namun, hasil identifikasi lapangan menunjukkan masih terdapat sekitar 5.000 hingga 6.000 titik lampu jalan yang seharusnya dieksekusi oleh Pemerintah Kota Ambon.

“Di masa kepemimpinan Pak Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena dan Wakil Wali Kota Ely Toisutta, masih terdapat banyak titik lampu jalan yang belum tertangani. Namun kami bersyukur, hingga saat ini sekitar 1.200 sampai 1.400 titik sudah berhasil ditangani. Itu juga tidak lepas dari dukungan usulan dan aspirasi anggota DPRD,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pada pemerintahan saat ini, Pemkot Ambon di bawah kepemimpinan Bodewin Wattimena dan Ely Toisutta telah mengeksekusi sejumlah titik lampu jalan yang sebelumnya tertinggal dan belum tersentuh kebijakan pemerintahan terdahulu.

Menurut Lucky, percepatan pemasangan dan perbaikan lampu jalan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan, rasa aman, dan ketertiban masyarakat. Minimnya penerangan di sejumlah wilayah dinilai berpotensi meningkatkan risiko tindak kriminal serta berbagai kejadian yang tidak diinginkan.

“Kalau jalan gelap, potensi tindak pidana itu besar. Ini yang harus kita hindari bersama. Karena itu, penerangan jalan harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Komisi III DPRD Kota Ambon juga menekankan pentingnya tata kelola data yang jelas dan terpusat. Ia mengimbau agar seluruh permintaan serta pendataan teknis terkait lampu jalan tetap dilakukan melalui instansi teknis, dalam hal ini Dinas PUPR Kota Ambon, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik.

Dengan kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Ambon, Komisi III berharap program penerangan jalan dapat terus berlanjut secara merata, agar seluruh masyarakat Kota Ambon dapat merasakan lingkungan yang lebih aman, terang, dan nyaman, terutama pada malam hari.(LM01)

Ambon,LensoMerah.com –Wiliam Pieter Mairuhu, Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, menegaskan bahwa pihaknya akan mengungkap secara terbuka berbagai dugaan persoalan tata kelola pemerintahan di Dusun Mahia melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pihak terkait.

Hal tersebut disampaikan Mairuhu usai rapat Komisi I DPRD Kota Ambon dengan perwakilan masyarakat Mahia, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, masyarakat menyampaikan unsur ketidakpercayaan terhadap kinerja kepala dusun karena dinilai tidak menjalankan tugas sesuai regulasi yang berlaku, khususnya terkait proses pemilihan kepala dusun serta pemilihan RT/RW.

“Dari keterangan yang kami terima, ada dugaan pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, terutama dalam proses pemilihan RT dan RW,” ujar Mairuhu

Tak hanya itu, Komisi I juga menemukan indikasi persoalan pada aspek pengelolaan anggaran. Mailuhu menyebutkan, terdapat perbedaan antara peruntukan anggaran yang ditetapkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) dengan realisasi di lapangan.

“Dari sisi anggaran, ternyata ada yang tidak sesuai. Apa yang ditetapkan di ADD berbeda dengan pelaksanaan di lapangan. Ini yang nanti akan kita bedah secara detail di RDP,” tegasnya.

Mairuhu menekankan bahwa saat ini Komisi I baru mendengar keterangan sepihak dari perwakilan masyarakat.

Oleh karena itu, DPRD akan menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah negeri, perangkat dusun, kecamatan, hingga instansi teknis lainnya, agar persoalan ini dapat dikaji secara objektif dan berimbang.

“Nanti teman-teman media juga kami undang dalam RDP, supaya semuanya terbuka dan transparan. Kita akan dengarkan semua pihak,” katanya.

Ia menjelaskan, fokus utama dalam RDP nantinya meliputi tiga hal, yakni regulasi pemilihan kepala dusun, mekanisme pemilihan RT, serta pengelolaan dan penggunaan anggaran RT.

Mairuhu juga mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan awal, masyarakat Mahia menilai kepala dusun bersikap arogan dan tidak mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

“Keputusan diambil sepihak dan kemudian dipaksakan untuk diikuti. Ini yang membuat kepercayaan masyarakat hilang,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, selain perwakilan masyarakat negeri Mahia, turut hadir pula tiga ketua RT yang menyampaikan langsung keluhan mereka kepada Komisi I DPRD Kota Ambon.

Dirinya berharap, pada saat RDP nanti, masyarakat dapat bersikap terbuka dan menyampaikan seluruh fakta secara jujur agar persoalan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai ketentuan hukum.

“DPRD pasti membela rakyat, tetapi rakyat yang sesuai dengan regulasi hukum, bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Rekomendasi yang kami keluarkan harus berpijak pada aturan,” pungkasnya.(LM01)

Ambon,LensoMerah.com – Perwakilan masyarakat Dusun Mahia, Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, menyampaikan secara resmi petisi penolakan terhadap kepemimpinan Kepala Kampung Mahia, Edikel H. de Fretes, dalam rapat bersama Komisi I DPRD Kota Ambon, Selasa (20/1/2026).

Perwakilan masyarakat Mahia, Martinus Onisius Van Harling atau yang akrab disapa Nus Van Harling, menjelaskan bahwa petisi tersebut lahir dari kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kepala kampung yang dinilai arogan, tidak profesional, serta tidak menjalankan tugas kepemimpinan sebagaimana mestinya.

“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Kami menilai ada masalah serius dalam kepemimpinan. Kami ingin ada perubahan besar agar proses pemerintahan dan kehidupan sosial di Mahia bisa berjalan dengan baik,” tegas Nus usai rapat.

Ia mengungkapkan, sebelum membawa persoalan ini ke DPRD Kota Ambon, masyarakat Mahia telah menempuh berbagai tahapan resmi. Mulai dari penyampaian aspirasi di tingkat negeri, saniri negeri, kecamatan, hingga ke bagian pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota Ambon.

“Namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian yang jelas. Kami merasa seolah-olah aspirasi masyarakat diabaikan. Karena itu kami datang ke DPRD agar ada perhatian serius,” ujarnya.

Menurut Nus, dalam pertemuan tersebut Komisi I merespons aspirasi masyarakat dengan baik. Tahapan selanjutnya, kata dia, Komisi I meminta agar aspirasi masyarakat disampaikan secara tertulis dan akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan pihak negeri, saniri, camat, hingga Pemerintah Kota Ambon.

Petisi yang disampaikan secara tegas berisi penolakan terhadap kepemimpinan Kepala Kampung Mahia dan permintaan agar yang bersangkutan diberhentikan demi perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat kampung.

Nus juga membeberkan contoh sikap kepala kampung yang dinilai tidak profesional. Salah satunya adalah pernyataan yang disampaikan saat pelantikan di mimbar gereja, yang menurut masyarakat bernada arogan dan tidak mencerminkan etika seorang pemimpin.

“Pernyataan seperti ‘tidak ada yang bisa melawan saya’ itu membuat kami bertanya, apakah beliau ingin bekerja untuk masyarakat atau justru mencari lawan,” ungkapnya.

Selain itu, ia menyinggung perilaku pribadi kepala kampung yang dinilai tidak pantas bagi seorang figur publik. “Kami ini manusia biasa, tahu soal mabuk. Tapi sebagai pemimpin, harus tahu batas dan aturan. Kalau pemimpinnya seperti itu, masyarakat mau berharap apa?” katanya.

Permasalahan ini, lanjut Nus, telah berlangsung sejak Agustus 2024 dan hingga kini belum menemukan titik terang. Karena itu, masyarakat Mahia berharap Komisi I DPRD Kota Ambon dapat mengeluarkan rekomendasi atau petunjuk yang jelas, termasuk kemungkinan pergantian kepala kampung, agar roda pemerintahan di Dusun Mahia dapat berjalan lebih baik.

“Kami hanya ingin perubahan dan keadilan. Jangan sampai suara masyarakat terus diabaikan,” pungkasnya.(LM01)

Ambon,LensoMerah.com  – Komisi III DPRD Kota Ambon melakukan kunjungan silaturahmi ke Bank Maluku Malut pada Selasa (20/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi III secara resmi mengajukan permintaan dukungan Bank Maluku Malut terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon, khususnya terkait pengadaan armada pengangkut sampah.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, menyampaikan bahwa persoalan sampah hingga kini masih menjadi isu krusial yang terus disorot masyarakat. Keterbatasan armada pengangkut dinilai berdampak langsung pada kualitas pelayanan kebersihan di berbagai wilayah kota.

“Kami berharap dengan kondisi keuangan Bank Maluku Malut saat ini, ada dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengadaan armada sampah. Manfaatnya sangat luas dan akan dirasakan oleh seluruh warga Kota Ambon,” ujar Far-Far.

Ia menegaskan, sebagai ibu kota provinsi, Kota Ambon memiliki peran strategis dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Apalagi, Pemerintah Kota Ambon juga tercatat sebagai salah satu pemegang saham di Bank Maluku Malut, sehingga kolaborasi antara pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah tersebut dinilai sangat relevan dan strategis.

Selain itu, Komisi III DPRD Kota Ambon juga mendorong terbangunnya hubungan timbal balik yang sehat antara DLH dan Bank Maluku Malut. Hal ini sejalan dengan inovasi DLH yang telah menyalurkan seluruh gaji dan upah buruh kebersihan melalui Bank Maluku Malut.

“Dengan dukungan armada ini, pelayanan kebersihan bisa semakin maksimal. Ini adalah bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan Bank Maluku Malut, demi kepentingan masyarakat luas,” tegas Far-Far.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Kota Ambon juga berkesempatan bertemu dan berdiskusi langsung dengan jajaran komisaris Bank Maluku Malut. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi serta komitmen bersama dalam mendukung pembangunan Kota Ambon yang berkelanjutan, khususnya di sektor pelayanan dasar dan lingkungan hidup.(LM01)

Ambon,LensoMerah.com– Komisi III DPRD Kota Ambon melakukan kunjungan silaturahmi ke Bank Maluku Malut pada Selasa (20/1/2026). Kunjungan ini bertujuan membahas sejumlah agenda strategis yang dinilai penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan Kota Ambon ke depan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi sebelumnya dengan pihak Bank Maluku Malut.

Selain itu, pertemuan ini menjadi ruang diskusi untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun kesepakatan yang saling menguntungkan antara lembaga legislatif dan pihak perbankan daerah.

“Dalam agenda kunjungan ini, ada dua substansi utama yang kami sampaikan dan diskusikan bersama Bank Maluku Malut. Harapannya, pembahasan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang baik bagi pembangunan Kota Ambon ke depan,” ujar Far-Far saat diwawancarai di Kantor DPRD Kota Ambon.

Ia mengungkapkan, substansi pertama yang menjadi fokus pembahasan adalah pengadaan dan penguatan fasilitas alat pembayaran non-tunai atau electronic payment system (E-Payment) pada sektor pelayanan publik. Upaya ini diarahkan khususnya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi III, salah satunya Dinas Perhubungan yang beroperasi di kawasan Merdeka.

Komisi III DPRD Kota Ambon mendorong Bank Maluku Malut agar dapat memfasilitasi secara lebih optimal penggunaan aplikasi e-Pose dalam pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Far-Far, pemanfaatan aplikasi tersebut diyakini mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparansi, serta membiasakan masyarakat dalam penggunaan uang elektronik.

“Tujuannya sederhana, yakni untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat. Namun dampak besarnya adalah mencegah terjadinya kebocoran pada pos-pos pendapatan daerah yang dikelola oleh dinas terkait,” tegasnya.

Melalui sinergi ini, Komisi III DPRD Kota Ambon berharap modernisasi sistem pembayaran di lingkungan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjadi bagian dari upaya reformasi pelayanan publik yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.(LM01)

Ambon,LensoMerah.com- Dunia esports di Kota Ambon kembali menunjukkan geliat positif dengan akan digelarnya Mobile Legends Offline Tournament pada 12–14 Februari 2026.

Turnamen bergengsi ini akan berlangsung secara luring di Lantai 9, Yuzu Ballroom, Zest Ambon, dan terbuka untuk 32 tim terbaik dari komunitas Mobile Legends.

Ajang ini menjadi wadah kompetisi sekaligus sarana silaturahmi bagi para penggemar Mobile Legends: Bang Bang di Ambon dan sekitarnya. Panitia menetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 per tim, dengan komposisi lima pemain inti dan satu pemain cadangan. Pendaftaran telah dibuka mulai sekarang hingga 5 Februari 2026.

Selain memperebutkan prestise, para peserta juga akan bersaing untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik, berupa uang tunai, sertifikat, serta goodie bag berhadiah yang didukung oleh para sponsor.

Dengan konsep offline, turnamen ini diharapkan mampu menghadirkan atmosfer pertandingan yang lebih kompetitif, sportif, dan interaktif, sekaligus memperkuat ikatan antaranggota komunitas esports lokal.

Dukungan penuh terhadap kegiatan ini disampaikan oleh Yudhi Meidyanto, Cluster General Manager Swiss-Belhotel Ambon dan Zest Ambon.

Ia menilai turnamen esports merupakan kegiatan positif yang sejalan dengan perkembangan generasi muda dan industri kreatif.

“Kami sangat mendukung kegiatan positif seperti turnamen Mobile Legends offline ini. Selain menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang esports, acara ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi industri kreatif dan pariwisata di Ambon,” ujar Yudhi.

Ia menambahkan, Zest Ambon berkomitmen menjadi ruang yang inklusif bagi berbagai aktivitas komunitas, termasuk esports, dengan menyediakan fasilitas yang nyaman dan representatif seperti Yuzu Ballroom.

Panitia penyelenggara berharap turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu memperkuat ekosistem esports lokal, mendorong lahirnya talenta-talenta muda berbakat, serta meningkatkan eksposur Ambon sebagai kota yang terbuka terhadap perkembangan industri kreatif dan digital.

Untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran maupun teknis pelaksanaan turnamen, calon peserta dapat menghubungi panitia melalui kanal informasi resmi yang telah disediakan.(LM01)

AMBON,LensoMerah.com — Komisi III DPRD Kota Ambon melakukan kunjungan kerja dengan melaksanakan audiensi bersama Polresta Pulau Ambon & Pulau Lease, Senin (19/1/2026). Pertemuan ini membahas secara khusus penataan, pengelolaan, dan penertiban parkir di Kota Ambon sebagai bagian dari agenda prioritas tahun 2026

Audiensi berlangsung konstruktif dan menyoroti berbagai persoalan klasik perparkiran, mulai dari maraknya parkir liar di ruas jalan utama, lemahnya pengawasan di kawasan pusat aktivitas ekonomi, hingga dampaknya terhadap kemacetan dan keselamatan lalu lintas. Komisi III menilai, problem perparkiran bukan sekadar isu teknis, tetapi juga menyangkut ketertiban umum, kenyamanan warga, dan potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III mendorong penguatan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian. Penataan parkir dinilai perlu ditopang dengan penegakan hukum yang konsisten, penertiban yang humanis, serta pembenahan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

“Penataan parkir harus memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus berdampak positif terhadap kelancaran lalu lintas dan peningkatan PAD. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang solid antara pemda, DPRD, dan kepolisian,” disampaikan,Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon,Hary Putra Far-Far dalam audiensi tersebut

Sementara itu, pihak Polresta menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan penataan parkir melalui peningkatan pengawasan di lapangan, penindakan terhadap pelanggaran, serta koordinasi intensif dengan instansi teknis terkait.

Upaya ini diharapkan mampu menekan praktik parkir sembarangan yang kerap menjadi pemicu kemacetan dan kecelakaan.

Audiensi ini juga menghasilkan sejumlah catatan strategis, di antaranya perlunya pemetaan titik rawan parkir liar, evaluasi regulasi perparkiran, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan pelaku usaha. Komisi III berkomitmen menindaklanjuti hasil pertemuan ini dalam bentuk rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kota Ambon.

Dengan langkah-langkah tersebut, penataan dan penertiban parkir di Kota Ambon pada 2026 diharapkan berjalan lebih tertib, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.(LM01)

Ambon,LensoMerah.com — Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui Komando Daerah TNI Angkatan Laut IX (Kodaeral IX) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan keselamatan perairan Indonesia timur. Dua unsur KRI, yakni KRI Hampala-880 dan KRI Gulamah-869, bertolak dari Dermaga Ksatriaan Tawiri, Kota Ambon, Senin (19/1/2026), untuk melaksanakan Operasi Siaga Purla 26.

KRI Hampala-880 yang dikomandani Letkol Laut (P) Dedi Hermawan berangkat lebih dahulu di bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada III. Dalam pelayaran tersebut, turut on board Asisten Intelijen Komandan Guspurla Koarmada III serta Paban Keamanan Laut (Kumla) Guspurla Koarmada III.

Sementara itu, KRI Gulamah-869 di bawah komando Mayor Laut (P) Rian Prasetian juga bertolak dari dermaga yang sama untuk melaksanakan operasi serupa, dengan fokus pengamanan wilayah perairan strategis dan jalur pelayaran penting di kawasan timur Indonesia.

Komandan Kodaeral IX, Hanarko Djodi Pamungkas, menegaskan bahwa Operasi Siaga Purla merupakan bagian dari langkah berkelanjutan TNI AL dalam memastikan stabilitas keamanan laut nasional.

“Operasi ini adalah wujud nyata komitmen TNI AL untuk menjamin keamanan laut Indonesia, sehingga tercipta alur pelayaran yang aman dan kondusif bagi seluruh pengguna laut,” ujarnya.

Upacara merplug (pemberangkatan kapal) turut dihadiri Asisten Operasi dan Asisten Logistik Danguspurla Koarmada III, Kadiskum dan Kadissyahal Kodaeral IX, Paban Watpers Spers Kodaeral IX, Paur Opslatkes Rumkital Dr. F.X. Suhardjo Kodaeral IX, serta Pleton Merplug Kodaeral IX.

Melalui pengerahan unsur-unsur KRI dalam Operasi Siaga Purla 26, TNI AL tidak hanya memperkuat kehadiran negara di laut, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat pesisir, pelaku pelayaran, serta mendukung stabilitas ekonomi dan kedaulatan maritim Indonesia.(LM01)