Arsip Tahunan: 2026

Ambon,LensoMerah.com – Ibadah Minggu di Gereja Eben-Haezer Jemaat Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku, Minggu (18/1/2026), berlangsung dalam suasana haru dan penuh makna. Di tengah jemaat yang beribadah, hadir Hendrik Lewerissa bersama istri, Maya Baby Lewerissa selaku Ketua TP-PKK Provinsi Maluku. Kehadiran orang nomor satu di Maluku tersebut menjadi simbol kuat bahwa negara tidak meninggalkan masyarakat Kariu.

Gubernur hadir bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku. Bagi warga Kariu, kehadiran tersebut bukan sekadar agenda protokoler, melainkan bentuk kepedulian nyata di tengah luka panjang akibat konflik sosial beberapa tahun lalu yang hingga kini masih menyisakan persoalan mendasar, terutama belum tuntasnya pembangunan rumah warga.

Dalam sambutannya di hadapan jemaat, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan pesan dengan nada personal dan penuh empati. Ia menegaskan bahwa kedatangannya ke Kariu merupakan wujud komitmen moral dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah sekaligus sebagai saudara seiman.

“Kerinduan beta untuk kembali beribadah bersama jemaat Kariu akhirnya dijawab Tuhan hari ini. Beta datang bukan hanya sebagai Gubernur, tetapi sebagai saudara seiman,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat Kariu merasa ditinggalkan oleh negara. Menurutnya, kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan, terutama oleh masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan.

“Beta mau basudara semua merasa bahwa negara ini hadir, pemerintah ada, dan katong ada bersama-sama di Kariu,” tegasnya.

Usai ibadah, Gubernur bersama rombongan meninjau langsung tenda-tenda pengungsian warga. Di lokasi tersebut, realitas pahit masih terlihat jelas. Dari total kebutuhan pembangunan rumah pascakonflik, baru sekitar 50 unit yang rampung, sementara 207 unit rumah warga lainnya belum dibangun dan masyarakat masih bertahan dalam kondisi tidak layak.

Menanggapi hal itu, Gubernur menjelaskan bahwa secara regulasi, rehabilitasi dan pembangunan rumah pascakonflik merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Namun, ia menegaskan bahwa penderitaan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Kalau masyarakat sudah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan dan pemerintah diam saja, itu tidak mungkin. Pemerintahan yang baik harus berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat,” katanya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk mengambil langkah konkret. Pada tahun 2026, Pemprov Maluku akan merencanakan pembangunan kembali rumah-rumah warga Kariu yang belum selesai, sembari tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Kita akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Kalau ada program lanjutan, kita dukung. Tapi kalau tidak, pemerintah provinsi akan mengambil alih tanggung jawab itu,” tegas Lewerissa.

Dalam dialog dengan warga, Gubernur juga mendengar langsung keluhan masyarakat yang masih tinggal di tenda pengungsian. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh terus dibiarkan dan harus segera diakhiri dengan solusi nyata.

Saat ini, Pemprov Maluku menjalankan program Manggrebe Biking Bae Rumah yang sejak 2025 telah membangun 204 unit rumah dan direncanakan berlanjut pada 2027. Melihat kondisi Kariu, Gubernur membuka peluang wilayah tersebut masuk dalam skema program tersebut, setelah ada kejelasan pembagian tanggung jawab dengan pemerintah pusat.

Di akhir kunjungan, Gubernur mengajak masyarakat Kariu untuk bergandengan tangan dengan pemerintah. Ia menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan gotong royong agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

“Kalau pemerintah datang membangun, beta mohon dukungan masyarakat. Sorong bahu, masohi bersama. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri,” pungkasnya.(LM01)

AMBON,LensoMerah.com – Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah aplikasi “Lapor Berita”, yang diperuntukkan sebagai sarana monitoring dan pertanggungjawaban publikasi bagi media massa yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Ambon.

Kepala Diskominfosandi Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dirancang untuk mempermudah proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberitaan, sekaligus meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam kerja sama antara pemerintah daerah dan media.

“Melalui aplikasi Lapor Berita, seluruh media mitra dapat melaporkan hasil publikasi secara digital. Aplikasi ini juga mampu mengukur tren pemberitaan, sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap eksposur informasi publik,” ujar Lekransy, Senin (19/1/2026), di Balai Kota Ambon.

Ia menambahkan, pemanfaatan aplikasi ini akan membuat proses pertanggungjawaban publikasi menjadi lebih efektif dan efisien karena tidak lagi menggunakan sistem manual berbasis kertas. Seluruh data laporan dapat dipantau secara real time, sehingga mempercepat proses verifikasi serta monitoring oleh pemerintah daerah.

“Ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Ambon untuk mendukung paperless government sekaligus memperkuat sistem pengelolaan informasi publik yang modern, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.

Menurut Lekransy, kehadiran aplikasi “Lapor Berita” juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Ambon dan media massa sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Dengan sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan terukur, Pemkot Ambon optimistis kualitas publikasi informasi publik akan semakin meningkat, sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(LM01)

AMBON,LensoMerah.com – Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena memberikan peringatan keras terhadap praktik pungutan liar (pungli), termasuk yang terjadi di lingkungan sekolah. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan di sektor pendidikan tidak boleh membebani orang tua siswa serta harus mengedepankan prinsip keadilan dan musyawarah.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota saat memimpin Apel Pagi Pemerintah Kota Ambon, Senin (19/1/2025), di Lapangan Apel Halaman Parkir Belakang Balai Kota Ambon.

Menurut Wali Kota, dunia pendidikan harus menjadi ruang yang aman, adil, dan berpihak pada kepentingan peserta didik maupun orang tua. Oleh karena itu, segala bentuk pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas harus dihentikan.

“Kebijakan di sekolah jangan sampai memberatkan orang tua siswa. Semua harus dibicarakan secara terbuka, mengedepankan keadilan dan musyawarah, serta tidak boleh ada pungutan liar,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan para kepala sekolah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan agar menjunjung tinggi integritas serta transparansi dalam pengelolaan sekolah. Menurutnya, praktik pengelolaan yang bersih merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Pemerintah Kota Ambon, lanjut Wali Kota, berkomitmen memastikan seluruh pelayanan publik, termasuk di sektor pendidikan, berjalan secara bersih, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Melalui penegasan tersebut, Pemerintah Kota Ambon berharap dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan berintegritas, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan Kota Ambon ke depan.(LM01)

AMBON,LensoMerah.com – Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena secara tegas membantah adanya praktik “jatah” atau pungutan dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya dan menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kota Ambon, Senin (19/1/2026), di Kantor Wali Kota Ambon.

“Tidak ada jatah-jatah PPPK paruh waktu. Kalau ada yang membawa-bawa nama saya dan meminta uang, laporkan ke polisi. Itu penipuan,” tegas Wali Kota.

Menurutnya, seluruh proses pengangkatan PPPK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, setiap bentuk pungutan maupun janji kelulusan di luar mekanisme resmi merupakan tindakan melanggar hukum.

Selain mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan, Wali Kota juga menginstruksikan seluruh jajaran Pemkot Ambon untuk bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, terus berinovasi, serta merespons secara cepat setiap persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Pemerintahan yang diinginkan masyarakat hari ini adalah pemerintahan yang hadir, responsif, dan berani bertindak,” ujarnya.

Wali Kota menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah hanya dapat dijaga melalui kinerja yang nyata, pelayanan yang cepat, serta keberanian untuk menindak setiap bentuk penyimpangan. Untuk itu, ia meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Ambon senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Melalui penegasan tersebut, Pemerintah Kota Ambon meneguhkan komitmennya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sekaligus memastikan proses rekrutmen dan pelayanan publik berjalan tanpa praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan wewenang.(LM01)

AMBON,LensoMerah.com– Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sarana olahraga sekaligus mendorong pengembangan infrastruktur olahraga strategis di daerah. Salah satu agenda yang tengah disiapkan adalah rencana pembangunan sirkuit balap di Kota Ambon sebagai bagian dari penguatan ekosistem olahraga dan pembinaan atlet.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dispora Kota Ambon, Richard Luhukay, saat diwawancarai di Kantor Balai Kota Ambon, Senin (19/1/2026).

Ia mengakui bahwa kebijakan fiskal pemerintah pusat turut memengaruhi percepatan pembangunan dan penyelesaian sarana olahraga. Namun, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengendurkan kinerja dan tanggung jawab pelayanan publik.

“Walaupun ada kebijakan fiskal pusat yang berdampak pada percepatan pembangunan sarana olahraga, itu tidak membuat kami berhenti bekerja atau kehilangan motivasi. Kami tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan yang ada,” tegas Luhukay.

Dalam waktu dekat, Dispora Kota Ambon mendorong persiapan lahan untuk pembangunan sirkuit balap. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Ketua Ikatan Motor Indonesia Kota Ambon untuk meninjau langsung sejumlah alternatif lokasi yang dinilai memungkinkan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Ketua IMI Kota Ambon untuk turun langsung melihat beberapa lokasi yang memungkinkan. Yang menjadi prioritas kami adalah lahan milik Pemerintah Kota Ambon,” ujarnya.

Pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah dinilai strategis karena dapat menekan biaya pembangunan serta meminimalisasi beban anggaran, khususnya terkait pembebasan lahan. Saat ini, Dispora masih menunggu rujukan resmi dari bidang aset daerah mengenai ketersediaan dan kelayakan lahan yang dapat digunakan.

“Untuk lokasi pastinya, kami belum bisa memastikan. Kami masih menunggu rekomendasi dari teman-teman aset daerah terkait lahan-lahan milik Pemkot yang bisa dijadikan rujukan. Setelah itu baru kita bawa ke tingkat pusat atau langsung berkoordinasi dengan IMI Pusat,” tambahnya.

Selain mengandalkan dukungan anggaran pemerintah pusat, Dispora Kota Ambon juga membuka peluang investasi dari pihak ketiga guna mempercepat pembangunan sirkuit balap. Bahkan, opsi hibah lahan dari masyarakat atau pihak lain tetap terbuka apabila lokasi memungkinkan, meski hal tersebut masih dalam tahap penjajakan.

Di sisi lain, Dispora Kota Ambon juga memfokuskan perhatian pada penguatan pembinaan olahraga prestasi. Dalam waktu dekat, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Ambon akan menggelar rapat kerja sebagai bagian dari konsolidasi organisasi dan perencanaan program.

Pada tahun ini, Dispora melalui KONI Kota Ambon juga berencana menyelenggarakan Pekan Olahraga Kota (Porkot) yang diproyeksikan berlangsung pada triwulan kedua 2026, mendahului pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Maluku (Popmal) yang dijadwalkan pada September 2026. Porkot akan menjadi ajang seleksi sekaligus pemetaan potensi atlet daerah sebagai persiapan menuju Popmal.

“Porkot ini sangat penting, karena menjadi dasar pembinaan atlet menuju Popmal. Kita ingin prosesnya berjalan dengan baik dan terencana,” pungkas Luhukay.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Ambon berharap pembangunan infrastruktur olahraga dan pembinaan atlet dapat berjalan seiring, tidak hanya untuk meningkatkan prestasi, tetapi juga memperkuat peran olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia serta identitas Kota Ambon.(LM01)

Ambon,LensoMerah.com– Wali Kota Bodewin M. Wattimena menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berpihak kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Pagi Pemerintah Kota Ambon yang dirangkaikan dengan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 kepada perwakilan OPD serta penyerahan bantuan UMKM, Senin (19/1/2025), di Lapangan Apel Halaman Parkir Belakang Balai Kota Ambon.

Dalam arahannya, Wali Kota menyoroti kesiapan seluruh OPD dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Tahun 2025.

Ia mengingatkan bahwa penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) seharusnya telah rampung paling lambat 10 Januari 2026. Namun hingga akhir Desember 2025, masih terdapat OPD yang belum menuntaskan kewajiban tersebut.

“Mulai tanggal 26 Januari 2026, BPK akan melakukan pemeriksaan. Saya minta seluruh pimpinan OPD segera menyelesaikan SPJ. Saat BPK masuk, saya tidak ingin mendengar ada data yang diminta tetapi tidak diberikan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa capaian kinerja Pemkot Ambon yang telah meningkat dari opini disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) harus dijaga dan ditingkatkan.

Pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2025 akan menjadi penentu apakah Pemkot Ambon mampu meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau justru mengalami penurunan.

“Perbaikan kota ini dimulai dari internal kita, dari pelayanan publik hingga pengelolaan keuangan. Ini soal keseriusan dan integritas,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyerahkan DPA Tahun Anggaran 2026 kepada OPD sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Ia mendorong agar seluruh OPD segera mempersiapkan pelaksanaan program secara lebih awal, termasuk percepatan proses pengadaan barang dan jasa.

Meski postur APBD masih memuat komponen pinjaman daerah yang menyesuaikan transfer pusat, Wali Kota menegaskan seluruh perhitungan telah dilakukan sehingga program prioritas tetap dapat berjalan sesuai rencana.

Dalam rangka memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, Pemkot Ambon menyerahkan bantuan kepada pelaku UMKM berupa 80 unit booth kontainer dan 200 unit etalase.

Wali Kota secara khusus meminta agar etalase segera disalurkan kepada pelaku UMKM korban kebakaran di kawasan Hulaliu, serta memastikan penyaluran bantuan lainnya dilakukan melalui proses verifikasi yang ketat.

“Bantuan ini bukan sekadar dibagi, tetapi harus benar-benar mendorong UMKM untuk berkembang. Kita juga harus menata lokasi usaha, termasuk dampak parkir dan ketertiban lingkungan,” katanya.

Wali Kota menyoroti persoalan parkir liar yang dinilai semakin meresahkan masyarakat, khususnya di kawasan pusat kota dan pasar. Ia menegaskan perlunya tindakan tegas dari Dinas Perhubungan serta pembentukan tim terpadu lintas OPD untuk melakukan penertiban.

“Kita sendiri jangan membuka peluang parkir liar. Kalau sudah jelas bukan tempat parkir, jangan parkir di situ. Saya minta ini ditertibkan secara serius,” ujarnya.

Ia juga menginstruksikan pemanfaatan media sosial OPD sebagai sarana memantau keluhan masyarakat secara real time, sehingga pemerintah hadir sebagai institusi yang responsif terhadap persoalan warga.

Di akhir arahannya, Wali Kota memberikan peringatan keras terkait praktik pungutan liar, termasuk di lingkungan sekolah. Ia meminta agar kebijakan di sekolah tidak membebani orang tua siswa, serta mengedepankan prinsip keadilan dan musyawarah.

Selain itu, Wali Kota secara tegas membantah adanya “jatah” atau pungutan dalam proses pengangkatan PPPK paruh waktu. Ia meminta masyarakat tidak percaya kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya dan menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.

“Tidak ada jatah-jatah PPPK paruh waktu. Kalau ada yang membawa-bawa nama saya dan meminta uang, laporkan ke polisi. Itu penipuan,” tegasnya.

Wali Kota menutup sambutannya dengan mengajak seluruh jajaran Pemkot Ambon untuk bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, berinovasi, serta merespons cepat setiap persoalan masyarakat.

“Pemerintahan yang diinginkan masyarakat hari ini adalah pemerintahan yang hadir, responsif, dan berani bertindak,” pungkasnya.(LM01)